Ibnu Khaldun dan Khilafah Islamiyyah

2
961

BincangSyariah.Com – Dalam kitabnya, al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun selalu membaca proses kesejarahan yang dialami Islam-Arab dalam kacamata ashabiyyah, sebuah konsep yang sebenarnya terinspirasi dari gagasan al-Ghazali tentang syaukah dan ghalabah sebagai prasyarat seorang pemimpin mendapuk kekuasaan dan ketaatan dari rakyatnya.

Namun problem yang muncul kemudian soal ashabiyyah ini ialah apakah di masa khilafah rasyidah seorang pemimpin harus berasal dari kabilah yang memiliki ashabiyyah yang kuat?

Faktanya, Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar bin al-Khattab masing-masingnya berasal dari kabilah Taym dan kabilah Adiyy yang dalam pertimbangan masa itu merupakan suku Quraisyh yang tidak memiliki pengaruh besar.

Karena itu, secara ashabiyyah, Bani Taym dan Bani Adiyy tidak sekuat Bani Umayyah dan Bani Hasyim baik di masa Jahiliyyah maupun di masa Islam (lihat artikel tentang al-Maqrizi). Bahkan kedua suku ini tergolong suku yang lemah.

Fakta ini jelas merongrong kewibawaan teori Ashabiyyah yang dicetuskan Ibnu Khaldun yang mensyaratkan tampuk kekuasaan dipegang oleh kabilah terkuat dengan tingkat Ashabiyyah yang tinggi.

Namun di mata sejarawan yang juga seorang ahli fikih ini, fakta ini sebenarnya tidak bertentangan dengan teori Ashabiyyahnya. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa masa khilafah rasyidah merupakan masa yang tidak jauh dari masa kenabian dan karena itu campur tangan ilahi dalam penegakkannya memungkinkan peristiwa-peristiwa luar biasa juga terjadi di masa ini.

Ditunjuknya Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab sebagai khalifah (yang keduanya berasal dari Bani Taym dan Bani Adiyy dimana pengaruhnya sangat dalam kabilah Quraish), bagi Ibnu Khaldun, merupakan peristiwa luar biasa (khawariq al-adat) karena sejatinya kabilah-kabilah yang tergabung dalam suku Quraish sangat mengunggulkan anak sukunya yang terkuat, yakni Bani Umayyah atau Bani Hasyim.

Tangan ilahi dalam masa khilafah rasyidah masih bekerja begitu kuat sehingga pertimbangan Ashabiyyah tidak relevan di masa ini.

Namun berdasarkan fakta ini, Ibnu Khaldun sebenarnya tidak banyak memusatkan perhatiannya pada negara Islam di awal pembentukannya, yakni di masa Nabi dan di masa Khilafah rasyidah.

Baca Juga :  Dua Etika yang Harus Dipenuhi Seorang Santri dalam Menuntut Ilmu

Ibnu Khaldun menganggap bahwa pendirian awal negara Islam di kedua masa ini beserta kesuksesan-kesuksesan yang dicapainya merupakan peristiwa-peristiwa luar biasa (khawariq al-adat), yakni, peristiwa yang tidak tunduk kepada hukum-hukum sosial dan sejarah dan peristiwa yang berada di luar hukum peradaban (tabai al-umran). Kesuksesan negara Islam di masa ini dengan penaklukan yang luas semuanya berkat intervensi ilahi.

Pendirian awal ini dianggapnya sebagai batu loncatan sekaligus mengawali babak baru kesejarahan bagi bangsa Arab.
Ibnu Khaldun dalam al-Muqaddimah mengemukakan pandangannya demikian:

إن أمر الدين والإسلام كان كله بخوارق العادة من تأليف القلوب عليه واستماتة الناس دونه….

“Masalah penegakan negara Islam awal semuanya kembali kepada peristiwa di luar kebiasaan mengingat orang-orang di masa ini secara serentak tunduk di bawah naungannya…”

Dan itu artinya ada campur tangan ilahi dalam sistem kekhilafahan. Setelah itu, Ibnu Khaldun mempertegas kembali soal khawariq al-adat yang tidak tunduk pada hukum sosial dan sejarah ini:

فلم يحتج إلى مراعاة العصبية لما شمل الناس من صبغة الانقياد والإذعان وما يستفزهم من تتابع المعجزات الخارقة والأحوال الإلهية الواقعة والملائكة المترددة التي وجموا منها ودهشوا من تتابعها فكان أمر الخلافة والملك والعهد والعصبية وسائر هذه الأنواع مندرجا في ذلك القبيل.

“Karena itu, penegakan negara Islam di masa ini tidak perlu lagi mempertimbangkan ashabiyyah. Hal demikian karena orang-orang Arab sudah tunduk dan patuh dengan sendirinya kepada pemimpin Islam ketika melihat mukjizat-mukjizat yang berada di luar nalar, ketika melihat intervensi ilahi dalam peristiwa kesejarahan dan ketika menyaksikan campur tangan malaikat dalam berbagai usaha penegakannya. Dengan kata-kata lain, khilafah, kerajaan, ashabiyyah dan sejenisnya tunduk ke dalam intervensi ilahi ini.”

Adanya intervensi ilahi ini maksudnya bahwa penegakan khilafah bukan semata karena faktor ashabiyyah namun juga faktor akidah yang memainkan peranan begitu signifikan di masa kenabian dan masa khilafah ini.

Baca Juga :  Ibnu Khaldun dan Filsafat Sejarah

Jika di masa kenabian dan khilafah kita melihat bahwa semua peristiwa tunduk di bawah intervensi ilahi, maka di masa selanjutnya, faktor ashabiyyah menjadi pertimbangan penting bagi berdiri dan jatuhnya negara. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menegaskan:

لما انحسر ذلك المدد بذهاب تلك المعجزات ثم بفناء القرون الذين شاهدوها فقد استحالت تلك الصبغة قليلا فقليلا وذهبت الخوارق وصار الحكم للعادة كما كان…

“Ketika masa kenabian dan khilafah ini semakin jauh dari kemunculannya dan mukjizat tidak lagi ada di masa berikutnya serta banyak aktor-aktor sejarah yang hidup di masa nabi dan khilafah ini telah wafat, maka hilanglah intervensi ilahi ini tahap demi tahap dan lenyap pula peristiwa-peristiwa luar biasa. Lalu semuanya kembali lagi ke hukum sosial yang sudah berlaku sebelumnya.”

Lewat kutipan di atas, Ibnu Khaldun mempertegas pandangannya bahwa pasca masa kenabian dan khilafah rasyidah yang penuh dengan mukjizat ini, semua peristiwa kesejarahan tidak lagi tunduk kepada intervensi ilahi dan semuanya itu kembali lagi kepada hukum awal, yakni hukum sosial dan hukum peradaban.

Dengan kata-kata lain, tampuk kekuasaan dan kerajaan tunduk lagi kepada hukum ashabiyyah yang dulu sebelum Islam menjadi faktor terkuat bagi sampainya kabilah atau suku ke tampuk kekuasaan.
Demikianlah, bagi Ibnu Khaldun, negara kenabian dan khilafah belum pernah mengalami proses kesejarahan secara alami, yakni proses yang berjalan menurut hukum-hukum sosial, sejarah dan peradaban tertentu.

Negara Islam, bagi Ibnu Khaldun, baru menyejarah berdasarkan kepada hukum sosial ketika Muawiyah menjadi khalifahnya. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa di masa Muawiyah, Ashabiyyah telah mencapai puncak tujuannya, yakni tampuk kerajaan, sedangkan pertimbangan keagamaan dalam pemilihan pemimpin tidak lagi menjadi prioritas utama. Yang dibutuhkan di masa ini ialah pemimpin politik atau kerajaan yang didasarkan kepada ashabiyyah, bukan agama.
Ibnu Khaldun dalam al-Muqaddimah menegaskan:

Baca Juga :  Mengenal Identitas Para Pembunuh Usman bin Affan

ثم اقتضت طبيعة الملك بالانفراد بالمجد واستئثار الواحد به، ولم يكن معاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه فهو أمر طبيعي ساقته العصبية واستشعرته بنو أمية.

“Logika kerajaan menuntut sang raja untuk bersikap otoriter. Karena itu, Muawiyah sebenarnya bertindak otoriter bukan atas kehendaknya sendiri atau kehendak kabilahnya. Hal demikian karena kerajaan menuntut sikap demikian. Tentu sikap otoriter ini digerakkan oleh hukum ashabiyyah sendiri dan sangat dipahami betul oleh Bani Umayyah. Karena itu, mereka dengan sendirinya harus tunduk kepada hukum ini.”

Lalu apa konsekwensinya jika raja tidak otoriter dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan politiknya? Berkaca dari Muawiyah, Ibnu Khaldun menjawab:
Kalau saja Muawiyah tidak menerapkan sistem otoriter, maka akan terjadi perpecahan umat dimana kesatuan dan persatuannya merupakan hal terpenting baginya. Hal demikian karena perpecahan umat akan berpengaruh terhadap masa depan agama.

Meski ashabiyyah sangat ditonjolkan di masa-masa ini, namun agama tetap terlindungi. Hal demikian seperti yang dibuktikan oleh usaha-usaha Bani Umayyah dalam membela dan menyebarkan agama Islam ke berbagai macam wilayah.

Pertanyaan selanjutnya bisakah sistem kekhilafahan ini dibangkitkan kembali di masa sekarang? Kalau kita menjawabnya lewat perspektif khaldunian, jelas jawabannya negatif karena bagi Ibnu Khaldun, pemerintahan apapun yang tidak didasarkan kepada ashabiyyah tertentu tidak akan mampu membentuk negara.

Sementara itu, sistem kekhalifahan bagi Ibnu Khaldun merupakan sistem yang utopis dan tidak alami. Sistem ini hanya akan bangkit kembali jika ada nabi baru dan sahabat baru yang memungkinkan adanya intervensi ilahi dalam setiap langkah-langkahnya. Persoalannya dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Dengan kata-kata lain, sistem khilafah, bagi Ibnu Khaldun tidak akan pernah tegak kembali.



BincangSyariah.Com dikelola oleh jaringan penulis dan tim redaksi yang butuh dukungan untuk bisa menulis secara rutin. Jika kamu merasa kehadiran Bincangsyariah bermanfaat, dukung kami dengan cara download aplikasi Sahabat Berkah. Klik di sini untuk download aplikasinya. Semoga berkah.

2 KOMENTAR

  1. Mungkin yang dimaksud ibnu khaldun, tentang khilafah nanti adalah imam mahdi, yang dari keturunan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, yang mempunyai nama dan nama ayah yang sama dengan nabi, yaitu nanti doa bernama Muhammad bin Abdillah, yang mana do situ ada campur tangan Ilahi, imam mahdi ini akan dirubah oleh Allah, lebih alim lebkh segalanya dibandingkan sebelumnya, hanya dalam waktu satu malam…

    WALLAHU A’LAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here