Ulasan Ibn Khaldun Soal Penghasilan Ulama

0
323

BincangSyariah.com – Pernah memikirkan bagaimana penghasilan para ulama? Mengapa kadang para ulama dianugerahi kecukupan meski tidak fantastis misalnya. Sudah banyak sekali ulasan dari aspek hukum soal upah yang diterima oleh mereka yang mengajar agama. Seperti ulama, atau dalam konteks Indonesia disebut kyai atau ustadz. Ulama juga berbeda pendapat apakah mengambil upah dari mengajar agama itu diperbolehkan atau tidak. Ada yang tidak memperbolehkan secara mutlak seperti mayoritas mazhab Hanafi. Ada juga yang membolehkan seperti dalam mazhab Syafi’i.

Tapi, saya tidak akan fokus ke perbedaan pendapat tersebut. Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam karyanya Shafahaat min Shabr al-‘Ulama mengutip ulasan Ibn Khaldun tentang mengapa para ulama terdahulu tidak memiliki “penghasilan” yang banyak. Pembahasan ini masuk ke dalam bab “Cerita-Cerita Para Ulama dengan Kesabarannya dalam Kefakiran, Kesempitan dan Kepahitan Hidup, Dan Menjual Pakaian serta Alas Tidur”  (fi Akhbaarihim fi al-Shabr ‘ala al-Faqr wa Syazhafi al-‘Aysy wa Miraaratihi wa Bay’ al-Malbuusaat aw al-Mafruusyat”

Kata Ibn Khaldun, yang membahas bagaimana cara-cara masyarakat mencari penghidupan dan pekerjaan, ia mencoba membahas mengapa para ulama tidak memiliki penghasilan yang sangat banyak. Katanya, orang-orang yang bekerja di bidang yang berhubungan langsung dengan persoalan agama memang penghasilan dan hartanya tidak banyak. Orang yang masuk kategori ini – dalam perspektif Ibn Khaldun – adalah Qadhi (Hakim Negara), Mufti, Guru, Imam, Khatib, dan Muazin.

Penyebabnya adalah karena memang sabab atau sumber rezeki yang didapatkan oleh para ulama itu bukan sumber yang paling dibutuhkan oleh orang banyak. Penghasilan yang besar itu berbanding lurus dengan kebutuhan/komoditi yang diminati oleh penduduk dan bagaimana kemampuan orang menyediakannya. Makin besar kebutuhan terhadap komoditi itu (seperti makanan pokok), maka yang mampu menyediakannya akan semakin kaya.

Baca Juga :  Tradisi Tujuh Bulanan Kehamilan Ibu dalam Islam

Nah, mereka yang “sibuk di bidang agama” (Ahlu Hadzihi al-Shanaai’ al-Diniyyah), sumber rezeki mereka bukan berasal dari kebutuhan mayoritas orang. Yang bisa mencukupi para ulama adalah memang mereka yang istiqamah atau memperhatikan dengan seksama persoalan agama. Kata Ibn Khaldun, contohnya adalah soal fatwa dan keputusan hukum (qadha’). Itu bukan kebutuhan primer masyarakat. Malah kebanyakan, masyarakat berupaya menghindari itu.

Penghasilan dan Relasi Negara-Ulama

Menurut Ibn Khaldun, justru pemimpin negara yang memperhatikan kemaslahatan publik yang biasanya memperhatikan kebutuhan para ulama. Pemimpin negara bisa menganggarkan kekayaan negara untuk negara. Karena para ulama berbeda dengan para tokoh kekusaan dan pengusaha/pengrajin. Tapi, apa yang dicukupi oleh negara itu tentu tidak melampaui batasan harta yang rata-rata dimiliki oleh masyarakat.

Namun, karena harta ulama itu juga tidak banyak malah kadang dianggarkan oleh pemimpin negara, disitulah ulama menjadi sosok yang disegani masyarakat. Soal penghasilan itu, para ulama sejatinya – dalam pandangan Ibn Khaldun – tidak pernah mengemis-ngemis kepada penguasa (fa laa yakhdha’uuna li ahli al-jaah). Ini dikarena ulama waktunya sudah habis untuk konsen mempelajari harta yang paling berharga yang mereka punya, yaitu ilmu.

Pengamatan Ibn Khaldun ini bagi penulis menjadi renungan menarik, bagaimana posisi ulama dalam tataran bernegara. Ibn Khaldun menurut penulis memberikan gambaran penting bahwa di masa itu memang para ulama tentu ada yang menjadi “pegawai” bagi negara dalam fungsinya sebagai Hakim misalnya. Namun, sejatinya para ulama tidak pernah meminta agar mereka diresmikan sebagai pegawai negara sehingga mendapatkan harta dalam jumlah tertentu. Karena, mereka sudah hidup atau terhidupi (diamplopi) oleh masyarakat, meski tidak sekaya pedagang atau penyedia kebutuhan (ahl al-shanaai’). Lalu, bagaimana dengan kita yang hari ini mengajarkan agama?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here