Sejarah Ilmu Maqashid Syariah: Ulama dan Karya Maqashid Syariah Periode Pertengahan

1
912

BincangSyariah.Com – Abad 5-8 Hijiriah dapat dikatakan masa pertumbuhan kajian Maqashid Syariah. Bahasan Maqashid sudah mulai dikaji dalam buku Ushul Fikih, Kaidah Fikih (Qawaid al-Fiqhiyyah), dan fikih. Abdullah Ibn Bayyah menyebut periode ini sebagai masa kelahiran filsafat hukum Islam (falsafah al-tasyri’ al-islami). Para ulama di masa itu menyadari pendekatan literal yang digunakan ulama sebelumnya tidak mencukupi untuk menjawab persoalan baru di masyarakat, sehingga mereka menawarkan teori mashlahah al-mursalah sebagai solusi atas permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya dalam teks, baik al-Qur’an ataupun hadis. Teori mashlahah ini kemudian mendorong ulama berikutnya untuk merumuskan teori Maqashid Syariah yang lebih sistematis dan kompleks.

Al-Juwaini (w. 478 H)  termasuk tokoh awal di abad kelima hijriah yang mendiskusikan Maqashid Syariah dalam kitabnya al-Burhan fi Ushul al-Fiqh. Dalam kitab tersebut, al-Juwaini memang tidak menulis bahasan khusus tentang Maqashid Syari’ah, tetapi paling tidak dia sudah membahas pentingnya mengetahui tujuan syariat. Dia mengatakan, “Orang yang tidak pandai melihat tujuan perintah (awamir) dan larangan (nawahi), berati dia tidak mengerti maksud penetapan syariat”. Penggalan kalimat ini menunjukan bahwa di balik perintah dan larangan Tuhan terdapat hikmah dan tujuan yang mesti dipahami oleh siapapun. (Baca: Sejarah Ilmu Maqashid Syariah: Ulama dan Karya Maqashid Syariah Periode Awal)

Tokoh berikutnya adalah Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H), murid langsung al-Juwaini. Sebetulnya al-Ghazali hanya melanjutkan apa yang sudah dirumuskan al-Juwaini. Dalam al-Mustashfa, al-Ghazali menegaskan ulang pembahasan yang sudah disinggung gurunya, yaitu terkait prinsip dasar syariat. Ada lima prinsip dasar syariat (kulliyatul khams) yang mesti dijaga dan diperhatikan. Kulliyatul Khams itu adalah hifdzul din (menjaga agama), hifdzul nafs (menjaga jiwa), hifdzul ‘aql (menjaga akal), hifdzul nasl (menjaga keturunan), dan hifdzul mal (menjaga harta). Lima konsep yang dirumuskan al-Ghazali ini banyak dikutip ulama setelahnya, seperti al-Razi (w. 606 H) dan al-Amidi (w. 631).

Izzuddin bin Abdul Salam (w. 660 H) termasuk ahli fikih abad 7 yang penting disebut dalam sejarah ilmu Maqashid Syariah. Dia menulis Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam dan Qawaidul Sughra, dua karya penting dalam kajian maslahat. Izzuddin dalam kitab ini tidak hanya menjelaskan kaidah dan teori maslahat, tetapi juga membahas praktik dan penggunaan teori tersebut. Selain dua buku ini, Izzuddin bin Abdul Shalam juga menulis Maqashidul Shalah dan Maqashidul Shaum.

Najmul Din al-Thufi (w. 716) juga layak disebut sebagai perintis kajian Maqashid Syariah pada periode pertengahan. Seperti ulama abad pertengahan lainnya, al-Thufi tidak menggunakan istilah Maqashid Syariah secara spesifik, tetapi dia menggunakan istilah Mashlahah. Dia menulis buku yang cukup kontroversial, judulnya Risalah fi Ri’ayah al-Mashlahah. Risalah ini tidak begitu tebal, tetapi pernah menjadi bahan perdebatan di Indonesia, karena di dalam buku itu, al-Thufi mengatakan Mashlahah dapat dijadikan sumber hukum independent, bahkan kalau terjadi pertentangan antara nash/ijma’ dengan maslahah, maka mashlahah wajib didahulukan.

Maqashid Syariah pada periode ini sudah dikenalkan sebagai salah satu cara untuk mememahami hadis Nabi. Syihabuddin al-Qarafi (w. 684 H) termasuk tokoh awal yang mengenalkan pendekatan Maqashid Syariah dalam memahami hadis, yang belakangan pendekatan ini dikembangkan lebih rinci oleh al-Thahir Ibnu Asyur. Dalam al-Furuq dan al-Ihkam, dua karya monumental al-Qarafi, dia memilah posisi Nabi Muhammad dalam tiga bagian: pertama, Nabi sebagai seorang Rasul yang membawa syariat dan berkewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya (tabligh); kedua, selain menjadi Rasul, beliau juga seorang pemimpin (al-imamah), baik pimpinan perang ataupun memimpin aktifitas keseharian masyarakat; ketiga, Nabi sebagai seorang hakim atau qadhi, pada masa itu Nabi Muhammad menjadi tempat mengadu, seluruh persoalan kemasyarakat diadukan kepadanya, sehingga sebagian hadis mengandung putusan hukum yang tidak bersifat permanen, sangat lokalistik.

Masing-masing posisi di atas memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Karenanya, sebelum mengamalkan sebuah hadis, mesti dipahami terlebih dahulu konteks dan  dalam kapasitas apa Nabi menyambaikan hadis tersebut, guna memahami betul maksud yang dituju Nabi (maqashidul nabi). Dengan demikian, hadis yang mengandung dimensi syariat dan disampaikan dalam kapasitas Nabi sebagai seorang Rasul, bersifat permanen dan mesti diikuti, sementara dua posisi lainnya tidak bersifat permanen dan berlaku khusus pada masa Nabi saja. Misalnya, keputusan hukum yang berhubungan dengan militer, kepercayaan publik, penunjukan hakim, gubernur, pembagian harta rampasan perang, semuanya dalam kapasitas Nabi sebagai pemimpin. Tidak boleh menerapkannya kecuali berdasarkan putusan pemimpin yang ada pada masa sekarang.

Kajian Maqashid Syariah semakin matang, kompleks, dan sistematis pada periode ini setelah lahirnya al-Muwafaqat fi Ushul Syari’ah karya Abu Ishaq al-Syatibi. Al-Syatibi disebut sebagai orang yang menulis Maqashid Syari’ah secara sistematis dan metodologis. Posisinya dapat disetarakan dengan al-Syafi’I yang menjadi rujukan utama dalam Ushul Fikih. Al-Syatibi berperan besar dalam menggeser kajian Maqashid yang awalnya hanya pinggiran dalam bahasan ushul fikih, tidak terlalu diperhatikan, menjadi bagian utama dalam hukum Islam. Dia memosisikan Maqashid Syariah sebagai bagian inti dalam hukum Islam. Maqashid Syariah pokok agama (ushulul din), prinsip utama syariat, dan menjadi dasar dari seluruh keyakinan. Al-Syatibi juga berhasil membuktikan Maqashid Syariah dapat dijadikan sebagai metodologi dalam merumuskan hukum Islam.

Sumber Bacaan:

Hengki Ferdiansyah, Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda, (Ciputat: eBi Publishing, 2018).  Untuk memesan buku Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda silakan hubungi narahubung eBI Publishing di sini

1 KOMENTAR

  1. […] BincangSyariah.Com – Sejak wafat al-Syatibi, kajian Maqashid Syariah mengalami kemandekan. Setelah itu belum ditemukan lagi karya original tentang Maqashid Syariah. Kajian ini mulai diperbincangkan lagi pada abad 19. Muhammad Abduh, ulama dari Mesir, termasuk tokoh pertama yang mempopulerkan nama al-Syatibi, dan meminta kepada murid-muridnya untuk mengkaji, mentahqiq, dan mempublikasikan kitab al-Muwafaqat karya al-Syatibi. (Baca: Sejarah Ilmu Maqashid Syariah: Ulama dan Karya Maqashid Syariah Periode Pertengahan) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here