Ayang Utriza Yakin: Pemerintah Harus Ambil Alih Sertifikasi Halal

1
1487

BincangSyariah.Com — Menurut pernyataan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin saat pidato pembukaan dalam gelaran Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad ke-29 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Universitas Negeri Padang pada Jumat (6/12/19), Indonesia merupakan konsumen produk halal terbesar di dunia.

Namun ironisnya, Indonesia masih kalah dengan Brazil dan Australia sebagai negara produsen produk halal pertama dan kedua di Dunia. Ma’ruf menyayangkan Indonesia masih berkutat pada sertifikasi halal namun laju pertumbuhan produksi ekonomi syariah belum signifikan.

Padahal sejak dua tahun lalu, tepatnya 11 Oktober 2017, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah resmi dibentuk di bawah naungan Kementerian Agama sebagai implementasi dari amanat UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Namun praktiknya, sampai saat ini masih terjadi tarik menarik kepentingan mengenai siapa yang berhak menerbitkan sertifikasi halal.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, terutama menjawab soal perkembangan industri halal di Indonesia dan Dunia, reporter bincangsyariah Wildan Imaduddin Muhammad mewawancarai Prof. Ayang Utriza Yakin, pakal industri halal yang saat ini menjadi pengajar di Universitas Ghent, Belgia. Berikut petikan wawancaranya:

Sebagai seorang pakar di bidang industri halal, bagaimana menjelaskan halalisasi yang sepertinya semakin marak belakangan ini? Adakah kaitannya dengan fenomena hijrah terhadap industri halal ?

Kebetulan saya melakukan penelitian tentang pasar halal atau industri halal sudah hampir empat tahun di Eropa, Jepang, sekarang di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sekarang saya sedang melakukan penelitian  mengenai pariwisata halal atau islami di Timur Tengah dan Afrika Utara tetapi juga melihat fenomena itu di Eropa.

Apakah ada pengaruh gerakan hijrah terhadap industri halal? Ini tentu perlu penelitian yang mendalam tetapi berdasarkan pengalaman saya empat tahun ini memang ada beberapa konsep atau teori analisis untuk membaca gerakan hijrah yang berpengaruh terhadap industri halal. Nah, ada salah satu teori dari Asef Bayat namanya Post-Islamisme.

Post-Islamisme itu adalah kira-kira begini sederhananya ketika Islam politik mengalami kegagalan untuk melakukan islamisasi dari atas yaitu merebut kekuasaan dengan mendirikan partai politik dan menang melalui pemilu dengan tujuan untuk menerapkan syariah atau hukum islam dari atas melalui perubahan Undang Undang dan lain sebagainya.

Islam politik di berbagai dunia islam mencoba untuk merebut kekuasaan pemerintahan melalui sistem yang ada pada era tahun 1980-an hingga 1990-an. Akan tetapi mereka gagal.

Nah kegagalan ini kemudian membawa mereka untuk menerapkan menjalankan islamisasi melalui jalan atau cara yang lain yaitu islamisasi di sektor-sektor swasta atau privat yakni Di sektor-sektor non kepemerintahan.

Kalau yang pertama Islam politik melakuakn islamisasi dari atas gagal sekarang mereka melakukan dari bawah. Ini yang dilakukan.

Teori ini saya kira pas untuk membaca fenomena ini dalam konteks indonesia ya. Jadi karena islamisasi dari atas mereka gagal sekarang mereka melakukan dari bawah. Kalangan salafi-wahabi ikhwani ya, mereka melakukan islamisasi dari bawah ini, dari akar rumput, dari masyarakat dengan gerakan dakwah. Terutama adalah kalangan ikhwani, karena mereka bergerak di dua hal, satu mereka memiliki partai politik yang kedua mereka punya akses ke kalangan akar rumput.

Jadi mereka dakwah di bawah islamisasi dalam segala hal termasuk misalnya industri industri halal yang di dalamnya ada juga pariwisata. Jadi memang ini ada pengaruh antara tren hijrah dengan maraknya industri halal.

Berbicara mengenai pariwisata halal, seharusnya bagaimana sikap pemerintah mengingat terjadi penolakan oleh sebagian masyarakat ?

Untuk konteks indonesia ini kita harus paham bahwa negara kita negara yang sangat majemuk dan beragam. Berbeda dengan Malaysia yang ras etnisnya bisa dihitung dengan jari, mungkin hanya ada tiga: India, Cina dan Melayu. Nah di Indonesia ini ada ratusan etnis, ada empat ratus lebih, jadi lebih kompleks di Indonesia.

Kita selalu menjadikan Malaysia sebagai contoh negara dengan industri halal atau pariwisata halal, karena cuman satu rasnya. Atau contoh lain Turki, karena mereka itu ya bisa dikatakan 90% orang turki ya etnisnya atau rasnya Turki, yang lain itu Arab, Kurdi, dan kemudian Persia.

Di Indonesia ini sulit dan kompleks. Oleh karena itu kalau islamisasi pasar halal industri halal hanya dilakukan oleh sebagian kalangan misalnya saja oleh orang-orang ikhwani dan salafi-wahabi, dipastikan akan terjadi benturan. Mengapa? Karena masyarakat Indonesia ini yang secara etnis dan ras sangat majemuk.

Kenapa baru-baru ini ada penolakan terhadap pariwisata halal? Karena mereka yang mendukung pariwisata halal ini mencoba menghalalkan daerah-derah yang memang bukan basis orang Islam, seperti Bali. Ini jelas kekeliruan, ini kesalahan fatal. Kemudian kalau ditanya, selalu merujuk pada Timur Tengah.

Mereka belum paham betul mengenai pariwisata halal kemudian bicara pariwisata halal. Nah, di Timur Tengah maupun Afrika Utara, ini sangat rumit dan kompleks. Intinya tidak sesederhana yang mereka katakan, tidak seperti itu. Terutama daerah-daerah yang memang bukan Islam kayak Bali.

Pariwisata halal kalau memang ingin dikembangkan ya harus di Aceh, di Jawa Barat, di Banten, Sumatera Barat, yang memang penduduknya mayoritas Islam. Memiliki kekayaan khazanah masa lalu. Silahkan. Tetapi kalau misalnya seperti pantai halal, jelas-jelas Bali itu yang banyak adalah orang-orang asing kemudian nanti mau dihalalkan, ya hancur nanti pariwisata kita, tidak bisa. Harus hati-hati.

Bagaimana berarti cara kita menanggapinya menghadapi fenomena persoalan halal yang kompleks ini ?

Nah, gagasan halalisasi di berbagai bidang ini harus ditanggapi dengan sangat hati hati. Di satu sisi, ini memang merupakan agenda islam politik partai islamis dan juga sebagian ustadz yang satu afiliasi dengan ideologi tersebut. Namun disisi lain, Negara sebenarnya butuh pemasukan lewat industri halal.

Kalau kita tidak masuk dan ikut terlibat di industri halal, kita juga habis. Kenapa? Karena ini memang sudah tren dunia. Saya beri contoh Iran. Sampai tahun 2017, mereka gak mau masuk ke dalam gerakan industri pariwisata halal, mereka menyadari akhirnya kekeliruan atau ketertinggalan mereka itu. Baru pada tahun 2017 mereka bergerak pariwisata halal. Padahal buat apa di Iran pariwisata halal misalnya orang semuanya sudah halal di Iran.

Tapi faktanya, Iran tidak bisa menolak perkembangan tren pariwisata halal di dunia dan tidak bisa mengucilkan diri. Iran harus bersatu pada satu asosiasi persatuan halal dunia dan Indonesia salah satunya punya sekaligus sebagai ketuanya. Nah Indonesia sebagai negara juga harus bermain. Jangan Malaysia atau Turki terus, kita masih kalah dengan Malaysia. Di Malaysia industri halal sudah jadi kebijakan negara.

Anda mengatakan Indonesia masih kalah dengan negara lain di bidang halal ini, menurut anda bagaimana pemerintah seharusnya mengambil sikap?

Mungkin kita tidak seperti Malaysia dalam berbagai hal seperti tadi sudah saya jelaskan. Tapi pada intinya, saya berpandangan persoalan halal harus diurus oleh negara, dan negara harus bijak. Sayangnya UU JPH Tahun 2014 yang sekarang sudah ada badannya di bawah Kemenag ini bisa dikatakan belum bergigi (red.: efektif). Kenapa? Karena mungkin masih diurus oleh orang orang yang belum paham industri halal dunia.

Saya tidak mengatakan industri halal Indonesia ya, tetapi dunia. Mereka belum terlalu paham. Diketuai oleh orang-orang tua yang kurang dinamis. Mereka baru melangkah apa itu industri halal. Sayang sekali padahal pangsa pasar kita ini yang besar. Mau tidak mau harus diurus negara. Sekarang ini masih diurus LPPOM. Ini kurang tepat. Seharusnya dengan UU JPH itu negara benar-benar mengambil alih seluruhnya persoalan halal.

Kenapa demikian? Ini perlu sampaikan hal yang lebih parah lagi. Selama ini mereka yang bermain di industri halal adalah pihak swasta, terutama lembaga-lembaga akreditasi halal di luar negeri. Keuntungan dari sertifikasi halal itu luar biasa, sampai jutaan euro. Kekayaannya hanya untuk pribadi-pribadi saja. Coba kalau diurus oleh negara, ini kan masuk ke kas negara dan untuk rakyat.

Nah, dengan UU JPH Tahun 2014 yang sudah disahkan, meski PP baru dikeluarkan, ini harus diambil alih oleh negara dan semua sertifikasi halal kalau di luar negeri harus melalui Kedutaan misalnya. Harus dihapus itu lembaga-lembaga akreditor halal yang telah diakreditasi oleh Indonesia, karena hanya menguntungkan pribadi. Saya punya banyak data untuk membeberkan banyak hal mengenai ini. Tapi intinya bahwa halal harus dikuasai oleh negara.

Kenapa? Karena uang yang beredar di industri halal itu triliunan. Kalau tidak, maka akan diambil oleh pihak pihak swasta. Kalau tidak, islam politik akan mengambil dan memanfaatkan. Harus diambil alih. Dan terlebih lagi kalangan Islam moderat dari NU, Muhammadiyyah, dan yang lain-lain, harusnya juga turut berkontribusi di pasar halal.

Bagaimana kita sebagai masyarakat seharusnya menyikapi industri halal ini?

Memang dalam menyikapi industri halal ini masyarakat kita terbelah menjadi dua. Antara yang mendukung dan ada yang menolak. Yang menolak ini kebanyak dari dua kelompok. Pertama, non-muslim yang tidak paham. Memang wajar mereka menolak karena mereka takut akan adanya islamisasi. Kedua, penolakan dari kalangan muslim baik modernis maupun tradisionalis atau muslim yang moderat. Menurut saya yang kedua ini persoalannya lebih signifikan.

Orang-orang muslim moderat yang mayoritas ini baik dari kalangan tradisionalis maupun modernis, antara NU dan Muhammadiyah atau yang lain lain ini ada kesan resisten dengan persoalan industrialisasi halal ini dan menganggapnya sebagai halalisasi dalam berbagai bidang.

Mengapa? Mereka juga tidak salah atau keliru, tetapi menurut saya ada kesalahan Pemerintah karena tidak adanya sosialisasi. Memasyarakatkan apa sih itu halal, apa sih hakikat halalisasi dari berbagai bidang. Mengapa tidak ada? Karena bisa dikatakan di pemerintah tidak ada yang paham. Baik di Kementerian Agama tidak ada yang paham ataupun paham tapi hanya untuk konteks Indonesia.

Bagaimana konteks dunia? Kalau pun ada yang paham baik di orang-orang LPPOM MUI, ada gejala kepentingan pribadinya terlalu besar. Punya kepentingan semua. Belum ada akademisi Indonesia yang paham konteks lokal Indonesia maupun global mengenai halal ini.

Seharusnya yang dilakukan adalah yang pertama, pemerintah harus melakukan sosialisasi UU JPH 2014 dan industri halal baik dalam konteks Indonesia maupun dunia.

Contoh misalnya, pariwisata halal dijadikan bahan tertawaan. Indonesia mau mendirikan namanya Halal Park atau taman halal. Maksudnya itu misalnya akan dibangun ratusan hektar di dalamnya itu semuanya halal. Banyak orang yang menertawakan hal itu semua. Padahal menurut saya, ini bahaya. Kenapa ? karena dunia sebenarnya arahnya sedang mengarah ke sana. Kalau kita terus mentertawakan, nanti kita akan tertinggal dari negara lain. Indonesia sebagai negara dalam hal ini akan kehilangan peluang pasar halal.

Tetapi kenapa masyarakat mentertawakan? Karena masalahnya kurang sosialisasi. Misalnya ada lagi soal kulkas halal, ini ditertawakan. Maksudnya apa halal? Kan banyak orang tidak tahu. Lalu terus muncul produk dengan nama-nama kaca mata halal, air putih halal, baja halal. Dijadikannya itu semua ejeka problemnya karena masyarakat tidak paham. Termasuk masyarakat muslim moderat ini, mayoritas ini tidak paham.

Akhirnya menjadi bahan ejekan. Mereka tidak salah tapi memang ini tidak ada sosialisasi. Karena itu, harus ada sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini dari Kemenag dan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Harus ada sosialisasi. Kerjasama dengan ormas-ormas, para penceramah, sehingga masyarakat paham.

Yang kedua masyarakat juga harus memahamkan satu sama lain. Bincang syariah punya tanggung jawab memberi tahu industri halal yang benar. Saya siap memberikan penjelasan-penjelasan untuk bincang syariah, menjadi kanal penyebar informasi untuk masyarakat muslim indonesia. Intinya bahwa yang kedua ini, masyarakat harus paham bahwa di dunia sekarang ini tren ekonomi Islam atau industri halal meningkat pesat luar biasa.

Dan untuk itu dibutuhkan namanya sertifikasi halal dalam semua hal. Termasuk kaca mata, termasuk mungkin tempat tidur, kulkas, semua halal. Perlu dicatat bahwa yang halal bukan materinya, tetapi prosesnya. Karena di Al-Quran ada Halalan Thoyyiban, halal bisa jadi bukan thayyib. Thoyyib sekarang ini etika.

Contoh, kulkas, kaca mata, air putih halal, bukan barangnya tetapi apakah proses pembuatannya halal atau tidak. Misalnya apakah karyawannya ini mendapatkan upah yang layak (standar upah minimal regional (UMR) terpenuhi), apakah karyawannya diperhatikan, apakah karyawannya ini sudah terpenuhi hak-hak kerjanya, perusahaan tidak memperkerjakan anak di bawah umur, apakah perusahaan mematuhi peraturan yang menghargai menghormati lingkungan hidup dengan tidak buang limbahnya di sungai atau laut, tidak buang limbah plastik dimana-mana.

Jadi halal disini bukan kaca matanya. Kaca matanya jelas halal, tetapi apakah pekerja di toko kacamata digaji dengan benar, apakah pembuangan limbah industrinya itu benar pengelolaan industrinya.

Nah informasi seperti ini harus turun ke bawah, dan orang yang bisa menjelaskan ini adalah mereka yang tahu konteksnya, yang melakukan penelitian mengenai halal. Tolong ini bincang syariah memberi tahu, sehingga masyarakat muslim baik di NU, Muhammadiyah, dan muslim moderat yang mayoritas ini tidak terus membuat industri halal ini jadi bahan tertawaan.

Di Malaysia sungguh-sungguh, berapa puluh triliun yang dihasilkan Malaysia, kenapa? Karena kita mentertawakan terus industri halal. Ini keliru. Salah. Kalau ada penolakan dari umat Islam, iya karena mereka takut Islamisasi. Ini juga kewajiban pemerintah dan umat islam memberi tahu bahwa halalisasi bukan islamisasi.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here