Bolehkah Menggunakan Paylater dalam Islam?

2
3461

BincangSyariah.Com – Aktivitas liburan kini menjadi trendy di masyarakat kalangan menengah ke atas. Tak urung, peluang ini dimanfaatkan oleh sejumlah marketplace (pasar online) untuk mengembangkan sayap bisnisnya. Ambil contoh misalnya, Traveloka. Mereka bergerak dengan menawarkan sebuah platform yang diberinama Paylater yang menawarkan kemudahan mengurus serta memesankan hotel atau fasilitas lain yang dipandang urgen bagi kebutuhan masyarakat yang gemar melakukan perjalanan.

Di sisi lain, dengan pangsa pasar tersendiri, Grab juga menerbitkan OVO PayLater. Suatu misal ada orang yang memesan jasa makanan lewat GrabFood, atau memesan fasilitas pengantaran Grab lainnya, pada saat saldo OVO-nya kurang, maka ia bisa mengajukan penawaran pembayaran tunda melalui platform PayLater dengan aplikasi Grab yang dimilikinya. Pihak Grab memfasilitasi dengan jalan menutup semua tanggungan konsumen Grab tersebut, dan bisa dibayar di belakang hari manakala saldo OVOnya sudah terisi kembali. (Baca: Hukum Jual Beli Pre-Order dalam Islam)

Sebenarnya masih banyak aplikasi yang lain, yang menawarkan pola PayLater ini. Akan tetapi, dalam hemat penulis, cukup dua aplikasi di atas, digunakan sebagai representasi pembahasan mengenai akad PayLater menurut tinjauan hukum Fiqih.

Ada beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh marketplace melalui platform PayLater ini. Diantaranya, adalah:

  1. Pinjaman kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya selama perjalanan atau pemesanan produk tertentu lewat aplikasi Grab atau Traveloka
  2. Pinjaman tersebut berbunga lunak. Pihak Grab mematok tariff 2000 rupiah per hari untuk setiap pinjaman yang diberikan. Adapun pihak Traveloka, mematok bunga 2.14 – 4.78% per bulannya.
  3. Ada limit pinjaman dari masing-masing PayLater, dan konsumen bisa mengajukan penambahannya manakala hal itu dirasa perlu baginya
  4. Hanya pihak tertentu saja yang diterima menggunakan jasa PayLater dan dikorfirmasi oleh masing-masing provider aplikasi

Dengan mencermati pola ini, maka PayLater itu adalah ibarat kartu kredit akan tetapi tidak berbasis kartu, melainkan berbasis finansial technology (fintech). Dengan demikian, kurang lebihnya mengenai hukum penggunaan PayLater dalam praktik muamalah jasa pemesanan agent traveling atau makanan dan atau penghantaran, adalah hampir menyerupai hukum penggunaan fasilitas kartu kredit.

Setidaknya ada empat pandangan hukum dalam hal ini, berdasarkan hasil analisa penulis.

Pertama, PayLater dihukumi sebagai riba.  Ketika seseorang menggunakan PayLater untuk memenuhi kebutuhannya, maka secara otomatis pihak provider platform PayLater tersebut berperan selaku yang mengutangi pihak konsumen untuk keperluan menebus barang / jasa yang dipesan. Keberadaan syarat tambahan yang berlangsung di muka menjadikan akad ini masuk ke dalam rumpun qardlu jara naf’an, yaitu utang dengan mengambil kemanfaatan.

Utang dengan mengambil manfaat berupa tambahan terhadap ra’su al-maal (pokok harta utang), adalah merupakan ciri khas dari riba qardli. Dan keberadaan bunga pinjaman sebesar 2000 rupiah dari Grab, atau 2.14%-4.78% per bulan dari Traveloka, termasuk sudah memenuhi unsur ziyadah (tambahan) tersebut, sehingga nyata merupakan riba yang diharamkan.

Kedua, PayLater dihukumi sebagai akad Ijarah. Ijarah merupakan akad sewa jasa disebabkan adanya alat perantara/penyintas (wisathah) antara konsumen dengan pihak provider secara langsung. Wisathah itu adalah berupa aplikasi Traveloka atau Grab, sebab tanpa keberadaan aplikasi tersebut, konsumen tidak bisa mengajukan pinjaman kepada pihak provider secara langsung.

ولو أقرضه تسعين دينارا بمائة عددا والوزن واحد وكانت لا تنفق في مكان إلا بالوزن جاز وإن كانت تنفق برؤوسها فلا وذلك زيادة لأن التسعين من المائة تقوم مقام التسعين التي أقرضه إياها ويستفضل عشرة

“Seseorang mengutangi rajul sebesar 90 dinar, namun dihitung 100, karena (harus melalui jasa) timbangan yang satu, sementara tidak ada jalan lain melainkan harus lewat penimbangan itu, maka hukum utangan (terima 90 dihitung 100)  itu adalah boleh. Adapun bila 100 itu hanya sekedar digenapkan pada pokok utang (tanpa perantara jasa timbangan) maka tidak boleh sebab hal itu termasuk tambahan (yang haram). Karena bagaimanapun juga, nilai 90 ke 100 adalah menempati maqam 90, sementara 10 lainnya adalah tambahan yang dipinta.” (Al-Mughny li Ibn Qudamah, Juz 4, halaman 395).

Keberadaan wisathah (perantara) berupa aplikasi ini diqiyaskan dengan keberadaan alat ukur timbangan atau jasa penakar atau bea admin. Suatu misal, ada seseorang meminjam dana sebesar 90 ribu kepada temannya lewat transfer antar rekening. Bila rekening itu berasal dari bank yang berbeda, biasanya dikenakan biaya admin sebesar 6.500 rupiah. Meskipun bilangnya orang tersebut ke temannya adalah meminjam uang sebesar 90 ribu, akan tetapi karena ada resiko berupa bea admin sebesar 6.500, maka utang yang berlaku atasnya adalah sebesar 96.500 sebab resiko yang tidak bisa tidak harus dilewati.

Aplikasi PayLater juga menawarkan prinsip yang sama, khususnya pada aplikasi Grab. Dengan demikian, nominal angka 2000 rupiah yang ditambahkan setiap bulannya itu, adalah termasuk dihitung sebagai ujrah (fee) bagi pihak provider yang telah menyediakan jasa aplikasi dan sekaligus mencarikan utangan.

Ketiga, PayLater dapat dipandang sebagai Akad Bai’ bi al-Wafa’. Bai’ bi al-wafa’ adalah sebuah praktik jual beli yang dilakukan oleh seseorang karena adanya hajat yang tidak bisa dihindari sehingga perlu orang ketiga menjadi pihak perantara.

كأن يحتاج المديون فيأبى المسئول أن يقرض بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل فيشتريه المديون ويبيعه في السوق بعشرة حالة ، ولا بأس في هذا فإن الأجل قابله قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب

“Seperti orang yang membutuhkan utangan, namun pihak yang diutangi enggan memberikan pinjaman, dan bahkan justru menjual kepada orang tersebut barang seharga 10 dengan harga 15 secara kredit, lalu orang tersebut (menerima, lalu) menjual barang tersebut di pasar dengan harga 10 secara tunai, maka [jual beli seperti itu] adalah boleh karena kredit sifatnya adalah berimbal harga, sementara memberi pinjaman hukumnya adalah selamanya tidak wajib melainkan sunnah.” (Fathu al-Qadir, halaman 213).

Akad jual belinya konsumen ke penjual barang/jasa, beralih ke relasi jual beli antara konsumen dengan provider. Jadi, seolah barang / jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, dibeli terlebih dulu oleh provider, selanjutnya barang tersebut dijual kembali ke konsumen dengan harga kredit.

Hanya saja dalam konteks ini, yang jadi permasalahan adalah, tidak ada wakil provider di tempat. Yang ada adalah relasi konsumen dan penjual, dan adanya wisathah (aplikasi). Apakah bisa provider hanya diwakili oleh aplikasi? Inilah inti masalahnya. Ada sih akad yang mungkin mewadahi akan hal itu, yaitu bai’ mu’athah, yaitu jual beli tanpa shighat akad ijab dan qabul. Namun, kendalanya adalah obyek barang / jasa yang dijual, umumnya bernilai cukup besar, sehingga tidak mungkin kita memasukkannya ke sana.

Keempat, PayLater dapat dipandang sebagai Akad Jasa mencarikan utangan dengan Prinsip Ju’alah. Ju’alah merupakan akad sayembara. Seolah, pihak konsumen – melalui penyintas berupa aplikasi itu sedang bilang ke Provider: “Aku sedang membeli barang/jasa ini. Danaku kurang. Tolong carikan aku utangan nanti kamu saya kasih 10% dari dana itu yang aku bayar dalam satu tahun.”

10% dari satu juta adalah 100 ribu. Jika pihak provider mampu mencarikan 2 juta, itu berarti dia berhak menerima dana 200 ribu. Tak urung, akad semacam ini adalah masuk akad ju’alah (sayembara) serta “tidak dapat” disebut sebagai “riba” disebabkan adanya wasilah berupa “barang” / “jasa” dan “aplikasi”.

إذا استقرض الإنسان لغيره بجاهه قال الحنابلة: له أخذ جعل منه مقابل اقتراضه له بجاهه بخلاف أخذ الجعل على كفالته له فإنه غير جائز

“Apabila seseorang meminta orang lain agar mencarikan utangan untuk dirinya dengan berbekal kepercayaan yang dimilikinya, maka para ulama Hanabilah berkata: “Boleh bagi orang tersebut mengambil akad ju’alah, yang dengannya ia mengambil fee sebanding dengan utangan yang berhasil didapatkannya berbekal jah (kepercayaan) yang dimilikinya. Hal ini tentu berbeda jika pengambilan akad ju’alah tersebut menjadikan pihak yang berposisi mencarikan berubah menjadi kafil. Pada saat pihak yang mencarikan utangan berlaku sebagai kafil, maka hukumnya adalah tidak boleh (sebab kedudukan kafil adalah setara dengan pihak yang berutang. Ia akan dimintai pelunasan jika pihak debitur mangkir dari pelunasan).” (al-Mausu’atu al-Fiqhiyyah, Juz 33, halaman 33-34)

Kesimpulan

Bagaimanapun juga, keberadaan aplikasi PayLater merupakan tuntutan kebutuhan zaman yang serba cepat. Namun, karena adanya unsur keharaman dalam PayLater, disebabkan berlakunya akad utang piutang antara konsumen dengan Provider, maka alangkah bijaknya bila penggunaan aplikasi tersebut ditimbang menurut kadar kearifan.

Dengan kata lain, jika tidak benar-benar sedang darurat, maka tidak perlu memanfaatkan PayLater. Kecuali, bila terpaksa berlaku adanya darurat pada konsumen, maka langkah yang paling aman adalah keluar dari perbedaan pendapat, yaitu mengikuti wajah dalil yang membolehkan penggunaannya. Wallahu a’lam bi al-shawab.

2 KOMENTAR

  1. Paylater itu semacam pakai/sewa dulu baru bayar. Sama kayak jaman lalu. Listrik air telp yg dpakai dulu. Baru bayar akhir bulan. Menurut situ gimana dong hukumnya yg sudah lalu ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here