Membincangkan Arti Negara Madinah (Melampaui Sektarianisme) (1)

0
247

BincangSyariah.Com – Perbincangan relasi agama dan Negara selalu menarik untuk didiskusikan. Diskurus relasi Negara (dawlah) dan Islam (al-Din) barangkali isu yang sudah lama. Namun, tema ini masih menggelitik dan diperbincangkan ulang oleh banyak kalangan. Mengutip Muhammad Asad, bahwa negara madinah merupakan preseden yang harmonis antara relasi agama dan negara.

Kata madinah (kota sendiri) pernah digunakan oleh filusuf muslim al-Farabi. Tema yang diangkat adalah negara yang utama (al-madinah al-fadhilah), tema ini di satu sisi memperlihatkan relasi islam dan negara, dan islam dan filsafat dalam bentuk saling memengaruhi.

Ia menulis langsung kitab yang mengangkat tema ini, kitab yang berjudul al-Madinah al-Fadhilah. Di dalam kitab ini, pembahasan mengenai negara didasarkan atas pembacaan al-Farabi terhadap konsep polis Plato, sebuah. warisan filsafat klasik yunani, yang oleh al-Farabi tidak bisa selalu dianggap asing (gharib). Warisan pemikiran romawi ini bisa menyesuaikan bahkan mengisi peradaban Islam.

Jika menurut Plato sebuah negara menganut prinsip virtue (kebajikan). Bentuk virtue itu dijamin dalam sistem dan tatatan (order) yang dikenal dengan masyarakat polis (yang bisa diartinya ragam, banyak, heterogen). Watak masyarakat yang beragam (polis) ini mensyaratkan individu (sebagai bagian inherent masyarakat) yang inklusif, kosmopolit.

Karena watak di atas ditentukan oleh sifat dan bentuk kosmopolitnya individu dan masyarakatnya, Plato menyebutkan setidaknya pemimpin mesti didasarkan pada penguasaan pengetahuan dan memiliki kebijaksanaa. Oleh karenya, sang pemimpin merupakan seorang yang paham akan seluruh bentuk dan lapisan masyarakat yang polis. Dalam hal ini, menurut Plato polis mesti dipimpin oleh filsuf raja (the philosopher king).

Dalam piramida kelas sosial, para pekerja, petani, nelayan merupakan tonggak dasar perekonomian sebuah negara. Posisi ini penting dan fundament bagi keberhasilan sebuah Negara. Dalam pandangan Plato, para negarawan harus mampu mengakomodir dan memberikan sarana terbaik bagi masyarakat yang menjadi basic struktur negara.

Al-Madinah al-Fadhilah ini jika diteruskan merupakan bentuk representasi masyarakat tamaddun. Masyarakat tamaddun yang secara teologis bermakna penegasan tidak ada Tuhan yang absolut selain Allah. Pernyataan teologis ini, seyogyanya juga berimplikasi kepada system sosial dan politik. Yaitu bahwa keimanan kepada Allah, menghendaki adanya rasa persamaan, kebebasan dan persamaan derajat (al-Musawah baina al-Nash).

Prof. Dr. KH. Said Aqil Sirodj dalam buku Islam Kalap dan Islam Karip menerangkan bahwa pola masyarakat pada masa kenabian didasarkan atas pola interaksi ‘uswah hasanah’. Sosok nabi menjadi sentral pada masa itu dalam membuat kebijakan yang didasarkan atas public interest. Berangkat dari metode uswah yang diajarkan nabi mementingkan dan mendidikan umat Islam agar bersifat akomodatif dan kreatif terhadap kondisi sosial.

Syariah memiliki dua sisinya. Pertama bersifat eksoterik yaitu ibadah-ibadah formal seperti melaksanakan sholat, zakat, dan haji. Dimensi eksoterik ini tidak dapat terlaksana, tanpa kondisi dan situasi sosial yang terbuka dan stabil. Sisi eksoterik syariah ini merupakan apa yang disikapi, ijtihad nabi dan musyawarah nabi dengan para sahabat. Dari poin itu, syariat Islam menjadi etika sosial dan sebagi dakwah kultural dibanding sebagai jargon ‘politik’ semata. Wallahu A’lam bi al-Showwab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here