Mari Mengenal Empat Nalar Fikih Islam Nusantara

2
1978

BincangSyariah.Com Islam Nusantara sontak ramai menjadi perbincangan hangat sesaat setelah diangkat menjadi tema Muktamar ke-33 NU yang digelar di Jombang, 1 Agustus 2015. “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Membangun Peradaban Indonesia dan Dunia”, yang kemudian pada saat yang sama istilah Islam Nusantara dideklarasikan oleh ketua umum PBNU, Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siraj.

Ulama-ulama dan akademisi NU tidak satu kata menyikapinya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Seorang ulama muda NU tamatan Sidogiri, KH. Muhammad Idrus Ramli menolak keras istilah Islam Nusantara dengan alasan bahwa istilah Nusantara merupakan istilah pra sejarah dan tak diperlukan untuk keberadaan Islam di Indonesia. Karena ia termasuk istilah asal-asalan yang berakibat penyempitan terhadap makna rahmatan lil alamin.

Sementara, dari kalangan akademisi yang membenarkan istilah Islam Nusantara khususnya dibidang fikih, salah satunya adalah guru besar Ushul Fiqh IAIN Jember, Prof. M. Noor Harisudin, M.Fil. I. Beliau kemudian menulis makalah akademik “Fiqih Nusantara; Metodologi dan Produk Dalam Hukum Keluarga” yang  disampaikan pada Kuliah Tamu di IAIN Madura pada kamis, 25 April 2019 dan diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Bagi beliau, setidaknya ada empat nalar fikih yang menjadi dasar dan metodologi penetapan Fikih Islam Nusantara,

  1. Mempertemukan Syariat antara Nash dan Tujuan Syariat.

Beliau dalam hal ini mengutip pendapat Ibnu al-Qayyim berikut:

ان الشريعة مبناها و اساسها علي الحكم و مصالح العباد في المعاش و المعاد, و هي عدل كلها ورحمة كلهاو حكمة كلها و مصلحة كلها . فكل مسألة خرجت عن العدل الي الجور و عن الرحمة الي ضدها و عن المصلحة الي المفسدة و عن الحكمة الي العبث  فليست من الشريعة و ان ادخلت فيها بالتاويل

Baca Juga :  Bahjat al-Wudluh fi Hadits Opat Puluh: Kitab 40 Hadis Karya K.H.R. Ma'mun Nawawi

“Sesungguhnya syariat itu bangunan dan pondasinya didasarkan pada kebijaksanaan (hikmah) dan kemaslahatan para hambanya di dunia dan akhirat. Syariat secara keseluruhannya adalah keadilan, rahmat, kebijaksanaan dan kemaslahatan. Maka dari itu, segala perkara yang mengabaikan keadilan demi tirani, kasih sayang pada sebaliknya, kemaslahatan pada kemafsadatan, kebijaksanaan pada kesia-siaan, maka itu bukan syari’at, meskipun semua itu dimasukkan ke dalamnya melalui interpretasi”. (Ibn al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqiin  an Rabb al-Alamin, vol. I (Beirut: Darul Jil, 1973), 333.)

  1. Penetapan Syariat Berdasarkan ‘Illat, Hikmah, dan Kemaslahatan.

Menurut beliau juga termasuk dalam katagori ini adalah Tahqiq al-Manath dalam beberapa kasus seperti makan kepiting, dan lain-lain. Tahqiq al-Manath adalah

اما تحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة في احاد الصور بعد معرفتها في نفسها و سواء كانت معروفة بنص او اجماع او استنباط

Tahqiqul manath adalah meneliti dan menganalisis secara mendalam untuk menetapkan illat yang dijelaskan dalam nash, ijma’, dan istinbath, dalam kasus yang tidak ditetapkan nash. Misalnya, kepiting yang ada di Indonesia halal karena tidak bisa tergolong hewan yang hidup didua tempat.

  1. Mempertimbangkan adat serta kebiasaan dalam penetapan hukum

Maksud dari adat dan kebiasaan disini menurut beliau adalah sebagaimana yang disampaikan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili,

هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفوا اطلاقه علي معني خاص لا تالفه اللغة ولا يتبادر غيره عند فهمه

“Sesuatu yang dibiasakan manusia dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah populer diantara mereka atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya memungkinkan makna ketika didengarkan” (Wahbah az-Zuhali, Ushul fikih al-Islami, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 828).

  1. Mengamalkan konsep Sadd ad-Dzari’ah

Maksud dari Sadd ad-Dzari’ah adalah,

Baca Juga :  Muhammad Asad; Muallaf Yahudi, Jatuh Cinta Pada Islam, Jadi Ahli Tafsir

كل امر يتوصل به الي محظور فهو محظور

Setiap perbuatan yang menjadi wasilah pada sesuatu yang dilarang, maka hal yang demikian juga dilarang.

Selanjutnya beliau menyebutkan beberapa produk fikih Islam Nusantara. Diantaranya adalah harta gono-gini yaitu harta bersama suami istri setelah menikah. Penetapan ini didasarkan pada metode ‘urf (adat kebiasaan). Produk semacam ini dapat kita temui dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 37 dan 39 yang menyebutkan bahwa harta waris akan dibagi setelah harta gono-gini suami istri dibagi berdua.

Kemudian beliau juga menyebutkan menutup pintu nikah dengan non muslim yang juga menjadi produk khusus fikih Islam Nusantara yang didasarkan pada metode Sadd ad-Dzari’ah.

Contoh lain adalah Majelis Ulama Indonesia, terlihat sekali sering menerapkan metode Sadd ad-Dzari’ah yang digunakan dalam menetapkan fatwa. Sebagaimana terlihat dalam ketetapan Kompilasi Hukum Islam tentang ditutupnya perkawinan antar agama. Perkawinan antar agama, menurut Jumhur dilarang atau diharamkan dan tidak sah, kecuali pada kasus seorang laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan non muslim (ahli kitab). Dalam kasus yang terakhir ini, jumhur ulama membolehkan karena pengaruh laki-laki dipandang lebih kuat daripada perempuan.

Contoh lain dari produk fikih Islam Nusantara menurut beliau dapat ditemuai dalam ketentuan pencatatan perkawinan di KUA dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang juga dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berisi bahwa syarat formil perkawinan yang harus dicatatkan secara resmi di KUA. Metode yang digunakan dalam hal ini adalah nalar maslahah mursalah karena tidak ada dalil yang qath’i bahwa itu wajib dilakukan. Sehingga, dalam pandangan negara pernikahan di bawah tangan dipandang tidak sah.

Baca Juga :  Menteri Agama: Tujuan Asal Media Sosial Hilang ketika Digunakan untuk Menebar Hoax

Alhasil, dari adanya beberapa penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Fikih Islam Nusantara pada hakikatnya tidaklah berbeda dari bentuk praktek fikih yang didasarkan pada konsep hukum yang akan selalu berubah mengiringi situasi dan kondisi. Hanya saja ruang lingkupnya berada ditataran hal-hal yang dikategorikan sebagai al-Mutaghayyirat (yang dapat berubah, masalah partikular dalam fikih) sesuai dengan nalar yang menjadi acuan. Wallahu A’lam

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here