Wajibkah Puasa bagi Penyandang Gangguan Jiwa dan Disabilitas Intelektual

0
1322

BincangSyariah.Com – Puasa diwajibkan untuk seorang muslim yang mukallaf, dalam artian ia telah baligh dan mampu secara intelektual, atau dalam bahasa fikihnya adalah berakal.

Perihal keislaman seseorang, setidaknya bisa dilihat dari dua hal berikut: ada yang diyakini sendiri melalui syahadat, serta ada pula yang didapatkan dari garis keturunan – semata orang tua atau walinya memberinya identitas Islam atau tidak. Dengan demikian, ketika seorang anak yang baligh yang mampu secara intelektual telah mampu bersyahadat, otomatis ia telah mendapatkan status taklif.

Lain halnya dengan teman, kerabat, atau orang sekitar kita yang mengidap disabilitas intelektual. Dahulu, disabilitas intelektual ini kerap diidentikkan dengan kata-kata yang penuh stigma: bloon, autis, cacat mental dan lain sebagainya yang justru mengikis hak-hak asasi mereka sebagai manusia.

Disabilitas intelektual adalah mereka yang mengalami fungsi intelektual secara signifikan diikuti gangguan perilaku adaptif. Spektrum penyandang disabilitas intelektual sangat luas, mulai dari mereka mengalami Sindrom Down, autisme, ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), serta gangguan kemampuan intelektual dan perilaku lain yang kebanyakan masuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Kondisi disabilitas intelektual ini dapat terjadi akibat faktor genetik, yaitu akibat gangguan kromosom seperti pada Sindrom Down. Selain itu, disabilitas intelektual dapat terjadi akibat gangguan proses lahir yang menyebabkan bayi tidak cukup sehat dan berkondisi baik pasca lahir, dan berimbas pada tumbuh kembangnya. Disabilitas intelektual juga dapat terjadi semasa hidup, akibat penyakit seperti kejang, ensefalitis, atau juga gangguan mental yang tidak terkategorikan sebagai gangguan organ.

Perlu diakui agaknya fiqih klasik belum memberi definisi yang tegas perihal disabilitas intelektual, alih-alih gangguan jiwa. Beberapa istilah yang mungkin dapat ditemukan dalam fiqih klasik terkait gangguan akal atau intelektual antara lain adalah junun atau gila; sakran atau mabuk; ighma’ atau ayan/epilepsi; serta ahmaq atau “sangat bodoh”.

Baca Juga :  Cara Memahami Hadis: Memahami Hadis yang Bertentangan dengan Al-Qur’an (2), Kasus Mendoakan Orang Kafir

Dari keempat definisi yang digunakan di atas, kiranya yang paling menyerempet untuk definisi disabilitas intelektual adalah junun atau gila – yang kiranya paling relevan untuk orang yang memiliki gangguan menilai realitas, dan meniadakan kondisi al-’aql. Sedangkan kata ahmaq, kerap digunakan hanya dalam persoalan muamalah dalam artian ketidakmampuan dan ketidakpahaman seseorang untuk memanfaatkan resource, harta atau kapital yang ia miliki dalam cara yang paling sederhana – dan kerap tidak terlalu dikaitkan dengan disabilitas intelektual.

Mengapa kita perlu membahas persoalan puasa untuk disabilitas intelektual? Hemat kami adalah dua hal: pertama, konteks bahwa dalam fiqih dikenal ahliyyah atau kecakapan/kebisaan. Kecakapan ini bisa muncul akibat aturan agama (ahliyyatul wujub), seperti dalam masalah warisan. Penyandang disabilitas intelektual atau gangguan jiwa pun berhak mendapat warisan karena telah diatur oleh agama.

Tapi selain kecakapan/kebolehan yang diatur oleh agama tersebut. Ada juga ahliyyatul ada’ atau kecakapan untuk melakukan aturan syariat. Para penyandang disabilitas, termasuk disabilitas intelektual, memiliki keterbatasan untuk melakukan banyak hal terkait syariat.

Kedua, demi pemenuhan ahliyyatul ada’, maka perlu melihat penyandang disabilitas sebagai manusia yang setara dengan lainnya. Kalangan yang paling banyak terdampak adalah penyandang disabilitas intelektual atau gangguan jiwa. Mereka diasingkan dari kehidupan nyata, serta tidak cukup diberi fasilitas untuk ekspresi diri sebagai hak asasi – termasuk hak asasi beragama.

Kita kembali ke persoalan disabilitas intelektual. Syekh Wahbah az-Zuhaili sebagai ulama fiqih kontemporer menyuguhkan satu definisi yang menarik terkait disabilitas intelektual dalam karyanya Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, yaitu al-ma’tuh.

المعتوه: هو من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير لاضطراب عقله، سواء من أصل الخلقة، أو لمرض طارئ. فإن كان العته شديداً، والمعتوه غير مميز، فهو كالمجنون والصغير غير المميز، تكون تصرفاته كلها باطلة. وقد ألحقت كتب الفقهاء العته بالجنون

Baca Juga :  Apa Maksud "Allah Memiliki Tangan" ? Kajian Hakikat dan Majas dalam Al-Quran

Al-Ma’tuh” adalah orang yang kemampuan pemahamannya sedikit, proses pembicaraannya kacau, susah menilai realitas (tadbir) karena gangguan akalnya. Baik itu sedari lahir, atau karena penyakit yang datang. Jika gangguan tersebut parah, dan orang yang terganggu itu tidak tamyiz, maka ia dihukumi seperti “junun” dan anak yang belum tamyiz, dan setiap perilaku ibadah maupun muamalahnya tidak sah. Kitab-kitab fiqih banyak menyamakan “al ma’tuh” dengan “majnun/gila”

Agaknya keterangan di atas memberi kita cara berpikir bahwa disabilitas intelektual tidak selalu sama dengan “gila”. Mereka hanya lambat untuk memahami persoalan, dan alat ukurnya saat ini biasa diukur dengan IQ (untuk intelegensia) atau SQ (untuk kemampuan adaptif).

Disabilitas intelektual ringan angka IQ-nya adalah rentang 79 hingga 52, dan semakin rendah derajat disabilitas tersebut semakin berat. Para penyandang disabilitas ringan tersebut dalam beberapa hal kadang masih dapat mengurus diri sendiri, hanya biasa memiliki keterlambatan dalam interaksi atau koordinasi bersosial. Namun untuk derajat disabilitas yang lebih berat, mereka memiliki keterbatasan untuk berkoordinasi dan mengurusi diri sendiri.

Apakah penyandang disabilitas intelektual atau gangguan jiwa wajib berpuasa, mengingat mereka kesulitan berinteraksi, atau terganggu dalam menilai realitas? Pendapat Imam Al-Amidi dalam Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam berikut bisa dirujuk,

اتَّفَقَ الْعُقَلَاءُ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا فَاهِمًا لِلتَّكْلِيفِ ; لِأَنَّ التَّكْلِيفَ وَخِطَابَ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَلَا فَهْمَ مُحَالٌ

Artinya: Ulama bersepakat bahwa syarat mukallaf adalah ia berakal (mampu intelektual) dan memahami pada taklif syariat, karena taklif dan berbicara kepada orang yang tidak berakal (terganggu intelektualnya) dan tidak mampu memahami pembicaraan itu mustahil.

Meski ada perdebatan apakah syarat taklif itu mesti tahu perintah secara umum, sehingga cukup tahu perintah ibadah tertentu tanpa perlu tahu perinciannya, atau mesti memahami rincian apa yang dibolehkan dan tidak dalam suatu ibadah. Tapi secara umum orang dengan disabilitas intelektual yang membuatnya terganggu dalam merawat diri sendiri, belum masuk kategori tamyiz, serta belum terkena taklif dan khitob. Untuk dapat terkena taklif dan khitob, seseorang harus mampu secara intelektual.

Baca Juga :  Kewajiban Puasa Bulan Ramadhan Diundur Karena Covid-19, Mungkinkah?

Sehingga barangkali dapat kita simpulkan: secara pribadi dari penyandang disabilitas intelektual maupun gangguan jiwa, selama ia tidak dalam kondisi normal atau memahami taklif ibadah yang dilakukan, maka ia tidak wajib berpuasa. Namun adalah suatu kewajiban bagi orang tua, pengasuh atau wali, yang juga menjadi hak bagi penyandang disabilitas intelektual maupun ODGJ untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan untuk pelaksanaan ibadah puasa, sehingga meningkatkan kapasitas mereka secara sosial – karena puasa memiliki dimensi itu.

Selain tidak wajib berpuasa, wali asuh dari penyandang disabilitas ini dapat membayarkan fidyah sebesar satu mud (sekitar 7 ons) tiap harinya. Penyandang disabilitasi intelektual yang berat dan tidak dapat memahami syarat dan rukun puasa dengan baik, meski telah dilakukan pembiasaan dan terapi, dapat digolongkan sebagai kalangan yang memiliki udzur yang tidak dapat dihilangkan.

Meskipun pada implementasinya teman-teman disabilitas mental maupun intelektual ini akan menemui kesulitan atau susah mengikuti arahan pengasuh untuk puasa tersebut, hal itu tidak mengapa semata jalan untuk menghargai nilai kemanusiaan kita. Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here