Pilihan Para Pendiri Bangsa tentang Islam dan Negara

1
760

BincangSyariah.Com – Hubungan tentang agama terutama Islam dan negara adalah pembahasan yang tak ada habisnya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, tema tersebut terus diperbincangkan. Banyak tokoh intelektual Muslim pra-kemerdekaan yang menuliskannya dan membahasnya di berbagai forum. (Baca: Belajar dari Kiai Hasyim Muzadi: Ulama Moderat Membingkai Agama dan Negara)

Menghadapi usia Indonesia yang ke-75, sebagian kalangan umat Islam di Indonesia membuat gerakan yang memuat ide pendirian khilafah islamiyah. Kalangan tersebut ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dengan berbagai aturan yang harus mengacu pada hukum-hukum yang berlaku dalam Islam.

Menurut Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam Mencari Sintesa Agama-Negara (1999), ada tiga macam respons dalam menghadapi hubungan antara Islam dengan negara. Ada respons integratif, respons fakultatif, dan respons konfrontatif.

Respons integratif berarti Islam sama sekali dihilangkan kedudukan formalnya dan umat Islam tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan sebuah negara.

Sikap responsif fakultatif berarti kekuatan gerakan Islam cukup besar di parlemen, maka mereka akan berusaha membuat perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika tidak, mereka juga tidak memaksakan, tapi menerima aturan yang dianggap berbeda dari ajaran Islam.

Terakhir, sikap konfrontatif adalah sikap penolakan tanpa kompromi terhadap kehadiran hal-hal yang dianggap tidak Islami. Lantas, bagaimana sebenarnya para pendiri negara Indonesia memutuskan pilihan tentang Islam dan negara?

Para pendiri bangsa lebih memilih sikap yang pertama, yaitu respons intergatif. Dalam mendirikan negara Indonesia, Islam terbukti menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan kemerdekaan seperti apa yang terjadi dalam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Islam bukan sekadar memperlihatkan simbol atau formalisasi Islam, tapi berfungsi nyata dalam kehidupan umatnya.

Sikap tersebut sudah menjadi pilihan yang paling realistis, dan sudah terwujud dalam sistem negara. Maka, sebagai warga negara yang baik, kita mestinya mentaati apa yang telah menjadi keputusan yang sudah ditetapkan.

Baca Juga :  Teks Lengkap Rekomendasi Rembug Budaya di #HaulGusDur2019

Keputusan-keputusan tersebut harus senantiasa dijaga, seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI karena sifatnya yang sudah final. Indonesia bukan negara sekular yang memisahkan urusan agama dengan negara.

Indonesia juga bukan negara agama yang menjadikan hukum Islam secara legal formal menjadi hukum negara. Indonesia adalah negara religius yang memosisikan agama Islam sebagai etika sosial.

Menjadikan Islam sebagai etika sosial berarti telah menjadikan Islam sebagai salah satu cara untuk menghindarkan benturan agama dengan modernisasi atau pembangunan bangsa. Nilai-nilai agama Islam akan mendukung keindonesiaan yang adil, sesuai dengan nilai dalam Pancasila.

Respons yang dilakukan ini akan melahirkan sikap toleransi dan hidup yang harmonis antar umat beragama. Sebab, Indonesia adalah negara yang multikultur dan sangat plural.

Sebenarnya, Islam sendiri tidak mengenal pembagian wilayah yang jelas antara urusan politik dan agama. Tapi, Islam tidak pernah lepas dari politik. Konteks sejarah Islam justru menunjukkan bahwa agama itu lahir sebagai protes terhadap ketidakadilan di tengah masyarakat komersial Arab pada saat itu.

Bukankah sudah jelas bahwa Al-Qur’an telah memberikan dorongan untuk peduli pada hak-hak asasi manusia dan melindungi mereka dari manipulasi yang datang dari kelas-kelas masyarakat yang lebih kuat?

Fakta historis ini mestinya bisa menjadi alasan mengapa Islam lebih fokus pada nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Karena fokus inilah Islam tidak mempunyai seperangkat teori-teori politik yang koheren atau teori pemerintahan yang lengkap.

Islam justru mampu membangun kehidupan bernegara dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan moral.[]

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here