Relasi Agama dan Negara di Masyarakat Barat dan Masyarakat Muslim

0
204

BincangSyariah.Com – Di dalam artikel yang menjelaskan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, telah disinggung bahwa Muawiyah dengan kebijakan politik liberalnya membebaskan semua elemen masyarakat untuk menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah selagi kritikannya tersebut tidak menjurus ke arah penggunaan senjata. Dengan kebijakan politik seperti ini, muncul lah kanal-kanal politik yang memungkinkan rakyatnya memainkan peranan sebagai penyeimbang pemerintah. Inilah yang dalam literature politik disebut sebagai political sphere.

Ada buku menarik yang membahas sejarah kemunculan ruang politik atau political sphere di dunia Islam dan dunia Barat. Buku tersebut berjudul Les Deux États: Pouvoir et Société en Terre de L’Islam yang ditulis dengan sangat apik oleh Bertrand Badie.

Artikel ini akan menjelaskan ide pokok dan persoalan penting yang ingin dijawab tuntas dalam buku tersebut.

Pertanyaan  pokok yang ingin dikemukakan dalam buku tersebut ialah : Kenapa ‘negara’ di Eropa yang sebelumnya merupakan negara kerajaan telah bertransformasi menjadi negara moderen? Mengapa pula ‘negara’ di Eropa mengalami proses perubahan yang begitu signifikan sehingga menjadi negara modernitas politik, negara konstitusi dan negara institusi, negara yang legitimasinya mencerminkan kehendak rakyat sepenuhnya melalui pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil dan bekerja demi kepentingan rakyat?

Sebaliknya, mengapa bentuk ‘negara’ di negeri-negeri Muslim mulai dari abad pertengahan sampai sekarang tidak mengalami perubahan yang berarti seperti yang terjadi di negara-negara Barat? Apa pula faktor kegagalan yang menghalangi langkah-langkah strategis yang dilakukan kaum elitnya untuk mengadopsi ‘modernitas politik’ Barat?

Ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, menariknya Bertrand Badie tidak menggunakan kerangka referensi Eropa sebagai pijakan analisisnya. Sebaliknya, Badie mengungkap ‘apa yang khas’ dari bentuk negara model Eropa ini dengan cara membandingkan bentuknya dengan negara-negara di masyarakat Islam.

Baca Juga :  Zakat dan  Implementasi Nilai-nilai Pancasila

Badie menjelaskan dua model negara yang berbeda ini secara bersamaan atas dasar bahwa dua model tersebut merupakan model yang kontras dimana yang pertama merupakan kebalikan bagi yang kedua dan bukan sebagai cabang dari asalnya.

Dengan melihat ‘apa yang khas’ dari model negara Eropa melalui pembacaannya terhadap model negara muslim, pada tahap selanjutnya model yang terakhir ini dapat dilihat karakteristik-karakteristik dasarnya. Karena itu, dengan menggunakan metode komparatif ini, Badie paling tidak ingin mengemukakan secara jelas bahwa negara model Eropa modern yang merupakan negara institusi dan negara kepentingan tertinggi (dikontraskan dengan negara otoriter yang mencerminkan kepentingan keluarga atau kelompok pemangku negara) berdiri setelah adanya proses historis yang panjang di Eropa.

Proses perubahan menjadi negara institusi dan konstitusi ini tidak lain merupakan hasil dari munculnya ruang baru dalam kehidupan sosial masyarakat Barat. Para ahli menyebutnya sebagai political sphere, ruang bagi masyarakat madani yang menjadi ajang kontestasi praktik politik yang berperan menyaingi dominasi raja dan gereja dan menjadi pengganti bagi kedua institusi tersebut dalam kehidupan politik.

Political sphere ini muncul sebagai dampak dari konflik antara raja dan gereja di masa abad pertengahan, sebuah konflik yang dampaknya memunculkan teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa otoritas gereja berasal dari Tuhan dan karena itu kedudukannya lebih tinggi sementara itu otoritas raja berasal dari rakyat dan karena itu kedudukannya lebih rendah. Pembagian sumber kekuasaan dan otoritas ini pada tahap selanjutnya memunculkan pandangan bahwa seorang raja bisa dicopot dari jabatannya sebagai raja jika tidak bekerja memenuhi kepentingan rakyat dan kepentingan umum.

Berangkat dari sini, muncul elemen ketiga di tengah pusaran dua kutub yang berlawanan: raja/negara dan gereja/agama. Elemen ketiga ini sebut saja rakyat, kepentingan umum dan legitimasi kekuasaan yang didasarkan pada kontrak sosial…semua ini membentuk semcam ranah politik baru di luar dominasi raja dan gereja yang mencerminkan apa yang sering disebut Badie sebagai modernitas politik.

Baca Juga :  Adakah Pasar di Akhirat Nanti?

Modernitas politik itu sendiri tercermin dengan munculnya institusi-institusi di luar negara yang berperan sebagai kekuatan penyeimbang terhadap dominasi raja. Dalam bahasa Gramsci, institusi di luar kerajaan ini membentuk masyarakat sipil atau masyarakat madani (civil society) yang berhadapan dengan masyarakat politik, yakni negara dengan segenap elemen-elemennya.

Itulah yang terjadi di Eropa. Sedangkan di negeri-negeri Islam, menurut Badie, tidak dikenal proses kesejarahan ini dan karena itu, tidak pernah mengalami keterputusan relasinya dengan raja. Raja sendiri di negeri-negeri muslim ini merupakan negara itu sendiri. Di negeri-negeri Islam ini, sang raja ialah negara dan negara adalah raja. Menurut Badie, faktor yang menyebabkan tidak terjadinya political sphere di dunia Islam disebabkan oleh ketiadaan pemisahan peran gereja atau agama dengan negara.

Atau dengan kata-kata lain, bagi Badie, di dalam Islam, tidak ada garis pemisah yang jelas antara apa yang menjadi peran negara dan peran agama. Sejarah negeri-negeri Islam  tidak pernah mengalami konflik kepentingan dan peranan antara raja dan gereja sehinggal menghasilkan sekularisasi atau pemisahan mana yang menjadi wilayah keduanya. Ini tentu jika dilihat dari masa lalu kesejarahannya.

Adapun jika dilihat dari kekiniannya, Badie berpandangan bahwa kegagalan elit-elit politik moderen Arab dalam mengadopsi modernitas politik Barat dan menerapkannya di negeri-negeri Arab-Islam dikarenakan political sphere di wilayah ini masih diisi oleh raja dan agama secara bersamaan. Artinya kondisi politiknya tidak berubah dan masih seperti di abad pertengahan. Faktor inilah yang dapat menjelaskan mengapa gerakan-gerakan oposisi yang muncul di dunia Arab Islam saat ini melawan raja dan kalangan elit modern sekaligus; pemerintah dan parlemen.

Di hadapan kegagalan ideologi modernitas politik yang diadopsi dari Eropa tersebut, solusi yang muncul di hadapan rakyat ialah Islam. Di negara-negara Arab Islam, sarana yang paling efektif untuk membolisasi masa ialah Islam. Dari sini kemudian muncul  kebangkitan Islam kontemporer di Timur Tengah (sahwah Islamiyyah)…

Baca Juga :  Menjaga Pancasila di Bulan Mulia

Ketiadaan konflik antara peran agama dan negara di negeri-negeri yang mayoritas Muslim, bagi Badie, menyebabkan tidak munculnya peranan elemen ketiga sebagai penyeimbang kekuatan negara. Oleh karena itu, bagi Badie, institusi-institusi politik tidak terlalu berkembang dan negara tidak lain hanyalah ekspresi agama dan politik secara bersamaan. Kondisi ini mencerminkan bahwa negara di dunia Islam tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyatnya. Negara hanyalah cerminan dari kehendak penguasa atau pemangkunya yang tidak bisa dicopot oleh rakyatnya.

Kendati bukunya ini sangat menarik untuk dibaca, namun kita tentu bertanya-tanya soal asumsi yang dikemukakan Badie mengenai faktor ketiadaan modernitas politik di dunia Islam sebagai akibat dari ketiadaan pemisahan antara wilayah agama dan negara. Tentu Badie dalam hal ini tidak menyajikan sesuatu yang baru. Bahkan pembacaannya terkesan mengesampingkan faktor lain yang sebenarnya lebih penting dari soal relasi agama dan negara. Misalnya seperti faktor munculnya kapitalisme dan imperialisme  modernitas politik di dunia Islam. Kita akan mencoba melihat aspek kelemahan buku ini di kesempatan lain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here