Ini Alasan Mengapa Pemimpin di Masa Nabi Harus dari Suku Quraisy

0
287

BincangSyariah.Com – Ibnu Khaldun dalam pemaparan sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan Islam dan berdirinya negara khilafah tidak lepas dari intervensi Ilahi, yakni dengan dikirimnya tentara dari kalangan malaikat, munculnya mukjizat-mukjizat dan kejadian-kejadian luar biasa lainnya dan itu artinya tidak tunduk kepada hukum-hukum sosial tertentu.

Namun dalam pemaparan selanjutnya, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw. tidak akan pernah tercapai jika tidak ditopang oleh hukum-hukum sosial yang berlaku di masa itu, yang dalam konteks perbincangan kita sekarang, bisa dikatakan dengan tegas bahwa keberhasilan dakwah Nabi sangat ditopang oleh Ashabiyyah orang-orang Arab.

Bagi Ibnu Khaldun, Allah memang mempertimbangkan Ashabiyyah ini ketika mengutus Nabi Muhammad saw sebagai rasul di kalangan kabilah Quraisy, kabilah dengan ashabiyyah terkuat di masanya. Selain mempertimbangkan Ashabiyyah yang kuat bagi semua jenis kepemimpinan, entah nubuwah atau khilafah, agama juga sangat mempertimbangkan ashabiyyah ini ketika menjadikan nasab Quraisy sebagai prasyarat kepemimpinan dalam Islam melalui lisan Nabi sendiri.

Sampai di sini tentu kita menemukan adanya kontradiksi yang sangat jelas dalam struktur pemikiran Ibnu Khaldun. Di satu sisi ketika menjelaskan berdirinya khilafah di awal-awal Islam, Ibnu Khaldun menegaskan peranan intervensi Ilahi dalam keberhasilannya, namun di sisi lain ia menegaskan bahwa keberhasilan Nabi dalam membangun sistem pemerintahan Islam tidak bisa dilepaskan dari ashabiyyah. Menegaskan adanya mukjizat di satu sisi dan menegaskan peranan ashabiyyah atau sebut saja hukum sosial di sisi lain jelas sangat kontradiktif.

Karena itu, pertanyaan yang muncul kemudian ialah apa yang menyebabkan Ibnu Khaldun menelurkan deskripsi yang bertentangan ini? Apakah di balik pandangannya yang menyatakan adanya intervensi Ilahi ini sebenarnya terselip keinginan Ibnu Khaldun untuk mengambil posisi aman karena tidak ingin menjadi incaran hujatan para ulama ataukah pandangan seperti ini muncul karena pengaruh dari keimanan dan pemahaman keagamaannya yang selalu menghantui pemikirannya yang rasional? Ataukah ada sebab lain yang perlu ditelaah lebih jauh?

Baca Juga :  Sahabat-Sahabat yang Pernah Menjadi Pembantu Nabi

Jelasnya Ibnu Khaldun sebenarnya tidak dalam posisi yang serba menerima mukjizat dan peristiwa luar biasa sehingga rasionalitasnya hilang. Di satu sisi, pandangan Ibnu Khaldun tentang hukum sosial, dan ashabiyyah adalah salah satunya, sebenarnya tidak lepas dari bayang-bayang kehendak ilahi. Hukum sosial bagi Ibnu Khaldun tidak lain adalah soal bagaimana cara Allah menetapkan adat atau kebiasaan di jagad raya ini.

Sedangkan di sisi lainnya, Ibnu Khaldun sebenarnya juga tidak bermaksud memaksakan mukjizat atau kejadian luar biasa untuk menjelaskan keberhasilan dakwah Nabi dan khilafah selagi mukjizat terbesar yang tidak bisa diperdebatkan lagi di kalangan umat Islam ialah mukjizat Alquran (dengan gaya bahasa yang indah dan maknanya menurut Ahlu Sunnah atau informasi tentang yang ghaib menurut Muktazilah).

Karena itu, ketika menegaskan bahwa sistem khilafah muncul dan berhasil mengekspansi negara-negara di bawah kekuasaan Persia dan Romawi berkat adanya intervensi ilahi atau mukjizat, yakni  peristiwa-peristiwa di luar kebiasaan yang sangat bertentangan dengan hukum sosial (taba’i al-umran), Ibnu Khaldun sebenarnya memiliki motif lain, yakni menutupi kekurangan yang ada dalam teori ashabiyyah yang dicetuskannya.

Ibnu Khaldun sebelumnya menegaskan bahwa kepemimpinan di kalangan masyarakat Arab, di mana  khilafah merupakan salah satu bagiannya, tidak akan mungkin bisa dipegang kecuali oleh kabilah yang memiliki ashabiyyah terkuat. Kepemimpinan juga, tegas Ibnu Khaldun, tidak akan pindah dan terwarisi kecuali ke kabilah terkuat.

Pandangan Ibnu Khaldun seperti ini tidak akan mungkin bisa diterapkan ke masa setelah Nabi wafat. Argumen yang bisa dikemukakan demikian: jika ashabiyyah terkuat di masa Nabi ialah ashabiyyah Quraisy, maka tentu berdasarkan logika yang digunakan Ibnu Khaldun, tampuk kepemimpinan pasca Nabi wafat akan jatuh ke tangan Bani Hasyim atau Bani Umayyah, dua kabilah terkuat dari Quraisy yang selalu bersaing baik sebelum maupun setelah Islam.

Baca Juga :  Zaid bin Haritsah; Anak Angkat Nabi

Namun yang terjadi dalam kenyataannya justru sebaliknya. Kepemimpinan justru dipegang oleh Abu Bakar yang berasal dari kabilah Bani Taym, kabilah Quraisy yang sangat lemah. Kita lihat bahwa Abu Bakar bukan dari Bani Hasyim dan bukan pula dari Bani Umayyah. Lebih dari itu, kepemimpinan pasca Abu Bakar juga diserahkan kepada Umar bin al-Khattab yang berasal dari kabilah Quraisy terlemah juga, Bani Adiyy. Ibnu Khaldun tentu sangat memahami kenyataan ini.

Berdasarkan kenyataan demikian, ketika memasukkan peranan intervensi Ilahi dalam keberhasilan dakwah Nabi dan berdirinya khilafah, tentu Ibnu Khaldun sebenarnya ingin menyelamatkan teorinya tentang taba’il al-umran atau hukum sosial secara umum, terlebih teorinya tentang ashabiyyah, dari kekurangan.

Kalau kita pinjam bahasa fikih, Ibnu Khaldun sebenarnya sedang melakukan hiyal fiqhiyyah dalam membangun teorinya tentang ashabiyyah dan karakteristik peradaban (tabai’ al-umran). Ini jelas hilah yang sangat cerdas yang lahir dari seorang ahli fikih yang terbiasa menerbitkan fatwa-fatwa. Hilah ini dilakukan untuk menyelamatkan teori ashabiyyah dan taba’i al-umran yang ingin ia jadikan sebagai hukum sosial yang pasti yang berlaku untuk masyarakat manusia pada umumnya.



BincangSyariah.Com dikelola oleh jaringan penulis dan tim redaksi yang butuh dukungan untuk bisa menulis secara rutin. Jika kamu merasa kehadiran Bincangsyariah bermanfaat, dukung kami dengan cara download aplikasi Sahabat Berkah. Klik di sini untuk download aplikasinya. Semoga berkah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here