Empat Rukun Ijma’

0
2759

BincangSyariah.Com – Sebagaimana dijelaskan bahwa ijma merupakan kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa terhadap sebuah hukum syara’. Dari definisi tersebut menurut Abul Wahab Khalaf dalam kitab ‘Ilm Ushul Fiqh, terdapat empat rukun ijma’ yang merupakan hakikat dan unsur pokok dari suatu ijma. Di antaranya:

Pertama, saat berlangsung kejadian yang memerlukan adanya ijma, terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid. Karena kesepakatan tidak dapat terjadi kecuali berdasarkan kesepakatan pndapat dari seluruh mujtahid. Jika pada suatu masa tidak ada mujtahid sama sekali kecuali hanya satu maka ijma tidak bisa terlaksana secara hukum. Karena itu tidak ada ijma pada zaman Rasul karena beliau satu-satunya mujtahid pada saat itu.

Kedua, semua mujtahid itu pada satu masa sepakat atas hukum suatu masalah tanpa memandang negeri asal, suku dan kelompok tertentu. Jika pada masa tersebut yang mencapai kesepakatan suatu hukum hanya ulama Haramain saja, atau hanya ulama Irak saja, maka ijma’ tidak dapat disebut ijma’. Karena ijma hanya tercapai dalam kesepakatan menyeluruh saja.

Ketiga, kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukanan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, baik pendapat itu dikemukakan dalam bentuk ucapan dengan mengeluarkan fatwa, atau dalam bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan dalam kedudukannya sebagai hakim. Penyampaian pendapat itu mungkin dalam bentuk perseorangan yang kemudian ternyata hasilnya sama atau secara bersama-sama dalam suatu majelis yang sesudah bertukar pikiran ternyata terdapat kesamaan pendapat.

Keempat, kesepakatan hukum dicapai dari hasil kesepakatan pendapat para ulama secara keseluruhan. Seandainya ada sebagian dari ulama yang tidak setuju dengan kesepakatan tersebut maka tidak bisa disebut sebagai ijma. Meski para ulama yang berbeda pendapat itu sedikit dan yang setuju banyak. Karena ketika terdapat perbedaan ulama maka ada kemungkinan terdapat kesalahan, sehingga pada saat itu kesepakatan yang dicapai oleh mayoritas tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara yang pasti dan wajib.

Baca Juga :  Belajar Ulumul Quran: Perbedaan Tafsir dan Takwil     

Faishal Ibn Dawud dalam al-‘Ijma’‘inda al-Ushuliyyin menjeskan bahwa keempat tersebut merupakan rukun-rukun yang disepakati oleh para ulama. Adapun ijma’ yang dipertentangkan adalah ijma’ sukuti yaitu kesepaatan yang didapat karena mujtahid lain tidak mengemukakan pendapatnya, sehingga tidak diketahui apakah dimanya adalah tanda sepakat atau tidak. Adapun rukun yang dikemukakan oleh Imam Ghazali lebih mengerucut pada dua hal; yaitu adanya para mujtahid dan kesepakatan.

Menurut sebagian ulama dari golongan Nazhamiyah dan Syiah berpendapat bahwa realisasi ijma dengan rukun-rukun sebagaimana disebutkan di atas sangat sulit diterapkan di kehidupan nyata. Sebab tidak ada ukuran tertentu untuk mengetahui bahwa seseorang telah sampai pada derajat mujtahid. Selain itu mungkin susah untuk mengumpulkan mereka secara fisik atau mengumpulkan pendapat mereka secara kolektif atau perorangan. Dan sekalipun pendapat mereka dapat dikumpulkan dengan cara meyakinkan tidak ada yang menjamin bahwa setiap mujtahid itu akan tetap pada pendiriannya sampai semua pendapat terkumpul semua.

Namun Abdul Wahab Khalaf menentang pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa ijma mungkin saja terjadi dalam kenyataan, sebagaimaan pengangkatan Abu Bakar mengantikan Rasulullah, haramnya lemak babi, berhaknya kakeh terhadap harta warisan atas harta cucunya, serta tertutupnya hak waris cucu dengan adanya anak kandung dan sebagainya. Memang pengumpulan ijma akan sulit jika dilakukan perorangan atau kelompok. Namun realisasi ijma sebenarnya akan mudah tercapai pelaksanaannya jika ijma ditangani oleh negara secara langsung berkerjasama dengan negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apalagi di zaman serba modern ini, di mana teknologi informasi memungkinkan untuk bertukar pendapat dan berdiskusi semakin mudah.

Pada akhir penjelasannya tentang perdebatan mengenai minimnya tingkat realisasi ijma di kehidupan nyata, Abdul Wahab Khalaf sampai pada sebuah pendapat bahwa sebuah hukum bisa dikatakan mencapai ijma jika tidak diketahui adanya pendapat yang menyalahinya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here