Tanah Aceh, Masih Pantaskah Disebut Serambi Mekkah?

4
1025

BincangSyariah.Com – Sejarah adalah saksi sebuah cerita masa lampau yang menjadi suatu karakter dan ciri khusus sebagai tanda atas peristiwa sebelumnya. Pada praktiknya, sejarah bisa jadi hanya sebatas kenangan sehingga mampu menjadi pelajaran di masa sekarang, menjadi saksi, atau di luar itu, dia sebagai jebakan nostalgia, romantisme sejarah belaka karena tidak memberikan dampak baik maupun lebih di kemudian hari.

Julukan “Serambi Mekkah” dinobatkan kepada tanah Aceh tidak karena faktor rekam jejak sejarah. Setidaknya ada tiga faktor yang bisa dijadikan sandaran dalam pembahasan kali ini.

Pertama, Pada abad ke-15 M Islam masuk ke Indonesia berlabuh di Pasai, Aceh. Di sini, terjadi dialog dalam proses penyebaran Islam berserta khazanah kelimuan yang dibawa oleh orang-orang yang pernah menimba ilmu di Mekkah, seperti Wali Songo dan lain-lain, sehingga, saat itu Aceh menjadi daerah pusat keislaman dan intelektual di Nusantara.

Kedua, Kerajaan Aceh Darussalam pernah mendapatkan pengakuan dari syarif Mekkah sebagai khalifah yang direstui oleh Turki bahwa kerajaan Aceh sebagai pelindung kerajaan-kerajaan islam di Nusantara. Kepercayaan terhadap Kerajaan Aceh ini banyak diakui oleh kerajaan Islam dalam hal menjaga stabilitas dan kondusivitas Islam di Nusantara.

Ketiga, pada masa kolonial Belanda, Aceh menjadi pusat transit dalam pelaksanaan ibadah haji. Semua orang Nusantara yang menapaki jalur laut akan berlabuh di Aceh. Tidak hanya ketika perjalanan keberangakatan, melainkan kepulangan usai melaksanakan ibadah haji pun pelabuhan di Aceh tetap menjadi tempat favorit transit berkat letak geografisnya yang sangat strategis.

Dari sini, perkampungan di Aceh banyak disinggahi oleh jamaah haji. Sampai pada akhirnya, hawa dan bau Mekkah (dalam hal amaliyah ibadah) dapat dirasakan setiap tahunnya. Misalnya banyak budaya Arab yang hadir di kota yang dijuluki Serambi Mekkah itu, hingga pada penerapan hukum jinayat di Aceh sama persis dengan apa yang ada di Mekkah.

Baca Juga :  Mengenal K.H. Ali Mustafa Yaqub: Ahli Hadis Indonesia Abad ke-21

Berangkat dari tiga faktor tersebut, sampai saat ini berdampak positif bahwa Aceh merupakan wilayah yang konservatif, dihuni oleh mayoritas beragama Islam dan hidup sesuai syariat islam.

Namun, apalah jadinya Aceh hari ini ketika syariat Islam dijunjung tinggi, dikumandangkan melalui media dari Sabang sampai masuk telinga orang-orang di Papua, akan tetapi malah pemimpinnya seorang yang zalim, melanggar kode etik sebagai kepala daerah, mencederai kesakralan syariat Islam yang telah dibangun berabad-abad oleh para pendahulu Islam di Nusantara.

Ketika Gubernur Aceh Irwandi dan Bupati Bener Meriah Ahmadi ditetapkan oleh KPK RI sebagai tersangka kasus OTT dana suap fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau biasa juga disebut dana otsus pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Tindakan ini jelas telah keluar dari koridor seorang pejabat kepala daerah sebagai pemegang tongkat kekuasaan dan kebijakan otonomi daerah. Kepala daerah Aceh ini bagian dari contoh orang-orang yang terjebak nostalgia sejarah. Mereka lupa akan hal itu. Sejarah hanya dianggap masa lalu, cerita lama yang telah usang, dan embusan angin lampau saat itu sehingga mereka tidak khidmat dalam menjalankan roda kepemimpin yang dibenarkan sesuai syariat Islam yang berlaku di tanah Aceh. Aceh yang terkenal sebagai bagian potret kondisi Mekkah malah dirusak oleh para pemimpinnya.

Pada peristiwa ini, sedikit atau banyak kasus, kecil maupun besar yang mengundang perhatian publik, itu setidaknya perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit seakan melepas gelar kehormatan yang selama ini bersemayam di jantung kota Aceh sebagai Mekkahnya Nusantara. Lalu, apakah masih layak atas peristiwa memalukan ini kala Aceh masih menyandang gelar atau julukan sebagai Serambi Mekkah?

4 KOMENTAR

  1. Al- an’am 164
    Dijelaskan bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul perbuatan dosa orang lain.
    Maka tidak ada kaitanya ttg pemimpin yang dzalim lalu predikat masyarakat dan NAD menjadi hilang.
    Beberapa hadits menjelaskan bahwa menghadapi pemimpin yang dzalim dengan cara menasihatinya secara perlahan lalu jika tidak mempan dengan memberi motivasi kepada jihad dll. jika tetap tidak berpengaruh maka tinggalkan pemimpin itu, bukan tinggalkan kota itu atau predikat itu.
    Menurut saya predikat serambi mekkah pada NAD bukanlah hal yang harus dipertahankan dan d perjuangkan ataupun dijaga. Tapi predikat serambi mekkah harus bahkan wajib d pertahankan,diperjuangkan,dijaga bahkan dilestarikan terus di dalam hati,akal serta perbuatan masyarakat NAD itu sendiri. Predikat itu diberikan karena setiap individu masyarakatnya bukan dari banyak nya masjid di NAD.

    “Ada 10 apel, lalu busuk 1apakah lantas kita bisa menagatakan semua apel busuk” (K.H. hasan abdullah sahal)

  2. Ya setuju, pantas atau tidaknya sebutan Serambi Mekkah bukan hanya ditentukan oleh satu orang yg telah melakukan kezaliman. Tapi coba lihat lagi melalu perspektif yg lebih luas. Kalo bisa lgsung terjun ke Aceh secara lgsung kemudian buat penelitian secara mendalam. Nah setelah mendapatkan data yg valid barulah menyimpulkan fakta yg ads di lapangan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here