Istri yang Ditalak Tiga Apakah Masih Berhak Nafkah dan Fasilitas Tempat Tinggal?

0
26

BincangSyariah.Com – Ulama sepakat mengenai berhaknya istri yang ditalak selain talak tiga (raj’i) untuk mendapatkan fasilitas rumah dan nafkah dari suami selama masa iddah, tetapi ulama berbeda pendapat mengenai istri yang ditalak tiga (bain).

Syekh Muhammad Ali as-Shabuni dalam kitabnya Rawai’ al Bayan fi Tafsiri Ayat al-Ahkam (Juz 2 hal. 518-519) menuturkan perbedaan ulama tentang berhaknya istri yang ditalak tiga untuk mendapatkan fasilitas rumah dan nafkah dalam masa iddah. Dalam kasus ini ulama terbagi menjadi tiga golongan sebagai berikut:

Pendapat Ulama 4 Mazhab Mengenai Nafkah Istri yang Ditalak Bain

Pertama, mazhab Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa istri yang ditalak tiga berhak mendapat fasilitas rumah dalam masa iddah. Akan tetapi ia tidak wajib diberi nafkah. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kitab beliau,

قَالَ مَالِكٌ: السُّكْنَى تَلْزَمُهُ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ فَأَمَّا النَّفَقَةُ فَلَا تَلْزَمُ الزَّوْجَ فِي الْمَبْتُوتَةِ ثَلَاثًا

Imam Malik berkata : tempat tinggal wajib untuk setiap perempuan yang ditalak sementara nafkah tidak wajib untuk  istri yang ditalak tiga” (al-Mudawwanah juz 2 halaman 48)

أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها

Sesungguhnya Allah SWT ketika menyebut tempat tinggalmencakup kepada seluruh perempuan yang ditalak sementara ketika menyebut nafkah Allah memberi batasan dengan wanita yang hamil. Hal ini menunjukan istri yang ditalak tiga tidak wajib diberi nafkah(al-Majmu’ syarh al-Muhadzab juz 18 halaman 164)

Mereka berargumen menggunakan dalil sebagai berikut :

{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [الطلاق: 6

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) diamana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Dalam ayat tersebut Allah mewajibkan kepada suami untuk memberi tempat tinggal kepada istri yang ditalak secara mutlak tidak terbatas hanya kepada istri yang ditalak raj’i saja. Namun, pada kasus nafkah Allah memberi batasan kepada istri yang dalam keadaan hamil saja. Hal ini menunjukan istri yang ditalak tiga hanya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal tidak dalam nafkah.

Kedua, mazhab Imam Abu hanifah berpendapat bahwa istri yang ditalak tiga berhak untuk mendapat fasilitas rumah, dan wajib diberi nafkah selama masa iddah. Pendapat ini dapat kita lihat dalam kitab al-Mabsuth li sarkhasy juz 5 halaman 201,

وَلِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ بِثَلَاثٍ أَوْ وَاحِدَةٍ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

Bagi setiap istri yang ditalak tiga atau talak satu wajib untuk diberi nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah

Mereka berargumen menggunakan dalil sebagai berikut :

Dalil pertama, firman Allah SWT :

{وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6]

Artinya : ”Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk tidak berbuat idrar (menyakiti) terhadap perempuan yang ditalak. Menurut Imam abu hanifah tidak memberi nafkah termasuk idrar (menyakiti) terhadap istri yang ditalak.

Dalil kedua, mereka berargumen dengan berhaknya istri yang ditalak tiga terhadap tempat tinggal meniscayakan keberhakan terhadap nafkah sebagaimana dalam kasus talak raj’i.

Dalil ketiga, istri yang ditalak tiga masih dalam kekangan suami dalam hal tidak boleh menikah lagi sampai masa iddah selesai. Hal ini mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada suami.

Ketiga, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa istri yang ditalak bain tidak berhak untuk mendapat fasilitas rumah, dan nafkah. Apabila istri yang ditalak bain itu hamil suami tetap wajib memberinya nafkah. Pendapat ini dapat dijumpai dalam kitab al-Uddah Sarhu al-Umdah halaman 464,

البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا

Istri yang ditalak tiga dimasa hidup suami baik karena kasus talak ataupun fasakh tidak wajib diberi rumah dan nafkah kecuali dalam kondisi hamil

Mereka berargumen menggunakan dalil sebagai berikut :

Dalil pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti qis

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ، لأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ لِى نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِى يُصْلِحُنِى، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِى نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا. قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ” لا نَفَقَةَ لَكِ، وَلا سُكْنَى

Artinya : Dari Fatimah binti qis sesungguhnya suaminya telah menjatuhkan talak padanya di masa Nabi SAW, tetapi suaminya tetap memberi nafkah. Mengetahui hal tersebut dia berkata :” Demi Allah akan aku kabarkan hal ini kepada Rasulullah apabila beliau mengijinkan maka aku akan mengambil nafkah yang baik untukku dan bila tidak demikian aku tidak akan mengambil sepeserpun” lalu aku bertanya kepada Rasulullah dan beliau bersabda : “kamu tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal”

Dalil kedua, kewajiban memberi nafkah hanya terjadi pada istri yang tamkin (memasrahkan dirinya) sementara istri yang nusyuz (membangkang) tidak mendapat nafkah begitu juga dalam kasus istri yang ditalak tiga.

Hukum di Indonesia Mengenai Nafkah Istri Talak Bain

Dari beberapa pendapat di atas ulama berdiskusi panjang mengenai pendapat yang disampaikan masing-masing pihak. Hal ini dapat dijumpai dalam beberapa kitab klasik maupun kontemporer.

Dalam konteks Indonesia mengenai pasangan yang ditalak tiga telah diatur dalam KHI Pasal 149. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa istri yang ditalak bain itu tidak berhak untuk mendapat fasilitas rumah, dan nafkah kecuali ketika dalam kondisi hamil. Bagi warga Indonesia wajib untuk mengikuti peraturan tersebut. Hal ini karena keputusan pemerintah bersifat mengikat dan dapat menghilangkan khilaf (perbedaan) pendapat sebagaimana dalam kaidah fikih,

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف

“Hukum hakim itu bersifat mengikat dan menghilangkan khilaf (perbedaan) pendapat”

Demikian. Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here