Susi Pudjiastuti: Gus Dur Menganggap Laut Sangat Penting

0
18

BincangSyariah.Com – Forum Temu Nasional (TUNAS) Jaringan Gusdurian 2020 mengundang Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Periode Pertama Pemerintahan Joko Widodo untuk membahas tentang dunia kemaritiman dan bagaimana Gus Dur menginspirasi dirinya untuk fokus di bidang Maritim.

Susi memulai forum dengan menyampaikan bahwa kegiatan ekspor pada tahun setelah krisis moneter berjalan sangat luar biasa.

Sayangnya, pada 2001, banyak kapal ikan asing resmi yang diperbolehkan registrasi di Indonesia. Hal tersebut membuat kegiatan ekspor seafood terhenti.

“Karena, 1.000 lebih kapal asing berizin, 10.000 lebih yang datang tidak berizin, pake izin copy-an (duplikat). Jadi, pada tahun 2001 pemerintah Indonesia menjual konsesi kepada kapal ikan asing,” paparnya dalam forum Gus Dur dan Kemaritiman pada Senin (14/12).

Menurut Susi Pudjiastuti, orientasi Gus Dur terhadap kemaritiman sangat jelas dengan membentuk Departemen KKP.

Pembentukan KKP adalah bukti bahwa ia memandang laut sebagai hal yang sangat penting.

“Saya pikir kalau bukan orang yang kaya Gus Dur tidak mungkin melihat laut (penting). Bahwa, Indonesia ini 79% wilayahnya laut. Nah, Gus Dur tahu itu dan langsung memutuskan KKP dibentuk dan pada saat itu dibentuk, ekspor kita dari tahun 1998 s.d. 2001 itu luar biasa. Yang kecil mempunyai kesempatan menjadi eksportir, ” jelasnya.

Susi menyerukan bahwa illegal fishing telah ada jauh sebelum ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Saat ia menjadi menteri, ia baru mengetahui bahwa yang mengeluarkan izin konsesi licensing kepada kapal asing itu menteri KKP tahun 2001.

Ia menegaskan, “saya harus menggarap laut dengan solid, efektif, dan tidak ada cela.”

Meski ia menjadi menteri selama dua tahun saja, tapi selama dua tahun terakhir masih banyak masalah yang perlu diselesaikan. Ia pun menyadari bahwa dirinya kurang cakap dalam mengakomodasi setiap hal.

“Permasalahan terbesar di Indonesia dari tahun 2003 s.d. 2013 adalah adanya penurunan jumlah nelayan,” tegasnya.

Pernyataan Susi Pudjiastuti tersebut adalah berdasarkan hasil sensus bahwa adanya penurunan jumlah rumah tangga nelayan dari 1,6 juta menjadi 800 ribu saja. Selain itu, ada eksportir 115 yang berhenti karena tidak ada raw material.

Karena itu semua, Susi Pudjiastuti kemudian memutuskan untuk membuat rencana pembuatan moratorium kapal ikan eks-asing.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here