Bisakah Negara Melarang Poligami?

3
881

BincangSyariah.Com – Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu diperbincangkan dan diperdebatkan seru di kalangan masyarakat di mana saja. Perdebatan wacana poligami di kalangan kaum muslim selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan. Ia selalu memunculkan pandangan yang beragam. Paling tidak, ada tiga pandangan hukum mengenai kasus ini.

Pertama, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Dengan kata lain, poligami dibolehkan secara mutlak tanpa syarat. Sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai “sunnah”, yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw. Syarat keadilan yang secara eksplisit disebutkan Alquran cenderung diabaikan oleh pandangan ini.

Kedua, pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, terutama keharusan suami berbuat adil. Keadilan dalam hal ini adalah keadilan distributif, yakni pemenuhan hak ekonomi dan hak seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama. Belakangan, ada tambahan keharusan memeroleh izin istri yang ada. Tiga syarat ini merupakan hal-hal yang dapat diidentifikasi. Keadilan substantif–yang dalam hal ini adalah cinta, kasih sayang dan aspek psikologis lainnya–tidak mendapat perhatian yang memadai karena dianggap sesuatu yang tidak mungkin.

Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak (tegas). Bahasa yang digunakan adalah ta’addud al-zawjat mamnu’un, “poligami dilarang”. Pendapat yang terakhir ini dianut oleh negara Tunisia sebagaimana tertuang dalam hukum keluarganya. Pendapat pertama dianut antara lain Arab Saudi, Qatar dan Bahrain. Sementara, pandangan kedua diikuti banyak negara.

Tiga pandangan tersebut mengacu pada sumber teks yang sama, yaitu Alquran dan hadis Nabi, tetapi dengan analisis dan ideologi yang berbeda. Ada analisis tekstual dan ada yang kontekstual.
Belakangan ini, ada pandangan yang sangat menarik mengenai isu ini. Pandangan tersebut dikemukakan oleh tokoh Islam modernis dan pembaru terkenal dari Mesir: Muhammad Abduh. Ia berpendapat bahwa pemerintah dapat memutuskan untuk melarang poligami jika terbukti menyengsarakan banyak orang. Ia menyampaikan argumen yang menarik. Katanya:

Baca Juga :  Suami Mengaku Tidak Punya Istri, Apakah Jatuh Talak?

أَمَّا أَوَّلًا: فَلِأَنَّ شَرْطَ التَّعَدُّدِ هُوَ التَّحَقُّقُ مِنَ الْعَدْلِ، وَهَذَا الشَّرْطُ مَفْقُوْدٌ حَتْمًا. فَإِنْ وُجِدَ فِيْ وَاحِدٍ مِنَ الْمِلْيُوْنِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُتَّخَذَ قَاعِدَةً؛ وَمَتَى غَلَبَ الْفَسَادُ عَلَى النُّفُوْسِ وَصَارَ مِنَ الْمُرَجَّحِ أَنْ لَا يَعْدِلَ الرِّجَالُ فِيْ زَوْجَاتِهِمْ جَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَمْنَعَ التَّعَدُّدَ أَوِ الْعَالِمِ أَنْ يَمْنَعَ التَّعَدُّدَ مُطْلَقًا مُرَاعَاةً لِلْأَغْلَبِ. وَثَانِيًا: قَدْ غَلَبَ سُوْءُ مُعَامَلَةِ الرِّجَالِ لِزَوْجَاتِهِمْ عِنْدَ التَّعَدُّدِ وَحِرْمَانُهُمْ مِنْ حُقُوْقِهِنَّ فِي النَّفَقَةِ وَالرَّاحَةِ. وَلِهَذَا يَجُوْزُ لِلْحَاكِمِ وَلِلْقَائِمِ عَلَى الشَّرْعِ أَنْ يَمْنَعَ التَّعَدُّدَ دَفْعًا لِلْفَسَادِ الْغَالِبِ.

Pertama, syarat poligami adalah keadilan. Syarat ini jelas tidak bisa terpenuhi. Kalaupun ada seorang yang bisa berlaku adil di antara sejuta orang, maka hal itu tidak bisa dijadikan dasar kebolehan. Manakala kerusakan sosialnya meluas dan menurut pendapat umum bahwa banyak lelaki yang tidak bisa bertindak adil terhadap istri-istri mereka, maka hakim (pemerintah) bisa melarang poligami, atau boleh bagi orang alim untuk melarang poligami secara mutlak karena mempertimbangkan suara (opini) publik yang mayoritas. Kedua: Secara umum poligami menimbulkan relasi suami-istri yang buruk. Para istri biasanya tidak memperoleh hak-haknya baik nafkah maupun kesenangan. Oleh karena itu, boleh bagi hakim (pemerintah) dan penegak hukum untuk melarang poligami guna melindungi akibat negatif yang meluas. (Baca: Nashr Hamid Abu Zaid, Dawair al Khawf, Qira-ah fi Khithab al Mar-ah, hlm. 220.).[]

[Tulisan ini disadur dari buku Lawaamii’ al-Hikmah ‘Pendar-pendar Kebijaksanaan’]

3 KOMENTAR

  1. Apa hukumnya apabila laki 2menikah lg tanpa sepengetahuan istrinya dan suaminya tersebut menikah lg menggunakan nama palsu

    • Istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh suaminya ke pengadilan agama. Apabila suami menggunakan nama palsu maka ia dapat dijatuhi hukuman pidana atas tuduhan memalsukan identitas. bahkan jika pegawai KUA ada indikasi membiarkan perbuatan tersebut maka ia pun dapat dipidana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here