Muawiyah dan Negara Kerajaan Islam

0
404

BincangSyariah.Com – Ada hadis yang sangat masyhur dan banyak sekali diriwayatkan dalam berbagai literatur Ahlu Sunnah wa al-Jamaah. Hadis tersebut, seperti yang dikutip oleh al-Imam Abu al-Hasan al-Asyariy dalam kitab al-Ibanah an Usul Diyanah, berbunyi: kekhilafahan Islam hanya akan berlangsung sampai tiga puluh tahun kemudian berubah menjadi kerajaan.

Periwayat hadis ini kemudian menjelaskan lebih jauh: coba perhatikan masa kekhilafahan Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan. Semuanya berlangsung selama tiga puluh tahun.
Ibnu Kathir dalam al-Bidayah wa an-Nihayah menambahkan: masa kekhilafahan Islam selama tiga puluh tahun itu diakhiri dengan kekhilafahan al-Hasan bin Ali. Al-Hasan menyerahkan tampuk kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriyyah yang merupakan tiga puluh tahun dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri wafat di tahun 11 H.”

Tambahan keterangan dari Ibnu Kathir ini tentu memiliki maknanya tersendiri. Selain memperinci perhitungan masa kekhilafahan sampai tiga puluh tahun, keterangan ini juga memasukkan masa pemerintahan al-Hasan bin Aliyy yang selama lima bulan setengah ini sebagai masa kekhilafahan.

Tentunya Ibnu Kathir mengklasifikasikan pemerintahan al-Hasan bin Aliyy ini sebagai masa kekhilafahan dan tidak memasukkannya ke dalam masa kerajaan karena masa kerajaan yang sesungguhnya yang diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang telah disebutkan di atas hanya mulai setelah tiga puluh tahun tepat, yakni dimulai sejak masa Muawiyah bin Abi Sufyan.

Meski redaksi hadis di atas seolah mengandung kritik terhadap perkembangan sistem pemerintahan Islam dari masa kekhilafahan yang berdasarkan kepada prinsip syura yang demokratis menjadi kerajaan yang didasarkan kepada prinsip otoritarianisme (al-quwwah wa al-gholabah), namun makna politik yang ingin dikukuhkan oleh Ahlu Sunnah, paling tidak oleh sebagian kalangan mereka, bukan soal isinya yang mengkritik sistem kerajaan seperti yang dipahami pertama kali saat menafsirkan hadis tersebut.

Baca Juga :  Struktur Negara Khilafah dan Negara Kerajaan

Melalui hadis ini justru Ahlu Sunnah ingin mengukuhkan dan memberikan legitimasi terhadap pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, sosok sahabat Nabi yang menjadi perintis awal system kerajaan dalam Islam yang melaluinya raja atau khalifah setelahnya dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah dan lain-lain mendapat legitimasi syariat.

Meski hadis ini sangat mudah untuk diragukan kebenarannya mengingat para ahli hadis dan ahli fikih banyak yang menganggap bahwa hadis-hadis yang berkenaan dengan politik ialah hadis-hadis daif atau mawdu, namun yang menarik ialah soal bagaimana Ahlu Sunnah dalam berbagai literatur hadis, sejarah, fikih dan lain-lain menerima hadis ini sebagai sahih baik secara sadar atau tidak. Dengan kata-kata lain, hadis ini dengan sendirinya mengukuhkan dan memberi legitimasi terhadap system kerajaan (waqian hasal) yang dirintis oleh Muawiyah.

Bahkan lebih jauh lagi, hadis ini dalam literature sunni tersebut dipahami dalam kerangka Dalail Nubuwwah, yakni bukti kebenaran ramalan Nabi SAW soal peralihan system pemerintahan Islam dari sistem khilafah yang demokratis menjadi system kerajaan yang otoriter. Dan sistem kekhilafahan itu berlangsung selama tiga puluh tahun.

Atas dasar ini, kerajaan yang menggigit (mulkun adhudh) yang didirikan dan ditahbiskan oleh Muawiyah mendapatkan basis legitimasinya dari hadis Nabi ini, atau secara lebih jelasnya, dari agama. Sistem kerajaan yang didirikan Muawiyah bukan hanya mendapat legitmasi agama dari baiat yang menjadi ijma saat itu sehingga tahun pengangkatannya sebagai raja atau khalifah ialah tahun jamaah, namun juga kerajaannya ini menjadi bukti atas ramalan nabi sebelumnya.

Pertanyaan yang muncul, terlepas dari sahih atau tidak sahihnya hadis yang disebutkan di atas ialah kenapa literature-literatur sunni begitu bersemangatnya memberikan legitimasi terhadap sistem kerajaan yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan meski sistem ini sebenarnya telah jauh melenceng dari system kekhilafahan yang dibangun oleh khulafa rasyidun?

Baca Juga :  Benarkah Al-Qurthubi Mewajibkan Sistem Khilafah?

Abdul Aziz ad-Duri, sejarawan Islam dari Irak menjawab demikian: legitimasi terhadap kerajaan ini jelas mencerminkan ideologi resmi Negara Muawiyah dan Negara Sunni pada umumnya. Alasan Ahlu Sunnah memberikan legitimasi terhadap system kerajaan yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ialah karena kerajaan ini sedang menghadapi ancaman ideologi oposan seperti Syiah dan Khawarij yang tidak mengakui legitimasi pemerintahan Muawiyah dan pemerintahan setelahnya.

Terlebih Khawarij sebelumnya mengkritik secara tajam enam tahun terakhir pemerintahan Uthman bin Affan dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib pasca peristiwa peristiwa arbitrase atau tahkim. Hal yang sama juga dilakukan oleh kaum Rafidah Syiah yang sama sekali tidak memberikan legitimasi syariat atas kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin al-Khattab dan Uthman bin Affan.

Bagi Sunni, bagaimana mungkin kita tidak mengakui legitimasi terhadap pemerintahan yang didirikan oleh Muawiyah dan raja-raja setelahnya sampai sekarang sementara jika dilihat secara tipologinya, pemerintahan tersebut hanya menganut satu system, yakni system kerajaan.

Pertanyaan selanjutnya tentunya juga muncul, yakni, jika mengikuti pandangan Syiah dan Khawarij, apakah dengan sendirinya kita menganggap bahwa system pemerintahan dalam Islam sejak masa khilafah rasyidah sampai sekarang tidak ada basis legitimasinya dari syariat? Kalau tidak ada legitimasi, lalu apa fungsinya negara di masa itu?

Jelasnya pertanyaan-pertanyaan ini akan selalu muncul. Namun sebenarnya ada aspek yang lebih esensial lagi daripada sekedar pertanyaan-pertanyaan ini.
Bagi kalangan Sunni, kerajaan yang didirikan Muawiyah merupakan solusi yang paling tepat untuk mengakhiri ‘fitnah’ atau perang saudara yang mengancam keutuhan umat secara keseluruhan bahkan dapat mengancam eksistensi Islam sebagai agama.

Bencana perpecahan ini terjadi di enam tahun terakhir di masa Uthman bin Affan dan berkembang menjadi perang saudara seiman seperti yang terjadi antara Ali dengan Thalhah dan az-Zubair dalam perang Jamal dan Ali dengan Muawiyah dalam perang Siffin.

Baca Juga :  Khilafah Bukan Syariat Islam (2)

Jika dilihat dari aspek ini, jelaslah kerajaan yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan satu-satunya solusi untuk menyelamatkan Islam dari lembah kehancuran total. Jika kita melihat secara objektif, Negara kerajaan yang didirikan Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan penyegaran kembali terhadap sistem negara dalam Islam.

Rintisan awal negara Islam pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW sendiri pasca hijrah ke Madinah. Rintisan kedua dilakukan oleh Abu Bakar melalui kebijakannya dalam memerangi kelompok murtad yang mengancam Islam sebagai agama dan negara sekaligus. Lalu kemudian muncul fitnah di masa Uthman bin Affan yang pada tahap selanjutnya menjadi perang saudara di kalangan umat Islam, perang yang berdampak kepada kondisi ketiadaan peran negara dan yang terjadi ialah chaos di mana-mana.

Kerajaan yang didirikan oleh Muawiyah kemudian hadir untuk mengakhiri bencana perpecahan yang mengganggu kesatuan umat ini dan menyegarkan kembali negara Islam serta menyelamatkannya dari ambang kehancuran total.

Dengan alasan inilah, dalam sumber-sumber literatur Sunni, kita temukan banyak sekali pandangan-pandangan yang menaruh hormat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan bukan karena ia lebih utama dari Ali bin Abi Thalib tapi karena ia telah membuktikan bahwa dirinya lebih mampu dalam mengatasi persoalan-persoalan politik secara cerdas. Itulah Muawiyah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here