Persekutuan Kepemilikan dan Hak Anggota

1
968

BincangSyariah.Com – Persekutuan dalam kepemilikan (syirkatu al-amlak) ini pada dasarnya juga merupakan bagian dari akad syirkah. Namun, syirkah yang terbentuk ini tidak didahului oleh proses merumuskan dan menyepakati secara bersama-sama atau sepakat untuk melakukan usaha bersama. Umumnya, ia terbentuk karena faktor ketidaksengajaan, meskipun juga bisa dikembangkan ke arah yang menyengaja untuk berserikat atau bermitra. (Baca: Macam-macam Kemitraan Bisnis dalam Islam)

Syirkah yang didahului oleh kesepakatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, dinamakan dengan syirkat al-‘uqud. Adapun syirkatu al-amlak, merupakan:

فالشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي

Artinya: Syirkah amlak adalah persekutuan dua orang atas suatu aset (ain) yang diwarisinya atau dibeli oleh keduanya. Dalam syirkah ini, tidak boleh bagi salah satu pihak membelanjakan bagian harta milik yang lainnya kecuali diperintahkan. Masing-masing pihak yang bermitra terhadap bagian mitra lainnya, berperan selaku pihak lain.” (Abu al-Hasan Ahmad al-Qudury (w. 428 H), Mukhtashar al-Qurdury fi al-Fiqh al-Hanafy, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, tt., 110).

Jadi, ada dua kemungkinan terjadinya syirkatu al-amlak ini, yaitu: a) terjadi karena proses mewaris, dan b) terjadi karena akad jual beli.

Persekutuan Kepemilikan akibat Proses Mewaris

Persekutuan yang terjadi karena kepemilikan itu sudah pasti dibagi menurut kaidah pembagian waris masing-masing. Semisal, anggota ahli waris itu terdiri dari 1 istri, 1 saudari kandung, 2 saudara seayah, maka persekutuan masing-masing menurut nisbah siham yang dimilikinya (secara berturut-turut), adalah ¼, ½, sisa. Ashlu al-Mas-alah yang terbentuk adalah 4, dengan 1 porsi saham milik istri, 2 saham untuk saudari sekandung, dan 1 porsi saham dibagi berdua untuk saudara seayah dengan masing-masing menerima ½ bagiannya. (Baca: Tata-cara Pembagian Warisan dalam Hukum Islam)

Baca Juga :  Mengenal Yahya Bin Ma’in; Ahli Hadis yang Wafat Ditemani Ribuan Kitab

Jadi, berdasarkan hal ini, andaikan yang ditinggalkan merupakan sebuah unit usaha, maka saham kepemilikan masing-masing ahli waris atas total harta yang dimilikinya adalah 25% milik istri, 50% milik saudari kandung, dan masing-masing saudara seayah menerima saham 12.5%.

Ketetapan ini akan berbeda, manakala pihak ahli waris terdiri dari istri, 1 orang putri kandung, dan 1 orang putra kandung. Istri mendapatkan saham sebesar 1/8 aset. Sisanya (7/8) diberikan kepada putra-putri kandung, dengan ketetapan pihak ahli waris laki-laki mendapat dua kali bagian ahli waris perempuan.

Jika dikonversi menjadi nilai persentase, maka saham kepemilikan itu, adalah: Istri (13%), Anak Perempuan (29%), dan Anak Laki-Laki (58%).

Berdasarkan perhitungan ini, maka bila kemudian terjadi perubahan syirkah menjadi akad patungan usaha (syirkatu al-uqud), maka persentase saham menyesuaikan dengan saham yang diperoleh dari ilmu warisnya. Namun, jika tidak terjadi perubahan akad, maka hak bagian masing-masing anggota tidak boleh ditasarufkan oleh pihak lainnya, dan harus diberikan apa adanya. Selanjutnya dilakukan pembagian harta waris, dan pembubaran syirkah. Syirkah yang baru, bisa dibentuk setelah pernyataan bubarnya syirkah yang pertama.

Persekutuan Kepemilikan Akibat Akad Jual Beli

Persekutuan ini pada dasarnya sama dengan akad jual beli murabahah. Semisal, ada seekor kambing yang dimiliki berdua. Masing-masing, bagiannya adalah separo dari total aset berupa kambing. Untuk mengakuisisi bagian rekannya, bisa diterapkan melalui jalur akad syuf’ah (ngejoki rego / tombok).

Hak Anggota Syirkah Amlak

Setiap anggota dari syirkah amlak memiliki hak yaitu mengamankan asetnya setelah dilakukan pembagian. Penjualan aset tanpa persetujuan pihak ahli waris lainnya, selagi aset itu belum dibagi, hukumnya adalah tidak diperbolehkan.

Adapun bila hal itu berupa unit usaha yang harus bergerak terus, maka peran pihak pengelola atas pihak lainnya adalah wajib mengikuti aturan akad wakalah, yaitu akad pengangkatan wakil atau atas dasar akad kafalah.

Misalnya, agar masing-masing putra – putri si mayit tetap mendapatkan hasil dari unit usaha, maka keduanya harus melakukan kerjasama dengan istri mayit, dan melakukan pengangkatan wakil atau ikut serta selaku kafil (penjamin) dari setiap risiko usaha.

Baca Juga :  Agar Terbebas dari Sikap Sombong, Ujilah Dirimu dengan Empat Hal Ini

Namun, penyertaan saham ke dalam akad kafalah, menjadikan syirkah kepemilikan ini menjadi syirkah mufawadlah yang dicirikan, masing-masing pihak menjadi penjamin atas pihak yang lainnya bila terjadi aksi pengelolaan aset usaha. Dan hal ini adalah riskan terhadap timbulnya khashmah (permusuhan), sebab bagaimana mungkin pihak yang lain menjadi penanggung jawab (kafil) atas harta yang tidak diketahui olehnya ke mana ia dibelanjakan. Lebih jelasnya, simak terus situs ini! Sekian dulu, ya?

Wallahu a’lam bi al-shawab

 

1 KOMENTAR

  1. […] BincangSyariah.Com – Tahukah Anda, apa itu koperasi mitra usaha? Dilihat dari namanya saja, sebenarnya kita sudah sering mendengarnya dan barangkali juga mengimajinasikannya. Usaha sering dimaknai juga sebagai kerja profesi yang membutuhkan profesionalitas dari seorang individu (abdan) untuk dinilai dan dijadikan mitra. (Baca: Persekutuan Kepemilikan dan Hak Anggota) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here