Fikih Ekonomi (5); Perjanjian

0
263

BincangSyariah.Com- Saat ini kita sudah masuk pada bagian ke tiga dari lima tema besar (Lihat Fikih Ekonomi 1 ) yang akan dibahas dalam serial Fikih Ekonomi. Membahas perjanjian berarti kita membahas hubungan yang mengikat antara satu orang dengan orang lain. Hubungan ini dibentuk di atas rasa kepercayaan dan kehendak baik.

Dalam Islam setiap perjanjian selalu didasarkan pada rasa saling percaya dan musti berawal dari iktikad baik, untuk itu tidak boleh ada unsur gharar (ketidak pastian), maisir (judi), zhalim (memanfaatkan posisi dominan untuk mencurangi partner atau bentuk kecurangan lainnya). Sedangkan yang melekat pada barang yang diperdagangkan adalah tidak boleh yang diharamkan atau akan berakibat pada melanggar hukum atau syariat.

Zhalim atau perbuatan curang, gharar, maisir, walaupun kedua yang terakhir ini ada keridhoan antara mereka tetap tidak diperbolehkan. Sebab, masih sangat memungkinkan adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak.

Untuk itu Islam mengatur perjanjian sedemikian rupa agar kedepannya tidak terjadi permasalahan. Bahkan dalam perjanjian yang bersifat sakral maka akan semakin banyak aturan yang dibuat. Apabila semakin penting sebuah perjanjian maka semakin banyak pula aturannya, misalnya perkawinan.

Dalam perjanjian ada empat hal yang musti diperhatikan, yaitu : (1) Pihak yang berjanji; (2) Isi dan bentuk perjanjian; (3) Tempat melakukan perjanjian; (4) pilihan penyelesaian sengketa.

Pertama, pihak yang berjanji. Pihak yang berjanji harus dewasa setidaknya berumur 17 tahun dan orang yang bertransaksi tidak dalam keadaan tidak sadar atau dalam tekanan. Untuk badan hukum maka musti diperhatikan AD/ART badan hukum tersebut siapa yang berwenang untuk melakukan perjanjian.

Kedua, isi dan bentuk perjanjian. Isi perjanjian harus diperhatikan tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Selain itu isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan syariat. Seperti mengandung unsur gharar, haram, maisir, riba, dan zhalim.

Baca Juga :  Kenapa Orang Puasa Sering Ngantuk?

Selain itu musti dijelaskan secara rinci hak dan kewajiban para pihak, objek yang diperjanjikan, harga, penyerahan, resiko yang akan timbul, serta hal-hal lain yang menjadi unsur-unsur pelaksana dari perjanjian. Sehingga model perjanjian akan sangat mempengaruhi muatan atau isi perjanjian.

Ketiga, dalam melakukan perjanjian pilihan tempat harus diperhatikan karena ia akan berakibat pada tempat penyelesaian sengketa.

Keempat, pilihan penyelesaian sengketa. Dalam membuat perjanjian musti ditegaskan lembaga apa yang menjadi tempat untuk menyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa. Dalam memilih tempat penyelesaian sengketa dalam dipilih antara litigasi (melalui pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan). Pilihan penyelesaian sengekta di luar pengadilan dapat dilakukan di arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

Dalam memilih lembaga penyelesaian sengketa musti tegas, tidak boleh ada kemungkinan untuk memilih ditempat penyelesaian sengketa lainnya. Untuk itu dalam pilihan lembaga penyelesaian sengketa baiknya hanya satu lembaga saja.

Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here