Ayatku, Ayatmu dan Ayat Kita

0
663

BincangSyariah.Com – Tahun politik merupakan ladang paling subur bagi tumbuh dan merebaknya isu SARA. Melalui SARA ini, paling tidak, agama menjadi senjata paling ampuh dalam menyerang lawan politik. Bagi pihak oposisi agama dipakai untuk melawan pemerintah dan sebaliknya pula bagi pihak pemerintah agama digunakan untuk mengkonter oposisi.

Dimulai dari kasus kecil seperti kesalahan ucap dari al-fatihah menjadi alpatekah sampai ke kasus besar seperti penistaan ayat al-Maidah dan pembakaran bendera tauhid. Semua peristiwa ini digodok dan dimasak lalu dikonsumsi untuk memengaruhi public dalam menjatuhkan pilihan mereka. Sebagian ustadz, habib dan dai (yang terkadang tidak kapabel dengan kapasitas keulamaan namun memiliki daya tarik secara retorika) diciptakan untuk menjadi provokator handal yang dapat menarik simpati masa. Mereka mendadak menjadi sosok berpengaruh dalam menentukan persepsi publik.

Lebih menariknya lagi, melalui tokoh-tokoh agama ini, banyak ayat atau hadis dikutip sekedar untuk mendelegitimasi lawan politik yang di sisi lain melegetimasi pilihan politiknya sendiri. Ada ayat al-Quran, hadis Nabi atau perkataan ulama seperti Imam as-Syafii yang disitir dan dikutip di sana-sini hanya untuk menyingkirkan pihak lawan dan memperkukuh ego.

Bahkan bahasa-bahasa agama seperti kafir, munafik, muslim sejati sudah menjadi konsumsi sehari-hari di kalangan mereka.
Fenomena seperti ini sebut saja sebagai politisasi agama atau meng-agama-kan politik. Seolah jika seseorang memilih paslon tertentu, maka sudah dengan sendirinya pilihan ini menunjukkan identitas keagamaan dan keimanan seseorang.

Dalam situasi seperti ini, perang ayat, hadis atau bahkan perkataan ulama tidak mungkin dapat dihindarkan. Bahkan saat suatu ayat terasa dilecehkan pun, selalu yang disalahkan adalah lawan politiknya yang diklaim sebagai yang tidak mengikuti agama.

Baca Juga :  Sejarah dan Cara Mengetahui Laylatul Qadar Menurut Syaikh Nawawi al-Bantani

Dan menariknya, perang ayat ini dilakukan oleh para ustadz dan para dai yang seharusnya memberikan ketentraman spiritual dan menjadi penyejuk umat namun malah menjadi dai-dai yang selalu mendiskreditkan pihak-pihak lawan. Rakyat didorong untuk memadukan antara sikap agama dan kejengkelan terhadap keadaan. Secara tersirat diajukan klaim bahwa perbedaan pendirian antara agama dan negara, dua lembaga yang sama-sama abstrak, harus berakhir dengan kesalahan pihak negara.

Dai-dai seperti ini malah memilih ayat dan hadis favorit untuk melegitimasi sikap politik mereka. Ayat al-Quran seolah mudah untuk ditarik sana-sini sesuai dengan syahwat politik individu yang bersangkutan. Padahal jika sebuah ayat dilecehkan, umat akan dengan sendirinya tersinggung apalagi pelecehannya berkait kelindan dengan situasi politik yang menguntungkan maka preseden ke arah politisasi ayat menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan.

Di sini ayat al-Quran dan hadis Nabi tidak lagi memperoleh basis kesakralannya karena di balik penyampaian pesan agama oleh tokoh keagamaan tersebut terselubung motif-motif politik. Muncullah fenomena bagiku ayatku, bagimu ayatmu. Fenomena ini sering disebut sebagai perang ayat.

Amarah umat Islam ketika ayat dihujat atau disalahbacakan atau dibakar bisa jadi bukan ditujukan ke peristiwa itu sendiri. Mereka marah karena alasan-alasan lain. Mereka menggunakan ayat sebagai cara berkelit saja: mereka sedang berteriak di balik selubung bahasa Tuhan untuk memaki keadaan yang timpang di sekitar mereka sendiri.

Ketika umat marah gara-gara buku Salman Rushdie, The Satanic Verses, misalnya, mereka sebenarnya sedang marah dan berang terhadap dominasi cultural Barat. Ketika Nawal Saadawi – seorang perempuan novelis Mesir yang banyak menulis mengenai diskriminasi perempuan di negerinya – dihujat ulama yang terjadi sesungguhnya bukanlah karena ayat Tuhan dilecehkan. Tetapi Saadawi dianggap sebagai cabang dari pohon besar yang selama ini menjadi sumber kejahatan: Barat.

Baca Juga :  Mata Rantai Penulisan Kitab Fikih Syafi’i

Ketika sebagian umat marah gara-gara bendera tauhid atau bendera Nabi (?) dibakar, mereka sebenarnya sedang marah, balas dendam atau paling tidak kecewa terhadap pemerintah dalam soal kebijakan agamanya yang terkesan seolah mendiskriminasi (?) atau mungkin karena pilihan politik yang berbeda. Soal khilaf di kalangan ulama fikih terkait boleh atau tidak pembakaran bendera yang di dalamnya ada ayat al-Quran tidak menjadi perhatian utama, yang penting adalah bagaimana peristiwa ini dijadikan sebagai ajang kemarahan atau kekecewaan yang terpendam yang akan meletup sewaktu-waktu ketika menemukan momennya.

Jelas kondisi seperti ini tidak menyehatkan dan tidak mencerdaskan. Seharusnya umat selalu belajar dari sejarahnya sendiri, terutama sejarah kelam pertikaian antara Aisyah dan Uthman yang berujung kematian yang terakhir, pertikaian Ali dengan Thalhah, Zubair dan Aisyah yang berujung kepada perang internal di tubuh umat serta pertikaian antara Ali dan Muawiyah.

Semua pertikaian ini selalu membawa agama sebagai alat untuk menjustifikasi kebenaran masing-masing dan dampak dari politisasi agama ini justru pada tahap selanjutnya memecah umat Islam menjadi berbagai macam golongan yang selalu mengalami konflik tak berkesudahan sampai sekarang.

Konflik sunni dan syiah dengan sendirinya mencerminkan bagaimana konflik politik di era sahabat yang menggunakan agama membawa dampak negatif bagi laju perkembangan Islam, bahkan tumbangnya kekhilafahan Islam merupakan efek dari penggunaan agama sebagai ekspresi ketidakpuasan politik dan ekonomi.
Dengan membaca akhir kisah dari politisasi agama di kalangan sahabat Nabi dulu, seharusnya kita tidak mengulang kesalahan di masa silam.

Politik itu sifatnya terkadang memecah belah sedangkan agama itu menyatukan. Jika agama ditunggangi politik, agama tentunya akan menjadi alat pemecah umat. Dengan kata-kata lain, kita harus berhati-hati. Allahu Alam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here