Kebangsaan: Titik Temu Hubungan Agama dan Negara

0
17

BincangSyariah.Com – Jika kebangsaan adalah ijtihad, lalu bagaimana hubungan agama dengan negara atau Islam dan Indonesia? Bagaimana ajaran demi ajaran dalam agama Islam bisa dielaborasi dengan nilai-nilai kebangsaan yang diyakini oleh bangsa Indonesia?

Islam tidak hanya mengajarkan tentang urusan keagamaan atau keakhiratan atau hubungan dengan Tuhan melalui serangkaian ibadah ritual yang disebut mahdhah saja. Islam juga mengatur urusan keduniaan atau hubungan dengan manusia melalui serangkaian ibadah muamalah, seperti urusan ekonomi, politik, pemerintahan dan sebagainya. Islam juga turut memperhatikan masalah kebangsaan.

Mengapa demikian? Sebab, kebangsaan bisa menjamin kehidupan yang rukun dan damai dalam perbedaan. Kerukunan dan perdamaian membuat ajaran agama bisa lebih mudah dipahami, dihayati dan diamalkan. Maka dari itu, tidak bisa tidak, kehidupan kebangsaan adalah prasyarat agar ajaran Islam bisa terlaksana.

Melaksanakan ajaran Islam adalah kewajiban. Maka, menyediakan berbagai persyaratan bagi tegaknya ajaran Islam pun menjadi hal yang wajib. Sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa menegakkan kebangsaan menjadi wajib hukumnya.

Kesimpulan tersebut bisa didasarkan pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi: maa laa yatimmu al-wajibu ila bihi fahuwa waajibun yang memiliki arti bahwa sebuah kewajiban tidak akan tegak jika tidak ada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib.

Kita juga bisa melihat makna kebangsaan dalam ajaran Islam di mana ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menegakkan nilai-nilai universal dan kekal ajaran Islam. Nilai universal tersebut adalah kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, perpaduan, kebaikan, keindahan dan sebagainya.

Makna Kebangsaan dalam Islam

Dalam buku Islam Indonesia Menatap Masa Depan (1989) yang pengantarnya ditulis oleh M. Dawam Rahardjo, dicantumkan bahwa ada contoh makna kebangsaan dalam surat al-Anfal (6) ayat 41 bahwa tanah-tanah negeri yang ditaklukan oleh tentara Islam dibagikan kepada tentara yang menaklukkannya, fakir miskin, dan lain-lainnya.

Quran Surat Al-Anfal Ayat 60

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Wa a’iddụ lahum mastaṭa’tum ming quwwatiw wa mir ribāṭil-khaili tur-hibụna bihī ‘aduwwallāhi wa ‘aduwwakum wa ākharīna min dụnihim, lā ta’lamụnahum, allāhu ya’lamuhum, wa mā tunfiqụ min syai`in fī sabīlillāhi yuwaffa ilaikum wa antum lā tuẓlamụn

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”

Dalam hal ini, Umar al-Faruq justru memilih jalan lain. Tanah-tanah tersebut tetap dimiliki oleh pemiliknya yang asal, tapi mereka harus membayar pajak tanah, dan para pemilik itu juga membayar jizyah yang boleh disamakan dengan pajak kepala.

Umar menyatakan bahwa jika ketentuan al-Qur’an tersebut dilaksanakan, maka tidak akan mencapai keadilan sebab zaman sudah berubah. Pada saat tanah-tanah tersebut dibagikan kepada prajurit atau tentara yang ikut berperang, keadaan tentara dan prajurit tersebut masih miskin.

Sedangkan pada zaman pemerintahan Umar, keadaan sudah jauh berbeda. Islam saat itu semakin kukuh dan teguh. Tentara Islam terdiri dari laskar-laskar profesional. Kehidupan dan kedudukan para tantara tersebut sudah terjamin. Umar merasa lebih adil jika tanah-tanah tersebut dikekalkan pada tangan pemiliknya asalnya. Sebab, kebanyakan dari mereka terdiri dari orang-orang yang dhaif.

Kisah ini mengukuhkan bahwa kebangsaan adalah sebuah produk ijtihad yang bisa saja secara langsung dan eksplisit tidak dijumpai di dalam ajaran Islam. Tapi, perlu diingat bahwa nilai-nilai universal yang ada di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam. Maka, wawasan kebangsaan tersebut bisa digunakan bahkan wajib digunakan.

Sadarkah kita bahwa pilar kebangsaan Indonesia yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI dilahirkan oleh para pendiri bangsa (The Founding Father) yang sebagian besar dari mereka adalah para ulama dan tokoh-tokoh Islam?

Ada K.H.Wahid Hasyim, H.Agus Salim, Muhammad Natsir, K.H. Mas Mansyur, bahkan Soekarno dan Hatta yang meskipun tidak tergolong sebagai ulama atau ahli agama, namun keduanya adalah orang yang religius dan Islamis.

Usaha para tokoh Islam di zaman pra kemerdekaan untuk membangun pilar-pilar kebangsaan dan melaksanakannya dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia serupa dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. yang tertuang dalam Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah.

Dua hal di atas sudah cukup menjadi prototipe bagi kita untuk memiliki pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam yang membutuhkan sebuah wadah yakni negara yang tertib, aman dan damai.

Negara yang demikian mesti memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh. Kehidupan kebangsaan yang baik akan membuat umat Islam bisa menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, melakukan kegiatan dakwah, pendidikan, dan melahirkan berbagai karya-karya inovatif lainnya.

Kita juga perlu sadar bahwa tanpa adanya sebuah negara yang aman dan damai, maka berbagai kegiatan umat beragama tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini bisa kita saksikan di berbagai negara di kawasan Timur Tengah.

Masyarakatnya hidup dalam suasana cemas, penuh ketakutan, kekurangan sandang, pangan dan papan, bahkan kehilangan masa depan. Masyarakat pun terkena dampaknya dan mengungsi mencari perlindungan dari negara lain. Masyarakat yang masih bertahan, setiap harinya menghadapi suasana ketakutan akibat perang di antara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan.

Agama dan Negara: Islam dan Indonesia

Hubungan tentang agama terutama Islam dengan negara adalah pembahasan yang tak ada habisnya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, tema tersebut terus diperbincangkan. Banyak tokoh intelektual Muslim pra-kemerdekaan yang menuliskannya dan membahasnya di berbagai forum.

Saat ini, sebagian kalangan umat Islam di Indonesia membuat gerakan yang memuat ide pendirian khilafah islamiyah. Kalangan tersebut ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dengan berbagai aturan yang harus mengacu pada hukum-hukum yang berlaku dalam Islam.

Menurut Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ada tiga macam respons dalam menghadapi hubungan antara Islam dengan negara. Ada respons integratif, respons fakultatif, dan respons konfrontatif.

Respons integratif berarti Islam sama sekali dihilangkan kedudukan formalnya dan umat Islam tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan sebuah negara.

Sikap responsif fakultatif berarti kekuatan gerakan Islam cukup besar di parlemen, maka mereka akan berusaha membuat perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika tidak, mereka juga tidak memaksakan, tapi menerima aturan yang dianggap berbeda dari ajaran Islam.

Terakhir, sikap konfrontatif adalah sikap penolakan tanpa kompromi terhadap kehadiran hal-hal yang dianggap tidak Islami. Lantas, bagaimana sebenarnya para pendiri negara Indonesia memutuskan pilihan tentang Islam dan negara?

Para pendiri bangsa lebih memilih sikap yang pertama, yaitu respons intergatif. Dalam mendirikan negara Indonesia, Islam terbukti menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan kemerdekaan seperti apa yang terjadi dalam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Islam bukan sekadar memperlihatkan simbol atau formalisasi Islam, tapi berfungsi nyata dalam kehidupan umatnya.

Sikap tersebut sudah menjadi pilihan yang paling realistis dan sudah terwujud dalam sistem negara. Maka, sebagai warga negara yang baik, kita mestinya menaati apa yang telah menjadi keputusan yang sudah ditetapkan.

Keputusan-keputusan tersebut harus senantiasa dijaga, seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI karena sifatnya yang sudah final. Indonesia bukan negara sekular yang memisahkan urusan agama dengan negara.

Indonesia juga bukan negara agama yang menjadikan hukum Islam secara legal formal menjadi hukum negara. Indonesia adalah negara religius yang memosisikan agama Islam sebagai etika sosial.

Menjadikan Islam sebagai etika sosial berarti telah menjadikan Islam sebagai salah satu cara untuk menghindarkan benturan agama dengan modernisasi atau pembangunan bangsa. Nilai-nilai agama Islam akan mendukung keindonesiaan yang adil, sesuai dengan nilai dalam Pancasila.

Respons yang dilakukan ini akan melahirkan sikap toleransi dan hidup yang harmonis antar umat beragama. Sebab, Indonesia adalah negara yang multikultur dan sangat plural.

Sebenarnya, Islam sendiri tidak mengenal pembagian wilayah yang jelas antara urusan politik dan agama. Tapi, Islam tidak pernah lepas dari politik. Konteks sejarah Islam justru menunjukkan bahwa agama itu lahir sebagai protes terhadap ketidakadilan di tengah masyarakat komersial Arab pada saat itu.

Bukankah sudah jelas bahwa Al-Qur’an telah memberikan dorongan untuk peduli pada hak-hak asasi manusia dan melindungi mereka dari manipulasi yang datang dari kelas-kelas masyarakat yang lebih kuat?

Fakta historis ini mestinya bisa menjadi alasan mengapa Islam lebih fokus pada nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Karena fokus inilah Islam tidak mempunyai seperangkat teori-teori politik yang koheren atau teori pemerintahan yang lengkap. Islam justru mampu membangun kehidupan bernegara dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan moral.[]

(Baca: Pendidikan Kebangsaan di Pesantren)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here