Kerajaan dan Negara dalam Perspektif Ibnu Khaldun

0
499

BincangSyariah.Com – Kerajaan dan negara merupakan tema sentral yang menjadi pembahasan-pembahasan penting dalam kitab al-Muqaddimah. Ketika mendiskusikan ilmu umran yang diperkenalkan Ibnu Khaldun dan kaitannya dengan sosiologi (Ibnu Khaldun dan ilmu Sosiologi dalam Bincang Syariah), telah kami tegaskan bahwa ilmu umran-nya Ibnu Khaldun kurang tepat jika dikatakan sebagai sosiologi karena pembahasanya dalam kitab al-Muqaddimah terbatas kepada soal bangun dan runtuhnya negara.

Jadi ilmu umran Ibnu Khaldun ini tidak membahas semua aspek fenomena sosial seperti yang ada dalam ilmu sosiologi. Pembahasan Ibnu Khaldun di sini terfokus kepada kajian kerajaan dan negara dilihat dari bangun dan runtuhnya dalam perspektif kuat atau tidak kuatnya Ashabiyyah pemangku negara. Tentunya ilmu umran jika dilihat dari objek kajiannya sangatlah sempit dibanding ilmu sosiologi.

Pandangan–pandangan Ibnu Khaldun tentang kerajaan dan negara dalam kitab al-Muqaddimah paling tidak dapat dibagi menjadi dua bagian: pertama, pembahasan yang meliputi soal bentuk pemerintahan dan sistem politik yang digunakan oleh seorang pemangku kekuasaan dalam menjalankan kerajaan atau negaranya serta prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang dijadikan pegangan oleh penguasa dalam menjalankan roda pemerintahannya secara umum.

Kedua, pembahasan yang mengkaji tentang perkembangan negara dari dua aspek; vertikal dan horizontal. Yang dimaksudkan dengan aspek vertikal dan horizontal ialah soal bagaimana sebuah “negara” mengalami perkembangan jika dilihat dari aspek ruang dan waktu, dari aspek sejauh mana batas-batas teritorialnya dan batas periode kekuasaannya.

Untuk bagian pertama, mungkin dapat dikatakan secara umum, bahwa Ibnu Khaldun lebih cenderung mengutip pandangan di sana-sini ketimbang memproduksi gagasan baru dan orisinil. Kendati demikian, yang baru ialah soal teorinya tentang khilafah yang gerak laju perkembangannya ditundukkan kepada logika ashabiyyah. Ulasan Ibnu Khaldun tentang teori khilafah ini memang sangat menarik, orisinil dan mendalam.

Baca Juga :  Pandangan Ibnu Khaldun mengenai Igauan Para Sufi

Dalam pembahasan soal kerajaan dan negara, meski sering menyebut kerajaan dan negara secara bersamaan, dua kata ini digunakan Ibnu Khaldun dalam pengertian yang berbeda. Sati’ al-Hasri dalam bukunya, Dirasat ‘an Muqaddimah Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa pengertian kerajaan dalam perspektif Ibnu Khaldun sama saja dengan pengertian negara. Tentu jika membaca secara lebih jeli lagi, pandangan Sati’ al-Hasri ini keliru. Tanpa perlu memerinci lebih jauh, kerajaan dalam pandangan Ibnu Khaldun tidak lain ialah yang kita pahami sekarang sebagai pemerintah atau otoritas.

Jika seorang pemangku kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahannya ini tidak tunduk kepada seorang pun yang lebih tinggi posisinya darinya, baik tunduk secara praksis maupun secara simbolis semata, maka kerajaannya disebut Ibnu Khaldun sebagai kerajaan yang sempurna (mulkun taamm). Namun jika si pemangku kekuasaan tersebut tunduk terhadap seseorang yang lebih tinggi posisinya darinya, maka dapat dikatakan bahwa kerajaannya ini, kata Ibnu Khaldun, ialah kerajaan yang kurang/lemah (mulkun naqish).

Kerajaan yang sempurna ialah pemerintahan yng dipimpin sang khalifah sedangkan kerajaan yang kurang ialah kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja atau gubernur-gubernur di wilayah-wilayah tertentu namun mereka tetap mengakui otoritas simbolik sang khalifah sebagai amirul mukminin.

Itulah makna kerajaan dalam perspektif Ibnu Khaldun. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian negara dalam perspektif Ibnu Khaldun? Negara dalam pandangan Ibnu Khaldun ialah masa pemerintahan kabilah yang berkuasa, yakni masa di mana pemerintahan silih berganti dan diisi oleh kabilah yang masih dalam satu ashabiyyah. Muhammad Abid al-Jabiri dalam Fikr Ibnu Khaldun: al-Ashabiyyah wa ad-Daulah mencoba mendenisikan ulang negara dalam pandangan Ibnu Khaldun ini sebagai al-Imtidad al-makani wal imtidaz az-zamani li-hukmi ashabiyyatin ma (pengaruh ruang dan waktu yang dimiliki oleh rezim pemerintahan ashabiyyah tertentu).

Baca Juga :  Sikap Fanatik Pengusung Ideologi Khilafah dalam Pandangan Ibnu Khaldun (Bagian III)

Sampai di sini kemudian al-Jabiri memperluas lebih jauh makna negara dalam bingkai ruang dan waktu tersebut. Kata al-Jabiri, yang dimaksud pengaruh negara dalam konteks ruang menurut Ibnu Khaldun ialah sejauh mana negara memiliki pengaruh dalam batas-batas teritorial yang dikuasainya. Sedangkan yang dimaksud pengaruh negara dalam konteks waktu ialah sampai kapan negara tersebut hidup dan berkembang atau sejauh mana fase-fase periodis kekuasaan yang dilewati oleh ashabiyyah tertentu, dimulai dari ketika mendapatkan tampuk kekuasaan sampai keruntuhan dan kejatuhannya.

Ibnu Khaldun kemudian membagi negara dalam konteks ruang menjadi negara khusus dan negara umum. Negara khusus ialah negara yang dipimpin oleh kabilah tertentu di wilayah tertentu yang secara teori mengekor ke pemerintahan yang didasarkan ashabiyyah umum yang wilayah kekuasaannya meliputi berbagai macam wilayah. Dari sini kemudian terbentuklah negara umum. Negara Bani Buwaih dapat disebut sebagai negara khusus jika dihubungkan dengan negara Bani Abbasiyyah yang kekuasaannya meliputi wilayah-wilayah yang lebih luas.

Sampai di sini kita dapat melihat bahwa negara umum (daulah ammah) ialah negara yang tidak tunduk kepada otoritas tertentu dan yang kekuasaannya meliputi semua wilayah yang berada dalam pengaruhnya. Selain itu, negara umum (daulah ammah) juga kekuasaannya meliputi wilayah-wilayah yang di dalamnya berdiri negara-negara khusus (duwal khashah)  meski kekuasaannya ini hanya simbolis semata. Dengan kata-kata lain, negara umum ialah kerajaan yang sempurna (mulkun taamm) sedangkan kekuasaan negara khusus bisa disebut sebagai kerajaan yang lemah atau kurang (mulkun naqish). Inilah pengertian negara dari sudut pandang ruang (imtidad makani) atau sebut saja dari sudut pandang vertikal.

Ibnu Khaldun melihat negara juga dari perspektif horizontal, yaitu batasan-batasan masa keberlangsungan pemerintahan ashabiyyah yang menang. Ibnu Khaldun membagi negara dalam batas-batas waktunya ini menjadi dua: pertama, negara pribadi (daulah syakhsiyyah), yaitu negara yang dipimpin tokoh tertentu yang berasal dari kabilah yang berkuasa.

Baca Juga :  Ibnu Khaldun dan Filsafat Sejarah

Misalnya negara Muawiyah, negara Yazid, negara al-Ma’mun yang masing-masingnya merupakan negara pribadi yang berasal dari ashabiyyah Bani Umayyah dan Bani Hasyim. Negara pribadi ini jelas sangat terbatas keberlangsungannya sesuai dengan lamanya umur pribadi tersebut dalam memerintah; Kedua, negara global (dawlah kulliyyah), yaktu sekumpulan negara-negara pribadi dimana para pemangku kekuasaannya berasal dari satu ashabiyyah yang sama. Bani Umayyah merupakan negara global karena berasal dari kumpulan negara-negara pribadi seperti Muawiyah, Yazid, Marwan bin al-Hakam dan seterusnya.

Dengan kata-kata lain, negara global (daulah kulliyah) ialah negara yang berkenaan dengan durasi pemerintahan ashabiyyah tertentu. Negara Bani Umayyah misalnya dapat dianggap sebagai negara global (daulah kulliyah)  karena negara ini merupakan negara ashabiyyah khusus, yakni ashabiyyah Bani Umayyah. Negara Arab saat itu baik Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyyah dalam perspektif Ibnu Khaldun dapat digolongkan juga sebagai negara global karena negara ini merupakan negara ashabiyyah umum, yakni ashabiyyah bangsa Arab yang berbeda dari negara Romawi atau Persia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here