Maqashid Syariah: Usaha Para Ulama untuk Merealisasikan Hak Asasi Manusia

0
709

BincangSyariah.Com – Maqashid syariah merupakan sebuah metodologi Islam asli yang mengkaji pikiran dan membangkitkan keprihatinan Islami. Ia dapat berperan positif dalam hal penyelesaian perdebatan seputar wacana reformasi hukum Islam. Para sarjana maqashid syariah kontemporer telah mencoba untuk memperkenalkan maqashid syariah sebagai upaya untuk mencapai pembangunan dan merealisasikan HAM.

Dalam rangka pembaruan Islam, para sarjana hukum kontemporer telah berupaya untuk mengembangkan terminologi maqashid syariah melalui istilah-istilah kekinian. Misalnya hifz al-nasl (pelestarian keturunan) yang dianggap sebagai salah satu dari kebutuhan dasar manusia, oleh al-Amiri ditempatkan sebagai tujuan di balik hukuman-hukuman yang dijatuhkan syariat terhadap orang yang melanggar batas kesusilaan.

Kemudian al-Juwaini mengembangkan teori al-mazajir (hukum pidana) milik al-Amiri menjadi teori al-‘ishmah (perlindungan), tepatnya ia berpendapat bahwa hukuman terhadap para pelanggar kesusilaan tersebut sebagai perlindungan bagian-bagian pribadi. Dan usaha ini dipatenkan oleh muridnya al-Ghazali dengan mencetak istilah hifz al-nasl sebagai salah satu tujuan syariat dalam tingkat keniscayaan. Hal serupa juga diadobsi oleh al-Syathibi beberapa abad setelahnya.

Namun pada abad ke-20 M para ahli maqashid syariah mengembangkan istilah hifz al-nasl menjadi bagian dari sebuah teori maqashid syariah yang terarah pada keluarga. Ibn Asyur misalnya, memfokuskan perhatian akan keluarga sebagai salah satu tujuan pokok hukum Islam. Ia menjelaskan dengan sangat detail tujuan dan nilai moral hukum Islam menyangkut keluarga dalam karyanya Sistem Sosial dalam Islam. Pada tahapan selanjutnya, penerus Ibn Asyur tidak lagi mengandalkan teori hukum pidana milik al-Amiri atau konsep al-‘Ishmah milik al-Juwaini ataupun paradigm ahifz al-nasl kepunyaan al-Ghazali. Mereka mengandalkan konsep nilai dan sistem di mana kedua konsepsi itulah yang digunakan Ibn Asyur.

Pengembangan serupa juga dialami oleh konsep hifz al-aql (pelestarian akal). Menurut paradigma klasik, konsep ini masih terbatas pada hikmah di balik larangan minuman keras dalam Islam. Namun pada abad ke-20 M, istilah ini berkembang meliputi penyebaran pemikiran ilmiah, bepergian untuk mencari ilmu, menekan sikap ikut-ikutan tanpa ilmu, menghindari pengiriman tenaga ahli keluar negeri (brain dram/ kebocoran otak), dan lain-lain.

Baca Juga :  Kisah Kelembutan Hati Rasulullah

Begitu juga dengan istilah hifz al-‘ardh (pelestarian kehormatan) dan hifz al-nafs (pelestarian jiwa) juga mengalami perkembangan serupa. Awalnya keduanya ditempatkan oleh al-Amiri sebagai hikmah di balik hukum pidana Islam bagi para pelanggar kehormatan orang lain. Setelah itu al-Juwaini menempatkannya dalam teori al-‘ishmah (perlindungan) sebagai perlindungan terhadap kehormatan. Lalu al-Ghazali dan al-Syathibi menempatkannya pada tingkat keniscayaan.

Namun akhir-akhir ini, ungkapan hifz al-‘ardh ini dalam literatur hukum Islam secara perlahan-lahan mulai digantikan oleh “pelestarian harga diri manusia” ataupun perlindungan HAM menjadi tujuan tersendiri dari hukum Islam. Adapun Deklarasi Islami International tentang HAM yang dideklarasikan oleh sejumlah ulama pada tahun 1981 merepresentasikan berbagai orientasi keislaman melalui mimbar UNESCO.

Deklarasi HAM Islami tersebut secara mendasar mengandalkan teks-teks suci Islam sebagaimana dijelaskan pada bagian bibliografinya. Deklarasi Islami tersebut meliputi semua isi hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, proses pengadilan yang adil, perlindungan dari penyiksaan, hak untuk suaka, kebebasan kepercayaan, kebebasan berpendapat, kebebasan perkumpulan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk berpindah tempat tinggal.

Berdasarkan spirit pengembangan pemikiran maqashid syariah menuju realisasi pembangunan dan HAM juga, istilah hifz al-dien yang diusulkan oleh al-Ghazali dan al-Syathibi, dapat dikembalikan kepada teori hukum pidana al-Amiri ketika membicarakan hukuman bagi siapa saja yang meninggalkan kepercayaan yang benar.

Namun oleh para sarjana maqashid syariah kontemporer seperti Ibn Asyur telah dirubah menjadi kebebasan beragama atau kebebasan untuk percaya dalam ekspresi kontemporer. Para pendukung kebebasan beragama ini melandaskan teori mereka melalui Surah al-Baqarah ayat 256 yang berarti “tidak ada paksaan dalam urusan agama” sebagai prinsip dasarnya.

Contoh ini sangat kontras dengan teori hifz al-dien klasik yang lebih mengedepankan had al-riddah (hukuman murtad) sebagai usaha dalam mewujudkan tujuan pelestarian agama. Meski demikian persoalan HAM dalam kaitannya dengan hukum Islam masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Baca Juga :  Apa Itu Maqashid Syariah ?

Sementara itu konsep hifz al-maal al-Ghazali, atau ‘ishmah al-maal al-Juwaini, ataupun istilah hukuman untuk pencurian al-Amiri juga telah dikembangkan menuju terminologi sosial ekonomi seperti keamanan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial. Sehingga perkembangan ini memungkinkan pemanfaatan teori maqashid syariah sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi bagi Negara yang mayoritas penduduknya muslim.

Selain itu paradigma ini juga dapat menyediakan alternative-alternatif Islami lainnya bagi investor konvensional yang didasari oleh bunga/riba dalam rangka memenuhi tujuan kesejahteraan umum masyarakat sebagaimana yang sudah diterapkan di sebagian Negara-negara maju di dunia.

Sebagai catatan di sini, maqashid syariah seharusnya berupaya untuk merealisasikan pembangunan manusia melalui hukum Islami agar pencapaian maqashid syariah itu jadi mudah untuk diukur dan dievaluasi secara empirik melalui standar-standar ilmiah kontemporer. Sehingga pembangunan manusia di sini seyogyanya menjadi ekspresi utama yang menyuarakan maslahat pada zaman sekarang.

Namun sama halnya dengan persoalan HAM, pembangunan manusia sebagai usaha pengembangan maqashid syariah sebagai tujuan-tujuan hukum Islam masih memerlukan pengkajian lebih lanjut dari perspektif maqashid syariah itu sendiri, karena tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa aliran neo-literalis Islam masih ada yang berpandangan usaha ini sebagai alat dominasi Barat atas kaum muslimin.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here