Peneliti LIPI: Islam Politik di Jawa Barat Masih Kuat

0
446

BincangSyariah.Com – Citra politik dengan nuansa Islam merupakan faktor penting yang sulit diabaikan capres-cawapres. Dai dan ulama dijadikan legitimasi atas kesahihan mereka merepresentasikan kepentingan umat. Hal ini dapat kita lihat bagaimana kandidat 01 maupun 02 berlomba-lomba mendapatkan dukungan dari para ustaz, kiai, dan habib yang cukup berpengaruh di masyarakat.

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling besar, Jawa Barat menjadi wilayah strategis dengan basis pemilih Muslim cukup kuat. Jawa Barat merupakan tempat kelahiran beberapa organisasi Islam seperti Persis dan PUI serta menjadi tempat bekembangnya DI/TII di masa lalu.

Lalu bagaimana sebenarnya dinamika politik Islam di Jawa Barat? Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hal ini, Wildan Imaduddin Muhammad, wartawan BincangSyariah.Com, bertemu dengan pakar politik LIPI, Amin Mudzakkir, yang banyak meriset tentang politik Islam di Jawa Barat. Berikut adalah kutipan wawancaranya:

Bagaimana Perkembangan Politik Islam dan pergulatannya di Jawa Barat Akhir-akhir ini?

Saya kira belum ada perubahan penting. Artinya Islam politik yang berbasis pada kelompok kelompok Masyumi atau DI/TII pada masa lalu justru semakin kuat. Mereka masuk ke dalam berbagai macam proses politik formal maupun informal. Dalam situasi politik elektoral sekarang, mereka masuk dalam berbagai macam dinamika baik pilkada maupun pileg.

Dengan berbagai macam saluran politik, tidak hanya lewat partai Islam tetapi juga partai nasionalis. Makanya tidak heran jika aspirasi perda syariat ada di hampir semua partai. Ini memperlihatkan kemampuan mereka dalam melobi, menegosiasi, dan berkontak dengan berbagai macam kalangan. Di situ mereka punya kemampuan untuk masuk ke wilayah formal. Apalagi pasca 212, fenomena ini semakin terpolakan dengan jelas yang kita sebut populisme Islam.

Islam menjadi suatu dasar secara politik dalam mobilisasi masyarakat dalam konteks melawan atau menantang otoritas Negara/Pemerintah. Sampai saat ini masih bergulir dan cukup kuat.

Dalam tulisan berjudul “Islam Priangan: Pergulatan Identitas dan Politik Kekuasaan”, Anda mengulas tentang perda syariat yang berkembang di Jawa Barat. Bagaimana kebijakaan itu diimplementasikan sekarang ini? 

Saat ini namanya bukan Perda Syariat ya, tetapi macam-macam. Umumnya itu mengurusi moralitas publik, mengurusi nilai nilai publik. Jadi lebih pada mengatur bagaimana yang baik dan buruk dilakukan oleh publik. Jadi tidak dengan judul Perda Syariat.

Misalnya di Tasikmalaya, namanya adalah Perda Tata Nilai tahun 2014. Peraturan ini sangat longgar. Hanya memberikan semacam definisi-definisi mengenai hal yang patut dan tidak patut dilakukan masyarakat di ruang publik. Tidak ada punishment yang jelas. Memang dibiarkan sedemikian terbuka, bahkan ambivalen. Tetapi dengan itulah mereka mendapatkan pengaruh lebih luas lagi. Tetapi juga jangan lupa bahwa di situ ada konsekuensi anggaran. Mereka itu berhasil eksis karena ada akses terhadap anggaran tersebut.

Misalnya kebijakan Magrib mengaji, shalat Zuhur berjemaah bagi PNS di Cianjur. Inikan moralitas publik. Umumnya lebih mengatur pada soal-soal seremonial keagamaan. Tetapi kalaupun tidak dilakukan tidak ada konsekuensi apa pun, lebih pada tekanan sosial aja.

Baca Juga :  Dr. Hamid Slimi: Sebagai Manusia, non-Muslim Harus Kita Hargai Haknya

Berkaitan dengan politik, mengapa orang-orang Sunda  Jawa Barat lebih mengedepankan identitas Islam dibanding dengan identitas sebagai orang Sunda?

Dari sejarah kita tahu bahwa perumusan kesundaan adalah sesuatu yang belum lama. Jadi kalau kita mengutip penelitiannya Mikihiro Moriyama, istilah Sunda sebagai sebuah entitas etnis yang mandiri itu baru muncul awal abad ke 20 dalam literatur kolonial. Dulunya dia hanya dipandang Jawa yang lain saja, disebut Jawa tetapi yang lain. Artinya dari sisi politik kekuasaan pada waktu itu pun, Sunda tidak dianggap penting. Karena kalau kita melihat praktik kebudayaan atau praktik pemerintahan di birokrasi, orang-orang Sunda pada abad ke-19 menggunakan huruf jawa, aksara jawa sebagai ekses dari pengaruh Mataram Islam pada masa itu.

Orang Sunda zaman dulu mengambil semacam kharisma atau legitimasi dari Mataram Islam. Karena ada keterputusan sejarah antara periode kerajaan-kerajaan lama, Padjajaran, sampai Sunda kontemporer. Memang harus diingat bahwa agama agama sebelum Islam tidak mewariskan sebuah kelembagaan baik itu berupa tulisan maupun organisasi. Jadi dengan mudah dia hilang begitu saja.

Patut diduga juga sebenarnya pada masa itu penganut agama Hindu atau Buddha hanya dianut kelompok elit kerajaan. Masyarakat di level bawah sebenarnya melaksanakan agama lokal. Islam masuk dalam situasi seperti ini. Karena itu, dia cepat menguasai kosmologi dan kebudayaan masyarakat Sunda.

Hal ini juga turut dikondisikan oleh kolonialisme. Pemantapan Islam dibingkai oleh birokrasi kolonial. Para penghulu yang dibiayai oleh pemerintah kolonial turut menyebarkan Islam di masyarakat Sunda terutama di wilayah Priangan. Jadi sebenarnya ada hubungan yang erat antara Islamisasi dan kolonialisasi.

Karakter kolonialisme Belanda itu non direct, mereka memerintah secara tidak langsung. Sejauh masyarakat bisa mengorganisasikan kelompok mereka secara mandiri, kolonial tidak ikut campur. Tetapi berada di atasnya saja. Makanya kenapa Islam begitu menguasai, karena memang sebelum Islam tidak ada kebudayaan yang mapan disini.

Nah, belakangan kita tahu bahwa faham atau jenis faham Islam yang berkembang di Sunda itu punya kecenderungan yang berbeda dengan di Jawa. Meski ada dua kubu besar: modernis dan tradisionalis, tetapi Islam tradisionalis yang ada di Sunda bukan tradisionalisme Islam seperti di Jawa. Interaksi mereka dengan kelompok-kelompok modernis cukup erat.

Makanya tidak heran jika imajinasi Negara Islam yang lahir abad ke-20 yang khas kelompok modernis itu diterima juga oleh kelompok tradisionalis. Fenomena ini tidak berhenti di masa Orde Baru, justru di masa itu semakin menguat. Karena watak kekuasaan Orde Baru sejauh tidak mengganggu otoritas politiknya ya terserah. Oleh karena itu, era reformasi seperti membuka kanal, membuka gelombang besar.

Baca Juga :  Mengenang Perjalanan Dakwah Pakar Hadis Indonesia, Prof. DR. K.H. Ali Mustafa Yaqub

Berarti keadaan seperti ini yang menyebabkan Partai Islam seperti PKS punya basis massa yang kuat di Jawa Barat, terutama kalau kita lihat di Pilgub Jawa Barat, Ahmad Heryawan  yang menduduki jabatan gubernur dua periode?

Tidak benar-benar kuat sebenarnya. Kalau kita lihat dalam perolehan Pemilu di Jawa Barat PKS tidak pernah menduduki posisi tiga besar. Antara pilihan orang memilih Aher (Ahmad Heryawan) dengan pilihan memilih partai itu lain. Dari sisi kepartaian PKS tidak pernah besar. Tetapi karena mereka punya figur kuat, juga didukung wakilnya yang artis, rata-rata orang Jawa Barat senang.

Partainya itu selalu di bawah Golkar dan PDIP. Cuman dia mampu menempatkan figur ketika Pilkada. 2014 saja, di Pileg, ketika isu SARA lumayan kencang, yang menang tetap PDIP dan Golkar kedua. PKS Cuma dapat 12 kursi. Tetapi karena dia punya figur kuat, Aher yang diwakili Dede Yusuf, kemudian Dedy Mizwar. Pada dasarnya orang Sunda itu tidak memiliki afiliasi tetap dengan figur atau partai.

Terkait dengan Pilkada 2018 kemarin, pasangan yang diusung PKS menempati posisi kedua, padahal dalam berbagai survei ada di posisi ketiga, itu soal lain. Mereka cukup kuat di daerah-daerah pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Bogor. Ditambah dukungan Gerindra kepada Sudrajat.

Ini soal strategi politik elektoral. Kemampuan mereka untuk mobilisasi persis di hari-hari terakhir menjelang hari H. Ini soal pembagian resources yang tepat waktu dan tidak tercover oleh survei. Begitulah kurang lebih. Itu menjelaskan kenapa banyak survei yang meleset.

Di tulisan lain berjudul ‘Konservatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan’ Anda menyebutkan bahwa kelompok minoritas di Jawa Barat mengalami persekusi dan menjadi korban kekerasan, bagaimana keadaan itu dengan kepemimpinan Jawa Barat sekarang?

Tergantung kemampuan mereka untuk melobi dan juga kerjasama dengan kelompok lain, seperti yang pernah saya sampaikan. Ini tergantung kemampuan mereka membangun komunikasi dengan NU, misalnya dalam beberapa kasus kelompok minoritas seperti Ahmadiyyah, sudah semakin baik cara mereka melakukan kerjasama. Contoh dengan Lakpesdam NU, mereka mempunyai program. Ini akan bisa membuat mereka lebih bisa bernapas. Berbeda dengan dulu, mereka belum mengerti apa-apa, seperti katak dalam termpurung.

Sejak zaman Jokowi, sejak 2014, pemerintahan kita menginstruksikan untuk menghindari penggunaan isu SARA dalam kebijakan publik. Kepolisian itu betul betul diingatkan untuk terus menerus memastikan tidak ada persekusi. Terakhir kali terjadi persekusi kan pada masa SBY. Di tahun 2013 ada penyerangan ke Wanasigra, Tasikmalaya. Jelas yang paling parah adalah penyerangan ke Cikeusik tahun 2012. Setelah pergantian presiden, persekusi semacam ini hampir tidak ada lagi. Bisa dikonfirmasi ke pihak kepolisian.

Ketika Saya kemarin ada acara di Wanasigra, kepolisian dengan jelas menyampaikan bahwa kami pihak kepolisian tidak akan membedakan apakah Anda Ahmadiyyah atau bukan. Sejauh bahwa Anda yang mendapatkan ancaman Kamtibmas itu akan tetap dijaga.

Baca Juga :  Dr. Atiyatul Ulya: Kesadaran Emansipasi Wanita Tumbuh Sejak Masa Nabi

Dulu Kepolisian tidak berani karena tidak ada jaminan dari pusat. Dibiarkan saja. Polisi cenderung malas untuk mengurusi hal seperti ini karena dianggap tidak ada untungnya.

Ditulisan tersebut Anda juga menyinggung soal orang-orang Ahmadiyyah ini sulit menikah, bagaimana keadaannya sekarang?

Secara formal Pergub No 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jamaat Ahmadiyyah belum dicabut. Karena memang tidak ada istilah judicial review terhadap Peraturan Gubernur (Pergub). Yang ada itu membuat Pergub baru.

Sekarang ini yang sedang diusahakan kelompok minoritas adalah membangun aliansi supaya gubernur terpilih membuat Pergub baru yang membatalkan Pergub diskriminatif. Meskipun secara faktual masih bisa diatasi, misalnya nikah, orang nikah tinggal pindah lokasi saja. Karena kalau nikahnya di Kecamatan Salawu pasti bisa. Atau haji misalnya, pindah ke Kabupaten Garut. Jadi mereka pindah KTP dulu ke Garut, baru bisa daftar Haji. Yang tidak boleh kan di Tasikmalaya saja.

Karena ada Pergub, kemudian ada yang diterjemahkan ke perbup ada yang tidak. Jadi meskipun Pergub tetapi setiap kabupaten/kota lain-lain. Nah kalau di Kabupaten Tasikmalaya itu ada, yang mengatur lebih lanjut secara teknis. Tetapi itu pun tidak terlalu diindahkan. Karena orang menikah juga tetap menikah saja. Karena tidak ada aturan yang jelas juga, tidak ada ancaman apa pun.

Alasan kenapa orang minoritas seperti ni cukup pasti memilih 01, meskipun tidak secara langsung, karena  rezim ini memberikan kepastian hukum, atau keamanan dari persekusi. Tidak ada kan FPI yang secara terbuka mendukung Jokowi, tetapi kalau yang mendukung Prabowo ya ada dimana-mana.

Berarti ada kemungkinan kepentingan FPI di kubu 02 akan terakomodir?

Bukan terakomodir. Lebih tepatnya soal pembagian sumber daya saja. Mereka tidak butuh jabatan. Ini Soal pembagian proyek. Kalau diminta menjabat kan, orang-orang ini relatif tidak punya kecakapan di pemerintahan. Tetapi kalau sekedar mendapat dana untuk maulidan dan lain sebagainya, itu saja. Lewat skema Bansos.

Pertanyaan terakhir, kira kira di Pilpres kali ini suara umat Islam di Jawa Barat kemana?

Pasti terpecah. Ada yang pilih Jokowi ada juga yang pilih Prabowo. Tetapi kemungkinan besar suara Jokowi bisa lebih besar dibandingkan perolehan dulu saat 2014. Melihat konfigurasi partai politik juga melihat mobilisasi rakyat. Meskipun kalau disebut akan menang, sepertinya agak berat di Jawa Barat. Tetapi dari sisi angka mungkin akan bertambah. Daripada pencapaian 2014.

Ya kalau pun tidak, minimal kalah tipis. Karena dulu 2014 kan cukup besar kekalahannya, hanya menang di 4 Kabupaten/Kota dibandingkan Prabowo yang menang di 22 Kabupaten/Kota.  



BincangSyariah.Com dikelola oleh jaringan penulis dan tim redaksi yang butuh dukungan untuk bisa menulis secara rutin. Jika kamu merasa kehadiran Bincangsyariah bermanfaat, dukung kami dengan cara download aplikasi Sahabat Berkah. Klik di sini untuk download aplikasinya. Semoga berkah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here