Sejarah Ilmu Maqashid Syariah: Ulama dan Perkembangan Maqashid Syariah di Era Kontemporer

0
820

BincangSyariah.Com – Sejak wafat al-Syatibi, kajian Maqashid Syariah mengalami kemandekan. Setelah itu belum ditemukan lagi karya original tentang Maqashid Syariah. Kajian ini mulai diperbincangkan lagi pada abad 19. Muhammad Abduh, ulama dari Mesir, termasuk tokoh pertama yang mempopulerkan nama al-Syatibi, dan meminta kepada murid-muridnya untuk mengkaji, mentahqiq, dan mempublikasikan kitab al-Muwafaqat karya al-Syatibi. (Baca: Sejarah Ilmu Maqashid Syariah: Ulama dan Karya Maqashid Syariah Periode Pertengahan)

Permintaan Muhammad Abduh itu disambut baik beberapa tokoh di Tunisia. Kitab al-Muwafaqat diterbitkan ulang pertama kali di Tunisa tahun 1302 H. Pandangan Abduh tentang pentingnya Maqashid Syari’ah mempengaruhi Al-Thahir Ibnu Asyur untuk mendalami kajian ini. Bila Al-Syatibi dianggap guru pertama (mu’allim al-awwal) dalam kajian Maqashid Syari’ah, Ibnu Asyur dapat dikatakan sebagai guru kedua (Mu’allim al-Tsani).

Ibnu Asyur menulis buku berjudul Maqashid Syari’ah Islamiyyah. Buku ini sangat kontroversi, karena Ibnu Asyur mengkritik keras Ushul Fikih. Bahkan, penulis tafsir Tahrir wa Tanwir ini menganggap Ushul Fikih sudah tidak relevan dan tidak perlu digunakan lagi. Bangunan pemikiran Ushul Fikih yang berkembang lebih fokus pada kajian kebahasaan dan melupakan substansi dari hukum Islam itu sendiri. Abdullah Darraz dalam pengantarnya tarhadap kitab al-Muwafaqat menegaskan ushul fikih itu sebetulnya ada dua bagian: ilmu kebahasaan dan ilmu rahasia/tujuan syariat (asrar syariat), tapi sayangnya yang berkembang justru yang pertama, sementara kajian yang kedua (ilmu asrar syariat) tidak terlalu diperhatikan.

Karena itu, menurut Ibnu Asyur kajian Ushul Fikih perlu diganti dengan Maqashid Syariah. Kajian Maqashid Syariah harus dipisahkan dari Ushul Fikih dan berdiri sendiri agar semakin berkembang. Maqashid Syariah tidak sekedar teori Ushul Fikih, lebih dari itu, Maqashid Syariah dapat dikatakan sebagai ilmun mustaqilllun (ilmu yang berdiri sendiri).

Pemikiran Ibnu Asyur ini berkontribusi besar terhadap kemunculan tokoh dan pengkaji Maqashid Syariah di era kontemporer. Di antara ulama kontemporer yang mengembangkan kajian ini adalah Allal Alfasi, Thaha Jabir al-Ulwani, Yusuf al-Qaradhawi, Hashim Kamali, Ahmad Raysuni, Abdul Madjid al-Najjar, Jasser Auda, dan lain-lain.

Kajian Maqashid Syariah di era kontemporer terlihat lebih patang dari periode sebelumnya. Maqashid tidak lagi dibicarakan dalam kitab-kitab Ushul Fikih, tapi sudah ditulis dalam buku tersendiri. Bahkan, di beberapa negara, Maqashid Syariah menjadi konsentrasi dan jurusan mandiri yang berbeda dengan Ushul Fikih.

Perbedaan Kajian Maqashid Syariah Klasik dan Kontemporer

Meskipun tidak ada perbedaan ulama klasik dan kontemporer dalam memahami defenisi dan urgensi Maqashid Syariah, tetapi dalam ranah penerapan Maqashid Syariah mereka berbeda, terutama dalam hal epistemologi Maqashid Syariah. Setidaknya ada tiga perbedaan signifikan antara ulama klasik dan kontemporer dalam kajian Maqashid Syariah. Perbedaanya sebagai berikut:

Pertama, ulama klasik cenderung memposisikan maqashid sebagai hikmah hukum. Akhirnya ia lebih bersifat apologis semata dan tidak digunakan untuk memproduksi hukum baru. Hal ini berbeda dengan ulama kontemporer yang sudah mulai menggunakan maqashid sebagai metode untuk mereproduksi hukum. Dalam bahasa lain, ulama kontemporer memposisikan “hikmah hukum” setara dengan “illat hukum”.

Kedua, mayoritas ulama klasik menyatakan bahwa basis maqashid syari’ah adalah wahyu (baca: nash). Dalam hal ini, akal tidak terlalu berperan dalam menentukan tujuan hukum. Sebenarnya sudah ada beberapa ulama dulu yang berani memasukan akal sebagai salah satu instrumen maqashid syari’ah, semisal Izzuddin bin ‘Abdul Salam dalam Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam dan al-Thufi dalam risalah kecinya, Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah. Namun, pendapat semacam ini tidak terlalu populer di zamannya, bahkan mendapat banyak kritikan.

Hal ini sangat berbeda dengan ulama kontemporer mengizinkan akal sebagai instrumen maqashid syari’ah. Perlu digarisbawahi tidak semua ulama kontemporer sepakat dengan ini. Beberapa di antara mereka lebih menguatkan pendapat ulama klasik tentang otoritas wahyu dan kelemahan akal manusia. Ini sebagaimana tampak dalam karya Said Ramadhan al-Buthi, Dhawabit al-Maslahah, yang mengkritik penggunaan akal dalam menentukan tujuan hukum.

Menurut Felicitas Opwis, perdebatan mengenai hal ini sangat dipengaruhi oleh latarbelakang pendidikan dan kondisi sosial-politik. Ulama kontemporer yang setuju dengan pendapat mayoritas ulama klasik (wahyu lebih otoritatif ketimbang akal) rata-rata berasal dari besar dalam pendidikan tradisional dan tidak berhadapan langsung dengan isu-isu global dan modern. Karena kebanyakan mereka tinggal di Timur-tengah atau di negara Islam. Ulama kontemporer yang setuju dengan penggunaan akal, semisal Jamaluddin al-Qasimi, ia tumbuh dalam kultur pendidikan modern dan bersinggung langsung dengan isu-isu global pada waktu itu. Apalagi ulama-ulama yang berdomisili di Barat, nuansa rasionalnya terasa lebih kental.

Ketiga, ulama dulu belum sempat menggunakan ilmu humaniora untuk mengelaborasi maqashid syari’ah. Akan tetapi, ulama kontemporer sudah mulai memanfaatkan ilmu humaniora untuk mengembangkan maqashid syari’ah. Tidak ada salahnya, ilmu humaniora diintegrasikan dengan kajian hukum Islam. Sebab pada prinsipnya, ilmu pengetahuan selalu dinamis dan berkembang. Dalam perjalanan pengetahuan, sangat dimungkinkan terjadi evolusi, bahkan revolusi. Begitupula dengan integrasi atau dialog pengetahuan.

Jasser Auda termasuk tokoh garda depan yang memperjuangkan ide ini. Dalam bukunya, Maqashid Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: A systems Approach (2007), terlihat jelas bagaimana ia berusaha untuk memapankan maqashid syari’ah melalui alat bantu filsafat sistem. Ilmu humaniora dirasa penting, sebab pengetahuan manusia modern sudah semakin berkembang dan untuk menganalisis hukum tidak cukup hanya menggunakan satu perspektif saja. Dalam memberikan fatwa tentang politik misalnya, para ulama harus membaca perkembangan teori politik modern sebelum melontarkan fatwa atau paling tidak mendialogkan ilmunya dengan ahli politik.

Sumber Bacaan:

Hengki Ferdiansyah, Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda, (Ciputat: eBi Publishing, 2018).  Untuk memesan buku Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda silakan hubungi narahubung eBI Publishing di sini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here