Mengenal Produk Kredit Tanpa Agunan dengan Basis Akad Qiradl dalam Fikih

3
794

BincangSyariah.Com – Kredit Tanpa Jaminan (KTA) digambarkan sebagai utang tanpa jaminan. Kita sudah membahas mengenai produk kredit dengan basis akad qardlu. Kali ini kita memasuki kajian seputar akad qiradl. Qardlu dengan qiradl berasal dari akar kata yang sama, yaitu qa-ra-dla, yang artinya utang/berhutang. Umumnya, yang dinamakan “utang” (qardlu) itu datangnya niat adalah dari pihak debitur (peminjam) ke pihak kreditur (yang dipinjami). Ini adalah faktor kebanyakan, meskipun dalam kasus tertentu, memang kadang niat itu datangnya dari pihak pemilik harta (shahib al-mal).

Utang yang niatnya datang dari pihak debitur biasanya menjadikan kreditur sebagai yang “terpaksa” harus mengeluarkan hartanya. Dan ini adalah manusiawi. Adapun utang dengan niat yang datang dari pihak kreditur, biasanya konsepnya adalah li al-tabarru’, sukarela, tidak ada nggrundel di belakang harinya, karena dilandasi oleh niatan membantu atau menolong. Meski keduanya sama-sama punya kewajiban mengembalikan berupa pokok harta, namun dari sisi sosial kemasyarakatan (adabu al-ijtima’iy), ada faktor “psikologis” yang ada di antara keduanya. Dan ini tidak dapat kita pungkiri.

Lain halnya dengan produk mengutangi dan sekaligus berupaya membina agar berdikari / berproduksi. Dari kesan yang terbentuk dari istilah “mengutangi” saja, sudah ada nuansa “pembinaan”, “pendampingan”, “pertolongan”, dan sejenisnya yang campur aduk jadi satu.

Produk ini dikenal sebagai produk qiradl. Yang diberikan oleh kreditur adalah berupa modal, sementara pihak debitur siap dengan rancangan usahanya (proposal usaha). Karena adanya pendekatan kepada unsur pembinaan itu, maka berlaku apa yang dinamakan dengan istilah bagi keuntungan usaha (revenew sharing = murabahah). Relasi yang terbentuk dari akad qiradl ini, adalah relasi antara pemodal dengan yang dimodali sebagai layaknya orang tua asuh dengan anak asuh. Cocok sekali bila dipakai untuk menyusun perakadan Kredit Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam teks fikih, akad qiradl didefinisikan sebagai:

دفع المالك مالاً للعامل ليعمل فيه، والربح بينهما

Artinya: “Penyerahan harta dari seorang pemilik modal kepada seorang pengusaha (start up) agar dipergunakan untuk membangun usahanya, dengan perjanjian keuntungan dibagi bersama (revenew sharing).” (Muhammad ibn Qasim al-Ghazy, Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadh al-Taqrib, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamy, tt., halaman 192).

Baca Juga :  Habib Luthfi bin Yahya: Jabatan Itu Amanat Bukan Hal Sepele dan Pesan Rasul untuk Abu Dzar

Sekilas dari definisi ini tidak ada gambaran mengenai unsur pembinaan sebagaimana disebut-sebut oleh penulis di atas. Kita bisa menangkap kesan itu setelah memahami syarat-syarat dari KTA qiradl ini, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, bahwa modal yang dikucurkan itu harus dalam bentuk uang cash (nadlin).

أحدها (أن يكون على ناضٍ) أي نقد (من الدراهم والدنانير) الخالصة؛ فلا يجوز القراض على تبر، ولا على حُلي، ولا مغشوش، ولا عروض، ومنها الفلوس

Artinya: “Pertama, jika modal disalurkan dalam bentuk uang kes, yang terdiri dari dirham atau dinar murni. Tidak boleh memberikan bantuan modal berupa emas murni, meskipun sudah dicetak dalam bentuk perhiasan, atau dicetak berupa barang berlapis emas, berupa barang dagangan. Termasuk bagian dari uang kes, adalah fulus.” (Muhammad ibn Qasim al-Ghazy, Fathu al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadh al-Taqrib, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamy, tt., halaman 193).

Kedua, pemilik modal wajib memberikan idzin secara mutlak kepada amil (Pengusaha UMKM), untuk menggunakan modal usaha yang telah dikucurkannya.

لا يجوز للمالك أن يضيِّق التصرفَ على العامل، كقوله: «لا تشتر شيئا حتى تشاورَني»، أو «لا تشتر إلا الحنطة البيضاء» مثلا

Artinya: “Tidak diperkenankan bagi pemilik harta melakukan penekanan kepada amil dalam menasharrufkan modal. Semisal: “Jangan belikan modal ini apapun jua sehingga kamu bermusyawarah denganku.” Atau seperti: “Jangan pergunakan modal ini membeli apapun selain hinthah (terigu) putih.” (Muhammad ibn Qasim al-Ghazy, Fathu al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadh al-Taqrib, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamy, tt., halaman 193).

Ungkapan sebagaimana disampaikan di atas, adalah tidak diperbolehkan dalam konteks KTA Qiradl. Akan tetapi, karena qiradl hakikatnya juga ditujukan untuk pembinaan dan pendampingan, maka diperbolehkan bagi pihak pemberi modal untuk mengawasi “secara lunak”, terhadap penggunaan modal tersebut oleh pelaku usaha. Sebagaimana ini bisa ditangkap dari qaul Al-Ghazy, sebagai berikut:

Baca Juga :  Badan Wakaf Indonesia (BWI) Targetkan Single Database Aset Wakaf Nasional Rampung Tahun Depan

أو فيما أي في التصرف في شيء (لا ينقطع وجوده غالبا). فلو شرَّط عليه شراءَ شيء يندر وجودُه كالخيل البَلَق لم يصح

Artinya: “(Pemilik harta wajib memberi idzin kepada amil) dalam penyaluran pada wilayah yang tidak membuat putusnya wujud modal itu secara umum. Jika kemudian ada pemilik yang menekan syarat agar membelikan modal itu pada sesuatu yang langka wujudnya, seumpama membeli kuda al-balaq, maka tidak sah melakukan akad qiradl semacam.” (Muhammad ibn Qasim al-Ghazy, Fathu al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadh al-Taqrib, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamy, tt., halaman 193).

Pengertian dari “fi ma la yanqathi’u wujuduhu ghaliban” (wilayah yang tidak membuat putus wujudnya modal secara umum), merupakan petunjuk bahwa pemilik modal boleh melakukan pengawasan terhadap modal yang dikucurkannya, termasuk menegur pengusaha yang menyalahgunakan modal yang sudah diamanahkan kepadanya. Yang terpenting, selagi bentuk penyaluran itu benar-benar tidak membuat modal yang dikucurkan sebagai yang sia-sia, maka baru pemilik modal tidak boleh ikut cawe-cawe dalam penyaluran atau pembelanjaannya.

Ketiga, keuntungan hasil usaha dibagi berdua antara pemilik modal dan pengusaha berdasar kesepakatan. Pembagian keuntungan dalam akad qiradl semacam ini, adalah berbeda dengan pola sistem Profit and Loss Sharing (PLS). PLS merupakan sistem untung-rugi ditanggung bersama. Pola seperti ini adanya pada akad syirkah (kemitraan). Jadi, sampai di sini, kita harus bisa membedakannya. Sebagaimana hal disampaikan oleh Al-Ghazy sebagai berikut:

يشترط المالك للعامل (جزءا معلوما من الربح) كنصفه أو ثلثه. فلو قال المالك للعامل: قارَضتك على هذا المال على أن لك فيه شِركةً أو نصيبا منه فسد القراض، أو على أن الربح بيننا صح، ويكون الربح نصفين

Artinya: “Pemilik modal boleh menetapkan syarat kepada pelaku usaha berupa besarnya bagi untung usaha (revenew sharing), seperti fifty-fifty, sepertiga keuntungan, dan yang semisal. Jika pemilik modal berkata kepada amil, seumpama: Aku modali kamu sebesar modal yang kamu butuhkan, akan tetapi dengan ketentuan kamu berperan selaku mitra (yang berarti harus keluar modal juga) atau sebagian dari modal lainnya kamu yang menanggungnya. Akad semacam adalah qiradl yang fasad (rusak). Namun jika dikatakan: “keuntungan usaha, kita bagi berdua,” maka akad seperti ini adalah sah. Jadilah kemudian keuntungan bagi pemodal itu adalah fifty-fifty.” (Muhammad ibn Qasim al-Ghazy, Fathu al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadh al-Taqrib, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamy, tt., halaman 193).

Baca Juga :  India Membara, Akibat UU Kewarganegaraan India yang Diskirminatif terhadap Muslim?

Alhasil, qiradl merupakan salah satu bentuk praktik murabahah (bagi keuntungan). Sementara syirkah merupakan praktik mudlarabah (untung-rugi sama-sama ditanggung berdua). Tidak boleh menjadikan KTA qiradl dengan pola pembagian mengikuti pola syirkah, atau sebaliknya.

Keempat, akad qiradl tidak boleh dibatasi dengan suatu tempo tertentu atau menggantungkannya dengan syarat tertentu. Syeikh Al-Ghazi menyampaikan:

أن لا يُقَدَّر القراض (بمدة) معلومة، كقوله: قارضتك سَنةً وأن لا يعلق بشرط، كقوله: «إذا جاء رأس الشهر قارضتك».

Artinya: “Tidak diperbolehkan qiradl berbatas waktu yang diketahui. Seperti: “Aku modali kamu selama satu tahun.” Atau menggantungkan dengan syarat tertentu, semisal: “Jika modal itu datang dalam bulan ini, aku akan pinjami modal kamu.” (Muhammad ibn Qasim al-Ghazy, Fathu al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadh al-Taqrib, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamy, tt., halaman 193-194).

Kelima, kerugian yang terjadi pada KTA qiradl ditutup dengan menggunakan keuntungan yang berhasil diraih.

Keenam, karena akad KTA qiradl pada dasarnya adalah akad qardlu (utang) berbasis kepercayaan (amanah) dalam menjalankan suatu modal, maka pihak pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Kerugian hanya wajib ditanggung olehnya, manakala terjadi sengketa usaha. Sengketa dalam bidang apa? Sudah pasti jawabnya adalah karena sengketa penyalahgunaan amanat.

3 KOMENTAR

  1. […] Bedanya dengan akad qiradl, terletak pada asal-usul modal usaha. Akad qiradl mensyaratkan bahwa modalnya harus 100% berasal dari pemodal. Sementara dalam akad syirkah (patungan usaha), modal itu dilakukan bersama-sama antara pihak yang terlibat dalam syirkah. Inipun kelak masih dibedakan menurut jenis KTA syirkah yang diikuti. (Baca: Mengenal Produk Kredit Tanpa Agunan dengan Basis Akad Qiradl dalam Fikih) […]

  2. […] Bila pinjaman yang dikucurkan adalah sebesar 10 juta, dan dalam proses lelang ternyata barang “jaminan” itu laku 12 juta, maka yang diambil oleh muqridl adalah sebesar 10 juta, dan sisanya sebesar 2 juta harus dikembalikan kepada pemilik asal barang (muqtaridl /mustaqridl). Mengambil uang sisa sebesar 2 juta rupiah secara sepihak oleh muqridl, dapat menjatuhkan akad tersebut ke dalam akad riba qardli, yaitu riba karena akad utang piutang atau kepada jual-beli yang fasad (rusak) sehingga harus dibatalkan jual belinya. (Baca: Mengenal Produk Kredit Tanpa Agunan dengan Basis Akad Qiradl dalam Fikih) […]

  3. […] Adalah bagian dari pasar langsung itu, jual beli yang dilakukan dengan jalan pemesanan barang (bai’ salam). Pemesan dengan yang dipesani, baik bertemu secara langsung lewat kontak mata atau tidak, melalui wakil atau tidak, melalui makelar atau tidak, lewat media atau tidak, pokok jual beli itu berusaha mempertemukan antara penjual dan konsumen, dengan objek yang dijual berupa barang jadi atau hendak dirakit dengan spesifikasi yang diketahui (maushufun fi al-dzimmah), maka jual beli semacam ini adalah masuk kategori jual beli tradisional. (Baca: Mengenal Produk Kredit Tanpa Agunan dengan Basis Akad Qiradl dalam Fikih) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here