Menyoal Fatwa Haram Bitcoin dan Aset Kripto

2
25

BincangSyariah.Com – Tulisan ini berangkat dari beberapa pembaca yang merespon artikel penulis yang pernah dimuat sebelumnya di situs yang Anda ikuti sekarang. Pertama, berkaitan dengan fatwa Dar Al-Ifta al-Azhar Mesir, yang menyatakan bahwa Bitcoin dan mata uang crypto lainnya sebagai yang haram diperdagangkan dan ditambang. Kedua, merespon pembaca yang menyangkal bahwa Bitcoin sebagai yang tidak layak bila disebut sebagai yang paling diburu pengusaha. (Baca: Telaah terhadap Bitcoin sebagai Harta, dan Kedudukanya terhadap Mata Uang Fiat)

Dalam forum ini, penulis akan merespon 2 hal itu secara sekaligus mengingat keduanya memiliki kesamaan dalam titik tengkar perbedaannya. Titik tengkar ini, sebenarnya ada satu istilah yaitu ‘urf.

Urf sering dimaknai sebagai tradisi yang berlaku secara kontinyu dan universal. Di dalam kaidah fikih sering dinyatakan bahwa al-urf al-tsabit ka al-nashi al-tsabit, yaitu tradisi yang disepakati secara tetap menduduki derajat nash yang berlaku tetap dan mengikat pula. ‘Urf pada aset kripto, berbeda dari ‘urf yang berlaku pada pasar uang fiat. Mengapa? Sebab uang crypto bersifat terdesentralisasi lewat platform blockchain. Adapun uang fiat bersifat tersentralisasi pada peran bank sentral. Sampai di sini, kita harus bisa mendudukkannya masing-masing pada posisinya.

Pertama, tentang Fatwa Ulama Al-Azhar lewat Fatwa Daru al-Ifta

Memang, bahwa para ulama yang duduk di Lajnah Dar al-Ifta Al-Azhar menyatakan bahwa hukum bermuamalah dengan bitcoin dan mata uang crypto lainnya adalah dipandang sebagai haram.

Para Mufti Mulia Universitas Al-Azhar Mesir berhujjah  bahwasanya bitcoin dan mata uang crypto lainnya dapat mengganggu stabilitas mata uang negara dan secara tidak langsung dapat mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara. Terlebih lagi, mata uang crypto diproduksi dengan basis internet, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan lonjakan mata uang sehingga menjadi tidak terkendali, dan ujungnya dapat berakibat terjadinya krisis pada uang tradisional (Fiat).

Apa yang menjadi kekhawatiran para Mufti Mulia Al-Azhar di atas, memang merupakan sebuah kebenaran sebab basis dar mata uang crypto dan mata uang fiat itu dua hal yang berbeda.

Mata uang crypto diciptakan dengan jalan desentralisasi. Maksud dari desentralisasi ini adalah masyarakat tidak lagi terpusat pada  kebijakan bank sentral pada sektor keuangan.

Adapun mata uang fiat, merupakan  mata uang yang diciptakan dengan maksud sentralisasi. Melalui tipe sentralistik ini, dengan leluasa bank sentral  suatu negara dapat mengatur kebijakan moneter suatu negara dengan jalan penerapan (introduksi) kebijakan tertentu, misalnya lewat BI7DRR (pengaturan suku bunga), dan lain-lain.

Karena ketiadaan suatu pihak yang bisa mengintervensi laju mata uang crypto, sehingga laju pergerakannya dalam pasar bursa cenderung mengalami fluktuasi yang tajam, maka banyak bank-bank sentral negara di dunia menyatakan penolakan crypto sebagai alat tukar resmi suatu negara. Mengapa? Sebab, adanya fluktuasi tersebut menandakan bahwa cryptocurrency bukanlah aset yang aman untuk digunakan sebagai unit penyimpan harta.

Coba Anda bayangkan! Dalam dua puluh empat jam saja, harganya bisa bergeser dari 232 juta rupiah menjadi 272 juta rupiahh. Inilah  yang  dimaksud dengan buble (gelembung) itu. Tentu kondisi semacam akan sangat riskan bagi keuangan dan kemaslahatan negara. Itulah sebabnya, secara jumhuriyah (pemerintahan), aset kripto merupakan yang haram diperdagangkan, sebab unsur mafsadahnya yang sangat besar terhadap stabilitas keuangan negara.

Lantas, di mana letak kebolehan menambang aset kriipto tersebut sebagaimana yang penulis kemukakan dalam tulisan sebelumnya? Jawabnya adalah ketika kita menempatkan aset kripto ini sebagai komoditas koin dan bukan sebagai mata uang resmi suatu negara.

Bagaimanapun juga, dengan diterimanya aset kripto oleh sejumlah perusahaan multinasional sebagai wasilah pertukaran, menandakan bahwa aset kripto secara mandiri menempati kedudukan sebagai harta tijari. Posisinya dalam konteks ini menjadi disamakan kembali dengan mata uang fiat, yaitu ketika terrjadi pergeseran dari berjamin emas, menjadi tidak berjamin emas, dengan kedudukan nilai bahannya yang tidak bisa dipalsukan.

Nah, cryptocurrency dengan basis kriptografinya yang  tidak bisa dipalsukan, menempati posisi bahan penyusun / kertas uang fiat yang tidak bisa dipalsukan tersebut.

Tanda tangan berbasis algoritma (hash) dan proof of work (POW) menempati kedudukan tanda air dan nomor seri keuangan pada uang fiat sehingga menjaga komoditasnya sebagai yang tidak bisa dicopy paste. Walhasil, dengan ciri-ciri ini, mata uang crypto secara fisik dan penerimaannya, adalah sama dengan uang fiat.

Hanya saja, keduanya dibedakan dari sisi penerimaan saja. Uang fiat diterima oleh negara, sementara uang crypto diterima oleh entitas usaha dengan platform tertentu penerbit uang crypto.

Secara kaidah mengenai asal-usul kemunculan alat tukar, maka pendapat yang  menerima crypto sebagai sah bila dijadikan sebagai wasilah perdagangan, merupakan yang lebih sesuai dengan kaidah teori uang fiat.

Namun, secara negara, pendapat yang menolak crypto sebagai wasilah disebabkan potensi  buble yang dimilikinya, karena fluktuasinya yang tajam, merupakan pendapat yang masyhur di kalangan mayoritas ulama, seiring perrtimbangan potensi mafsadahnya.

Walhasil, sudut pandang yang dibicarakan oleh penulis, adalah yang berbeda dengan para mufti Al-Azhar. Alhasil, tidak bisa saling dibenturkan, sebab beliau-beliau berbicara dengan sudut pandang negara, sementara peneliti berbicara dari sudut pandang komoditas.

Kedua, Bitcoin sebagai yang Paling Diburu oleh para Pengusaha

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan hasil tangkapan layar sebelumnya, penulis menyampaikan bahwa terjadi fluktuasi yang besar pada perdagangan BTC di pasaran terbuka. Karena BTC merupakan  sebuah komoditas niaga, adanya lonjakan  fluktuasi tersebut menandakan bahwa permintaan BTC dari waktu ke waktu adalah sangat tinggi. Perhatikan tabel berikut ini!

Aset Kripto
Aset Kripto

 

Dengan mencermati grafik di atas, lonjakan dan turunan dalam 24 jam terjadi dengan perbedaan yang sangat curam. Kecuraman dan tingginya lonjakan semacam, sudah pasti berkaitan dengan alur permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan, sementara barang yang diperdagangkan sangat sedikit, maka lonjakan harga pun terjadi. Demikian pula yang berlaku pada kondisi sebaliknya.

Nah, mengingat bahwa BTC itu adalah suatu platform blockchain, maka siapakah para pengusaha yang terlibat  dalam permintaan? Jawabnya, sudah pasti adalah pengusaha yang terlibat di dalam Platform blockchain crypto.

Lantas bagaimana dengan pengusaha lain yang  tidak teribat  dalam proyek platform blockchain? Sudah barang tentu, para pengusaha ini tidak membutuhkan keberadaan aset crypto. Ketidakbutuhan ini, sudah pasti pula akan disikapi dengan perimbangan tidak mencari aset crypto.

Jadi, dalam konteks ini, kita jangan dibingungkan dengan istilah BTC sebagai aset yang paling diburu oleh pengusaha. Sebab, yang dimaksud dengan  pengusaha di sini, adalah pengusaha yang terlibat dalam  proyek platform blockchain. Wallahu a’lam bi al-shawab

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here