Mengubah Kemunkaran Sosial Politik dalam Pandangan Ibnu Khaldun

0
587

BincangSyariah.Com – Al-Qurthubi dalam menafsirkan hadis nabi tentang nahi munkar berpandangan bahwa nahi munkar dengan tangan merupakan kewajiban pihak berwenang, yang dalam hal ini ialah pemerintah dan jajarannya.

Melalui pandangannya ini, Al-Qurthubi menegaskan ketidakbolehan nahi munkar dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu karena akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar.

Namun pertanyaan yang bisa kita kemukakan terhadap pandangan seperti ini ialah bagaimana jika kemunkaran itu berasal dari pemerintah sendiri beserta jajarannya?

Kemunkaran yang dilakukan oleh otoritas politik tertentu ini bisa disebut juga sebagai kemunkaran sosial politik, kemunkaran yang dilindungi oleh rezim yang berkuasa.

Untuk mengubah kemunkaran sosial politik seperti ini, menurut Ibnu Khaldun dalam kitab al-Muqaddimah kita harus mendapatkan dukungan kekuatan sosial politik yang berimbang (al-ashabiyyah).

Hal demikian dilakukan agar kita tidak memiliki nasib yang sama seperti cucu Nabi SAW, Imam al-Husain. Beliau syahid di tengah jalan ketika hendak mengubah kemunkaran Yazid bin Muawiyah. Beliau gagal melakukan revolusi terhadap rezim yang zalim di masa itu karena tidak mempertimbangkan kekuatan politik rezim dan kekuatan politik dirinya. Karena tidak bisa membaca peta politik, Imam al-Husain gagal menjalankan revolusi total terhadap sistem yang zhalim di masa itu. Karena itu, dalam mengubah/melakukan aksi penggulingan terhadap rezim, kata Ibnu Khaldun, kita harus mampu membaca peta politik dan perimbangan kekuatan diri dan lawan. Secara lebih ringkasnya, kita perlu ashabiyyah yang kuat.

Perlunya membaca peta politik lawan dan perlunya mempertimbangkan ashabiyyah dalam mengubah kemunkaran rezim tertentu, kata Ibnu Khaldun, mendapat basis legitimasinya dari hadis nabi: “Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali dalam lindungan dan pembelaan dari kaumnya.”

Hadis di atas maksudnya seorang Nabi dalam mengubah kemunkaran yang ada pada umatnya tentunya sudah memiliki ashabiyyah dari kaumnya. Nabi Muhammad misalnya mendapat backing dari Bani Hasyim, terutama pamannya, Abu Thalib. Dan ketika suku Quraish masuk Islam, nabi didukung oleh suku Quraisy secara keseluruhan untuk mengubah kemunkaran di Jazirah Arab.

Baca Juga :  Pendapat Para Ulama tentang Memisahkan Tempat Tidur Anak

Imam al-Husain, cucu Nabi, tidak mempertimbangkan hadis ini dalam melakukan aksi revolusi. Demikian juga Ibnu az-Zubair, anak Zubair bin Awwam, tidak mempertimbangkan kekuatan ashabiyyah lawan dan kawan dalam melawan rezim Bani Umayyah saat itu. Ujungnya ialah kegagalan.

Secara lebih tegasnya, Nabi saja dalam mengubah kemunkaran memerlukan sokongan yang kuat dari Bani Hasyim serta kekuatan social politik kabilah Aus dan Khazraj, apalagi orang-orang yang bukan Nabi. Mereka yang bukan dari kalangan nabi ini, kata Ibnu Khaldun, membutuhkan kekuatan social politik berlebih untuk mengubah kemunkaran social politik.

Jika kita tidak memiliki dukungan kekuatan politik, pastinya perjuangan kita akan sia-sia dan akan mengalami kekalahan dalam memperjuangkan perubahan sistem yang ambruk. Harus ada pendukung (backing) yang kuat. Dalam bahasa Ibn Khaldun, modal sosial politik (ashabiyyah) yang solid yang akan memudahkan kita dalam mengubah kemungkaran sosial politik. Ibnu Khaldun menegaskan:

“أحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر”

“Rezim penguasa ditopang oleh sistem kerajaan dan sistem negara yang kuat dan kokoh. Sebab itu, rezim hanya bisa dihancurkan dengan kekuatan politik yang seimbang, yang di antaranya ialah kekuatan sosial politik kabilah-kabilah dan suku-suku yang memiliki ashabiyyah (kohesi sosial) yang kuat pula.”

Tentu yang dimaksud dengan ‘ashabiyyah yang solid di kalangan kabilah-kabilah, kalau kita kontekskan di zaman kita sekarang ialah kekuatan sosial politik yang berimbang yang bisa dengan mudah menumbangkan suatu rezim tertentu. Untuk mengubah kemunkaran social-politik ini tentu sangat sulit, terutama jika dilakukan oleh individu atau kelompok social tertentu tanpa dukungan politik yang kuat.

Misalnya, ada sebagian umat Islam yang ingin mengubah sistem negara ini menjadi sistem khilafah. Dalam kecamata Ibnu Khaldun, keinginan ini tidak akan terwujud jika tidak ditopang oleh ‘ashabiyyah yang berimbang. Saat ini, mayoritas umat Islam Indonesia mendukung negara Pancasila dan menolak sistem khilafah. Artinya ashabiyyah umat Islam yang mendukung Negara pancasila ini lebih besar daripada ashabiyyah umat Islam lainnya yang mendukung khilafah. Ibnu Khaldun menegaskan: “dakwah keagamaan tidak akan berhasil tanpa ashabiyyah yang kuat.”

Baca Juga :  Zakat sebagai Simbol Ketundukan Politik di Era Negara Madinah

“فإذا ذهب أحد من الناس (بمفرده) هذا المذهب (تغيير المنكر باليد) وكان فيه مُحِقّاً، قَصُر به الانفرادُ عن العصبية (=عدم امتلاكها) فطاح في هوة الهلاك. وأما إن كان من المتلبسين بذلك (= بالدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر) في طلب الرئاسة، فأجْدِرْ أن تَعوقَه العوائق وتنقطع به المهالك”

“Jika ada seseorang yang melakukan nahi munkar dengan tangannya dan memperjuangkan kebenaran secara sendirian, serta tidak mendapat sokongan ashabiyyah yang kuat, ia sama saja menjerumuskan diri ke dalam lembah kehancuran. Adapun jika orang tersebut melakukan nahi munkar untuk menggulingkan dan mengubah rezim, maka perlu diketahui bahwa ia akan menemui banyak rintangan, dan mungkin rintangan tersebut akan menjeremuskannya ke dalam kematian.”

Pandangan Ibnu Khaldun ini tidak boleh dilihat sebagai usaha untuk mempertahankan status quo. Tidak seperti itu. Ibnu Khaldun hanya ingin menegaskan bahwa dalam mengubah kemunkaran social politik kita tidak hanya berpokus pada soal kebenaran yang kita perjuangkan melainkan juga kepada peta politik. Harus membaca hukum-hukum social secara jeli. Pandangan Ibnu Khaldun yang seolah mempertahankan status quo ini sebenarnya berbasis pada pengamatannya terhadap sejarah masa silam, baik di wilayah Timur maupun wilayah Barat Islam saat itu. Pengamatan Ibnu Khaldun sangatlah realistis dan berbasis pada fenomena:

كثير من الموسوسين يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرفون ما يحتاجون إليه في إقامته من العصبية ولا يشعرون بمغبة أمرهم ومآل أحواله

“Banyaknya orang-orang yang dimanfaatkan secara politik, lalu terprovokasi dan terburu-buru mengangkat senjata untuk membela kebenaran. Padahal, mereka sendiri tidak tahu menahu dalam perjuangan mereka itu membutuhkan ‘ashobiyyah terlebih dahulu, dan bahkan, mereka tidak pernah memikirkan kondisi dan nasib mereka ke depan.”

Sampai di sini, Ibnu Khaldun mengaca pada sejarahnya, yakni bahwa banyak sekali orang-orang yang ditipu secara politik dan diprovokasi oleh pihak tertentu yang menghendaki tampuk kekuasaan dengan dalih membela kebenaran, dan implikasinya mereka abai terhadap pentingnya peranan ashabiyyah bagi keberhasilan perjuangan mereka. Ujungnya, mereka gagal. Nasib orang-orang yang berambisi mengubah sistem secara total tanpa membaca hukum sosial dan tanda-tanda zaman ini menurut Ibnu Khaldun dalam kitab al-Muqaddimah ialah:

Baca Juga :  al-Muqaddimah karya Ibn Khaldun: Proyek Epistemologi Pengetahuan dan Kebudayaan Islam

” إما المداواة إن كانوا من أهل الجنون، وإما التنكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا هرجاً، وإما إذاعة السخرية منهم وعدِّهم من جملة الصقَّاعين (الحمقى يضربون الناس بالحجر يميناً وشمالا)… وأكثر المنتحلين لمثل هذا تجدهم موسوسين أو مجانين أو ملبسين يطلبون بمثل هذه الدعوة رئاسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن التوصل إليها بشيء من أسبابها العادية، فيحسبون أن هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يُؤمِّلونه من ذلك، ولا يحسبون ما ينالهم فيه من الهلكة فيسرع إليهم القتل بما يُحدِثونه من الفتنة، وتسوء عاقبة مكرهم”.

“paling-paling perlu diobati jika mereka orang gila, atau harus ditangkap lalu dipukul atau wajib dibunuh jika yang mereka lakukan itu menimbulkan kerusuhan sosial, atau perlu dipermalukan dan dihina di hadapan umum, dan mereka akan diarak dan dicap sebagai para pembuat onar. Niasanya orang-orang yang berbuat onar seperti ini yang dimanfaatkan secara politik atau orang-orang gila atau orang-orang yang terprovokasi oleh pihak-pihak yang menginginkan kekuasaan namun tidak mampu meraihnya dengan jalan biasa, lalu mereka melihat bahwa nahi munkar ialah jalan satu-satunya yang dapat mengantarkan mereka kepada kekuasaan yang diharapkan. Orang-orang ini tidak pernah mempertimbangkan dampak negatif ke depan saat melakukan kerusuhan (atas nama nahi munkar), dan akhirnya nasib buruk menimpa mereka.”

Intinya, untuk mengubah kemunkaran, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau non-pemerintah, menurut Ibnu Khaldun, kita harus bisa mempertimbangkan semua aspeknya, terlebih-lebih soal ashabiyyah atau dukungan sosial politik. Dan seperti pandangan para intelektual sebelumnya, Ibn= Khaldun memandang perlunya mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar saat kita ingin mengubah kemunkaran sosial politik dengan kekuatan tangan. Allahu A’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here