Marak Cocokologi Covid 19, Bagaimana Hukum Tentang Cocokologi?

0
9

Bincangsyariah.Com – Dalam buku The Death of Expertise, Tom Nicholas mengutarakan kegelisahan tentang munculnya gelombang manusia yang sok paham akan segala sesuatu. Lewat buku Matinya Kepakaran, ia menulis “Meski belum mati, kepakaran berada dalam bahaya”. Kini, di Indonesia gelombang ini pun marak. Untuk menggambarkan kelompok ini, kita sebut saja bani Cocokologi.

Berikut Penjelasan Cocokologi di Indonesia:

Pada 2 Maret 2021 lalu, kasus pertama Covid 19 di Indonesia. Kasus ini langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Kini, Maret 2021—setahun lebih—, Covid19 masih melanda Indonesia.

Syahdan, awal mula Corona di Indonesia, memunculkan beragam reaksi dari masyarakat Indonesia. Ada yang percaya, ada juga yang mengingkari. Ada yang mendadak jadi ahli kesehatan. Tak sedikit juga yang berperan sebagai pakar epidemolog. Media sosial,media elektronik, dan digital heboh. Headline media selalu tentang Covid 19.

Di tengah euforia yang ada, datang beberapa orang yang mengiring opini negatif tentang Corona. Sialnya, kaum ini membungkus opini mereka dengan menggunakan jubah agama. Mengutip ayat Alquran, hadis Nabi, dan pelbagai pendapat ulama. Istilah populer menggambarkan kelompok ini dengan Bani Cocokologi.

Para Cocokologi ini bertebaran di alam maya. Mereka memborbardir media sosial dengan stigma negatif. Menafsirkan ayat semau-maunya. Mengutip hadis, padahal tak tanpa mengenal status hadis dan periwayatnya. Lebih dari itu, kaum cocokologi, mengeluarkan fatwa yang membuat resah masyarakat awam.

Pun ketika Corona telah berlalu satu tahun, Bani Cocokologi ini masih  eksis di dunia digital. Mereka menghiasa pelbagai timeline medsos. Terlebih ketika vaksin Covid 19 tengah diedarkan oleh pemerintah. Angin segar berhembus, Bani Cocokologi seolah punya bahan baru untuk menggemborkan ideologinya.

Nah, bagaimana hukum Islam memandang kaum cocokologi ini?

Dalam Islam tak sembarang orang bisa menafsirkan Alquran. Tak juga sembarang orang bisa mengambil hukum (istinbath). Islam sangat selektif dalam pengambilan dan mengeluarkan fatwa. Bagaimana tidak? Fatwa itu akan berdampak pada hajat hidup orang banyak.

Merespons persoalan ini, sejatinya para ulama telah mengambil tindakan. Pelbagai ulama yang berasal dari dalam dan luar negeri telah mengeluarkan fatwa tentang cocokologi ini. Dar Al-Ifta Mesir, dengan tegas mengatakan bahwa cocokologi haram hukumnya.

Lembaga Fatwa Mesir mengatakan:

ولذلك فإنه يحرم شرعاً على من لم يستكمل شرائط الاجتهاد أن يتعرّض لتفسير القرآن الكريم وشرح الحديث النبوي الشريف

Artinya: Oleh karena itu maka sesungguhnya haram menurut syariat orang yang tak sempurna syarat ijtihadnya, bahwa ia mengeluarkan pendapat tentang tafsir alquran dan menerangkan (syarah) hadis Nabi Muhammad yang mulia.

Syarat Ketat Untuk Mengeluarkan Fatwa

Syarat ketat untuk mengeluarkan fatwa,juga datang dari Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad ibn Hayyuyah al-Juwaini. Ia lebih populer dengan nama Imam Haramain. Melalui Kitab Ushul Fiqih Al-Waraqat, Imam Haramain  mengatakan untuk mengeluarkan fatwa, seorang harus memiliki beberapa kompetensi dan persyaratan ketat. Persyaratan itu, yakni; menguasai fiqih, ia mangenal fiqih hukum asal, hukum cabang, khilaf ulama, dan pendapat ulama mazhab. Selain itu juga harus mampu menunjukkan hujjah yang kuat dalam berargumen. Seorang yang ingin mengeluarkan fatwa pun harus menguasai tafsir Alquran tentang ayat yang berkenaan tentang hukum. Calon mufti juga harus menguasai ilmu hadis.

Imam Haramain berkata:

وَمِنْ شَرْطِ الْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِالْفِقْهِ أَصْلاً وَفَرْعاً، خِلَافاً وَمَذْهباً، وَأنْ يَكُونَ كَاملَ الأَدِلَّةِ في الِاجْتِهَادِ، عَارِفاً بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ وَتَفْسِيرِ الْآيَاتِ الْوَارِدَة فِي الْأَحْكَامِ وَالْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيهَ

Artinya: sebagian syarat seorang Mufti (mengeluarkan fatwa) bahwa ia adalah seorang yang ahli dalam fiqih asal dan furu’, mengenal masalah khilaf dan mazhab ulama. Dan juga seorang calon mufti harus sempurna pengetahuannya tentang dallil tentang ijtihadnya, dan ia juga harus paham proses istinbath hukum, dan menguasasi literatur tafsir tentang tafsir ahkam, dan mengasai juga tentang hadis tentang hukum.

Persyaratan ketat dalam mengeluarkan fatwa juga diungkapkan oleh Taqiyuddin As-Subki. Melalui kitab al-Ibhaj fi Syarhil al Minhaj, ia menyebut ada tiga syarat utama agar seorang bisa mengeluarkan fatwa. Pertama, ia mampu menyusun kitab yang dengan ilmu zihni seperti ilmu bahasa Arab, Ilmu ushul Fiqih. Di samping itu juga harus menguasai ilmu aqliyah (Eksak). Syarat kedua, pengetahuannya luas tentang ilmu syariah, sehingga ia bisa memahami dallil  bahwa dalil yang ia lihat bertentangan dengan pendapatnya atau sesuai dengan fatwanya.

Syarat ketiga, mempraktikkan dan mengikuti maqasidu syariah, yang memberinya pengetahuan untuk memahami tujuan syariah yang sebenarnya. untuk mengetahui. Maqasid al syar’iyah untuk era kontemporer sangat urgen. Pelbagai persoalan baru terus muncul. Baik dalam masalah muamalat, munakahat, dan ibadah. Problem umat manusia kian hari kian meningkat, maka seorang yang ingin mengeluarkan fatwa, hendaknya mengerti dan memahami maqsid syar’iyah.

Taqiyuddin as-Subki mengatakan:

واعلم أنّ كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء، أحدها: التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه وما يحتاج إليه من العلوم العقلية، بحيث تصير هذه العلوم ملكة للشخص، والثاني: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أنّ الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق، والثالث: الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك

Artinya: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kesempurnaan tingkat ijtihad itu tergantung pada tiga hal. Pertama, ia mampu menyusun kitab yang dengan ilmu zihni seperti ilmu bahasa Arab, Ilmu ushul Fiqih. Di samping itu juga harus menguasai ilmu aqliyah (Eksak).

Kedua, pengetahuan yang komplek tentang aturan syariah sehingga ia bisa memahami bahwa dalil yang ia lihat bertentangan atau telah disepakati. Ketiga , mempraktikkan dan mengikuti maqasid as-Syariah, yang memberikan pengetahuan untuk memahami tujuan utama dari syariah itu sendiri.  

Dengan demikian syarat untuk menjadi mujtahid tak semudah membalikan telapak tangan. Tak jua asal bicara. Atau pun tak cukup modal jempol dan android. Tak juga cukup belajar dari google dan youtube. Deretan panjang, persyaratan seorang bisa menjadi mufti, adalah sebagai ikhtiar untuk menjaga fatwa hukum tersebut agar otoritatif, tak sembarangan pendapat.

(Baca: Bantahan Cocokologi Ayat Isolasi Diri Terkait Virus Corona)

100%

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here