Efek Beragun Aset dalam Tinjauan Hukum Islam

2
901

BincangSyariah.Com – Umumnya, saat kita melakukan jual beli secara langsung di pasar tradisional, kita pasti akan langsung bertemu dengan penjual produk yang hendak kita beli. Seumpama kita hendak membeli beras, kopi, teh, perabot rumah tangga, atau bahkan sepeda motor, mobil, rumah, dan lain-lain, maka kita umumnya menemui penjualnya secara langsung, dan melakukan tukar-menukar harga dengan barang. Pasar seperti ini, namanya pasar langsung. Sebagian pihak menyebutnya dengan istilah pasar klasik.

Adalah bagian dari pasar langsung itu, jual beli yang dilakukan dengan jalan pemesanan barang (bai’ salam). Pemesan dengan yang dipesani, baik bertemu secara langsung lewat kontak mata atau tidak, melalui wakil atau tidak, melalui makelar atau tidak, lewat media atau tidak, pokok jual beli itu berusaha mempertemukan antara penjual dan konsumen, dengan objek yang dijual berupa barang jadi atau hendak dirakit dengan spesifikasi yang diketahui (maushufun fi al-dzimmah), maka jual beli semacam ini adalah masuk kategori jual beli tradisional. (Baca: Mengenal Produk Kredit Tanpa Agunan dengan Basis Akad Qiradl dalam Fikih)

Masih termasuk dalam kategori jual beli klasik, adalah jual beli barang yang belum ada, namun bisa dipertanggungjawabkan pengadaannya, serta ada khiyar aib atau khiyar syarat, atau khiyar ghabn, maka jual beli seperti ini juga masuk kategori jual beli klasik. Tak urung, para fuqaha sudah merumuskan berbagai hukumnya, rinciannya, batas-batas kebolehannya, dan lain sebagainya. Kita tinggal merujuk, menelaah dan mencermati masing-masing.

Seiring perkembangan teknologi, dan pentingnya surat serta bukti kepemilikan atas suatu barang, maka muncullah kemudian yang dinamakan “surat berharga.” Kita mahu menjual rumah, atau tanah, umumnya kita juga diminta untuk menunjukkan “bukti kepemilikan” atas rumah dan tanah itu. Demikian halnya, bila kita hendak membeli atau menjual mobil. Yang turut dipertanyakan biasanya adalah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) itu.

Semestinya, kalau kita ikut tradisi jual beli klasik, asal barang itu sudah diserahkan kepada kita dan kita sudah menyerahkan sebuah harga gantinya, maka barang itu sah menjadi milik kita. Enggak perlu repot-repot mikirin lagi surat-suratnya. Kita juga sah memakainya di lintasan jalan raya manapun, meski tanpa plat nomor kendaraan.

Bila ada polisi yang menyetop kendaraan kita karena tidak berplat nomor kendaraan sebagaimana mestinya, maka seharusnya kita tinggal menjawab: “Maaf, Pak Polisi! Kendaraan ini sudah saya beli. Jadi suka-suka saya mau memakainya di jalan manapun.” Kalau Pak Polisi kemudian menilang kita, maka semestinya kita tinggal menjawab: “Pak Polisi ini bagaimana? Bapak nggak takut neraka?” Tapi, dengan alasan apapun, Pak Polisi itu pasti tidak akan mendengarkan alasan kita, sebab adanya aturan tentang kepemilikan.

Intinya bahwa, ternyata surat kepemilikan kendaraan bermotor itu adalah bagian dari “surat berharga”. Berharganya surat tersebut, sebab di dalamnya ada manfaat menyatakan suatu “hak” atas barang. Tanpa bukti “surat kepemilikan”, petugas lalu lintas bisa mencurigai bahwa “jangan-jangan kendaraan itu diambil atau dibeli dari orang yang tidak berhak menjualnya.” Antisipasi terhadap kepemilikan bodong dan transaksi yang tidak dibenarkan baik oleh agama maupun oleh pranata sosial adalah bagian dari alasan “penertiban surat-surat pernyataan kepemilikan”.

الدين والملك توأمان، فالدين أصل والسلطان حارس، فما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع

“Agama dan kekuasaan negara adalah ibarat imam-makmum. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, akan tersia-siakan. (Ihya Ulum al-Din, Juz 1, halaman 17)

Jadi, kita sudah sepakat bahwa “surat bukti kepemilikan” merupakan “surat berharga”.  Ada kendaraan tanpa adanya Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dalam praktiknya juga harganya turun. Mengapa? Karena keamanannya tidak bisa dijamin. Padahal, jaminan itu merupakan unsur terpenting dari jual beli. Sebab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang praktik mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak bisa dijamin.”

Tidak bisa dijamin itu berarti bisa diartikan sebagai hilangnya sebagian dari beberapa hak kepemilikan. Makanya, jika ada yang bertanya, bagaimana jual beli sepeda motor atau kendaraan blong, tanpa surat-surat pokok kendaraan, seperti BPKB? Maka, jika dilihat dari hadits ini, hukum jual belinya sudah pasti haram karena zahir larangan yang termaktub dalam hadis tersebut.

Alhasil, dari uraian-uraian di atas, semua bentuk “surat berharga” itu hakikatnya memiliki beberapa faedah/fungsi, antara lain: a) ia menyatakan kepemilikan (huquq al-tasharruf fi al-milkiyyah), dan b) ia menyatakan suatu penjaminan (agunan). Jadi, andaikan suatu saat “surat-surat berharga” itu kita taruh di pegadaian, meskipun tanpa disertai dengan barang fisiknya (sebab pegadaian tidak punya tempat untuk menyimpan barang fisik), maka “surat-surat berharga” itu secara tidak langsung menjadi fungsi pernyataan c) “bukti utang berjamin aset”. Bahasa kerennya adalah bukti pernyataan “Kredit Beragun Aset.”

Nah, dalam dunia transaksi modern, surat-surat berharga ini tidak hanya menjadi “bukti kepemilikan atas barang / aset”. Saat kita menyertakan suatu modal ke dalam suatu syirkah, maka kadang kita diberi “lembar bukti penyertaan modal (investasi)”. “Lembar bukti” ini menjadi “surat sakti” bahwa ketika terjadi pembagian hasil usaha, maka berbekal bukti tersebut, kita bisa menuntut bagian dari hasil usaha sesuai dengan nisbah modal yang kita masukkan ke dalam syirkah. “Lembar bukti” penyertaan modal seperti ini, dalam dunia modern kemudian dikenal dengan istilah “saham”.

Jadi, “saham” ini hakikatnya juga merupakan pernyataan atas suatu aset. Aset apa? Aset manfaat berupa hak mengklaim bagi hasil. Jadi, bila suatu saat ia dipindahtangankan kepada orang lain, maka orang yang menerimanya juga memiliki hak untuk mengklaim bagi hasil dari syirkah sebagaimana ia diterbitkan. Alhasil, “saham” disebut juga dengan istilah “surat berharga berjamin aset manfaat”.

Nah, semua surat-surat berharga sebagaimana yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Pasal 1, angka 5, kemudian disemati dengan istilah “efek”. Jadi, efek dengan surat berharga adalah  dua nama satu arti. Ia menyatakan sebuah kepemilikan atas aset dan sekaligus jaminan. Efek yang menyatakan jaminan-jaminan dan hak-hak ini, selanjutnya dikenal dengan istilah “Efek Beragun Aset (EBA).”

Jadi, jelas bukan, apa maksud dari “Efek Beragun Aset”? Bagaimana jika ia dijualbelikan? Apakah boleh? Jawabnya adalah, yang terpenting dari jual beli itu adalah keberadaan dzimmah (bisanya dijamin) dan “dlaman” atau jaminan. Jika tidak ada “dzimmah” atau “dlamman”, maka itu artinya jual belinya adalah jual beli barang “ghaib”, enggak ada barangnya.

Adanya “dzimmah” dan “dlaman”, menandakan bahwa barang tersebut ada dan dijamin hukum. Jadi, kalau terjadi praktik jual beli “efek” atau “surat berharga”, maka hakekatnya terjadi jual beli hukman. Pembelinya memiliki hak menagih barang dengan bekal bukti “efek”. Penyerahan efek dari penjual ke pembeli, menandakan terjadinya “qabdlu”, yang dikenal dengan istilah “qabdlu hukman”, yaitu serah terima yang dijamin hukum. Wallahu a’lam bi al-shawab

2 KOMENTAR

  1. […] BincangSyariah.Com – Untuk memahami kedudukan reksadana dalam hukum Islam, maka diperlukan membuka referensi kembali tentang Efek Beragun Aset (EBA). Bahwa EBA merupakan surat berharga yang memiliki jaminan berupa aset. Aset yang dimaksud di sini ada 2, yaitu berupa aset manfaat (ainu al-manfaat) dan aset fisik (ainu al-mal). (Baca: Efek Beragun Aset dalam Tinjauan Hukum Islam) […]

  2. […] BincangSyariah.Com – Di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 121/DSN-MUI/II/2018 dijelaskan mengenai keberadaan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP). Efek Beragun Aset (EBA) sendiri didefinisikan sebagai surat berharga (efek) yang diterbitkan oleh penerbit dan terdiri dari sekumpulan aset. Sementara itu, penyertaan istilah syariah di belakang EBA, adalah dimaksudkan untuk membedakan antara aset yang bukan syariah dengan aset syariah. (Baca: Efek Beragun Aset dalam Tinjauan Hukum Islam) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here