Wakaf Uang dalam Pandangan Hukum Islam

0
543

BincangSyariah.Com – Di pagi yang cerah, dengan segarnya angin pagi berhembus dari arah pantai, penulis sempatkan untuk membuka-buka beranda akun media sosial guna mencari tema tulisan yang menarik. Sebaris dua baris akun berjajar penulis baca dan cermati, dan pandangan penulis tertegun pada salah satu caption besar dari akun media sosial, yang menyatakan begini: “Wakaf uang dan wakaf melalui uang itu dua hal yang berbeda.” Lama penulis renungi caption ini, sembari membuka kembali kitab rujukan.

Awalnya, penulis coba untuk awal kalinya menelusuri akun itu. Hasil penelusuran, penulis dapati bahwa pemilik akun memang salah satu panitia yang tengah mencari donasi buat pembangunan masjid di desanya. Ia menyertakan sebuah rekening dalam beberapa statusnya, atas nama Panitia Pembangunan Masjid. Di situ ia menawarkan pembebasan lahan dengan rincian untuk 1 x 10 meternya dengan harga 2,5 juta rupiah. Dari donasi yang ada, ia membelikannya sebidang tanah dengan akad bahwa itu adalah tanah wakaf titipan dari donatur. Dalam konteks seperti ini, disebutnya sebagai “wakaf melalui uang”. Benarkah?

Setidaknya, dari pernyataan itu, penulis menggarisbawahi adanya dua obyek akad. Pertama, obyek akadnya adalah uang itu sendiri yang hendak dipergunakan untuk kebutuhan membangun masjid. Kedua, obyek akadnya adalah barang yang belum berwujud, namun bisa diwujudkan setelah menyetorkan uang dan membelanjakannya untuk kebutuhan pembangunan masjid.

Dua hal ini akan coba kita kupas dari sisi hukumnya. Mana yang benar? Apakah penyerahan uang itu sudah bisa disebut wakaf uang? Ataukah, saat sesudah dibelanjakan, baru kemudian barang yang dibelanjakan itulah yang disebut barang wakaf?

Sebagai pembuka kajian, kita hadirkan pernyataan dari pengarang Kitab Hawasy al-Syarwani, yang menjelaskan sebagai berikut:

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا لِيَبْنِيَ بِهِ زَاوِيَةً أَوْ رِبَاطًا فَيَصِيرَ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ

“Syekh Abu Muhammad berkata: “Apabila seseorang meminta donasi dari masyarakat untuk membangun suatu fasilitas tertentu bagi musholla (masjid kecil), atau asrama, maka demikian pula hukum dana hasil donasi tersebut, harus disalurkan sesuai dengan akad permintaannya, yaitu untuk membangun semua fasilitas yang diakadkan itu.” (Hawasy al-Syarwani, Juz 6, halaman 250)

Baca Juga :  Hak-hak Anak setelah Dilahirkan

Lafadh “liyabna bihi” pada ibarat di atas, menjelaskan mengenai upaya menetapkan secara khusus peruntukan donasi yang terkumpul, yaitu untuk membangun fasilitas mushalla, dan sebagainya. Yang penting pokoknya fasilitas harus wujud dengan donasi. Dengan demikian, uang yang disalurkan oleh donatur tidak akan diperuntukkan selainnya.

Lebih lanjut, dalam kitab Hasyiyahnya menyebutkan sebagai berikut:

وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ اْلآخِذُ مَحَلاًّ بِعَيْنِهِ حَالَ اْلأَخْذِ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَيُتَخَيَّرُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِيْ يُبْنَى فِيهِ أَوْ لاَ بُدَّ مِنَ التَّعْيِيْنِ ؟ فِيْهِ نَظَرٌ وَلاَ يَبْعُدُ الصِّحَّةُ تَوْسِعَةً فِي النَّظَرِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ مَا أَمْكَنَ ثُمَّ لَوْ بَقِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِيْ أَخَذَهَا لِمَا ذُكِرَ شَيْءٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَيَنْبَغِيْ حِفْظُهُ لِيَصْرِفَ عَلَى مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الْمَصَالِحِ اهـ

Artinya:

“Andaikan ada seorang relawan donasi meminta donatur dari masyarakat, namun tidak diberitahukan mengenai tempat penggunaan donasi tersebut, adakah hal semacam ini sah? Atau ada dua tempat lahan peruntukan donasi, kemudian masyarakat disuruh memilih mengenai tempat ke mana donasinya akan disalurkan, adakah hal ini sah? Atau apakah wajib bagi pihak yang menggalang donasi itu menjelaskan peruntukan donasinya? Dalam hal ini, perlu meneliti lebih jauh.

Namun, hasil penelitian tentu tidak jauh dari sahnya akad-akad donasi semacam, bahkan memerlukan keluasan dalam memandang hukum sahnya. Untuk donasi yang sudah dita’yin pada wakaf tertentu, maka harus bisa diupayakan sebisa mungkin penyalurannya ke arah wakaf itu. (Baca: Perbedaan Wakaf Uang dengan Shadaqah)

Adapun, bila hasil donasi masih tersisa sejumlah beberapa dirham setelah selesai pembangunan hal yang dita’yin, maka hal yang terpenting dan perlu dilakukan oleh penggalang donasi adalah menyimpan sisa hasil pembangunan tersebut untuk disalurkan ke wilayah-wilayah yang lebih nampak memberi kemaslahatan pada obyek wakaf.” (Hawasy al-Syarwani, Juz 6, halaman 250)

Sampai di sini, kita bisa menarik benang merah kesimpulan dari dua ibarat di atas, bahwa uang yang disalurkan oleh masyarakat ke lembaga donasi tersebut, oleh al-Syarwani ditengarai sebagai bukan wakaf. Uang itu baru disebut wakaf setelah pembelanjaannya untuk sasaran obyek wakaf (mauquf ‘alaih). Darimana hal itu diketahui?

Baca Juga :  Tafsir Surah Al-Insyiqaq Ayat 21-25: Balasan Bagi Orang Yang Mengingkari Al-Qur’an

Pernyataan al-Syarwani rahimahullah di atas menjelaskan mengenai kondisi bila penyerahan donasi oleh masyarakat itu disertai adanya ta’yin  (penentuan) mengenai peruntukan donasi, maka uang hasil donasi itu tidak boleh disalurkan ke lainnya. Sampai di sini, maka kita bisa memaknai bahwa uang itu masih berupa wujud uang titipan amanah.

Sebagai harta amanah, maka ia hanya boleh disalurkan pada obyek amanah yang hendak dituju, apalagi ada ta’yin (pengkhususan tasarufnya). Bila uang yang diserahkan disertai adanya ta’yin agar dibelikan tanah, maka uang itu wajib dibelikan tanah. Jika tidak dita’yin, maka tergantung panitia dalam menyalurkan.

Namun, bebasnya penyaluran oleh panitia ini tidak menghilangkan sifat amanah dari penggunaan uang itu sesuai dengan obyek mauquf alaih-nya. Tidak boleh ke mauquf ‘alaih yang lain. Jika obyek wakafnya (mauquf ‘alaih) adalah masjid, maka segala peruntukan uang itu bisa digunakan untuk masjid, baik untuk fisik, atau untuk non fisik. Non fisik ini, berarti memuat di dalamnya segala kemaslahatan yang mengarah ke meramaikan (imarah) masjid.

Bagaimana dengan sisa uang hasil donasi? Jika dari hasil penggalangan donasi yang terkumpul itu ditemui adanya surplus anggaran, sehingga ada sisa uang pasca pembangunan obyek wakaf (mauquf alaih), maka sisa itu tetap diperuntukkan bagi ‘imarah kemaslahatan obyek wakaf yang sudah dita’yin. Dan tidak untuk yang lain.

Apakah hal ini tidak bisa mengalihkan pembacaan (istiqra’) bahwa penyerahan uang itu sudah bisa dikategorikan sebagai wakaf? Jawabnya adalah belum. Di dalam ketentuan madzhab Syafii, ada sebuah ketentuan mengenai harta wakaf, yaitu harus bisanya aset wakaf itu di-habsu baqai ‘ainihi (dijaga tetap adanya wujud fisik)?

Jika mencermati kembali terhadap proses penggalangan dana pembangunan itu, maka sesuai prosedurnya, uang itu hendak diperuntukkan untuk membangun masjid. Artinya, panitia yang menggalang dalam hal ini berperan selaku “wakil” dari donatur untuk membelanjakannya. Pembelanjaannya pun diserahkan sepenuhnya kepada “wakil”. Dengan demikian, ketika wakil itu membelanjakan uang itu menjadi “barang”, maka pada dasarnya “barang yang dibeli” inilah “wujud dari aset wakaf” yang sebenarnya.

Baca Juga :  Apakah Wakaf Tunai Diperbolehkan dalam Islam?

Dengan demikian, wujud penyerahan uang itu, dalam praktiknya bukan fisik uang itu yang dijadikan sebagai barang wakaf, melainkan setelah dibelanjakan itulah, maka ia menjadi aset wakaf. Jika kita berhenti pada fisik uang, maka fisik uang itu bisa lenyap setelah dibelanjakan. Namun, bila kita melihat bahwa uang itu adalah amanah yang harus disalurkan untuk membangun hal tertentu, maka saat sudah diwujudkan sebagai barang itulah, baru uang itu disebut sebagai aset wakaf. Jadi, aset wakafnya berupa barang. Sementara uangnya tetaplah uang amanah. Sampai di sini penting untuk digarisbawahi.

Sebagai kesimpulan dari kajian ini adalah, bahwa hal terpenting dari wakaf uang adalah: 1) wajib adanya mauquf ‘alaih sehingga 2) pembelanjaan uang itu menjadi tidak boleh disalurkan kepada selainnya. 3) Aset wakaf yang sebenarnya dari wakaf uang secara mutlak adalah ketika uang itu sudah dibelanjakan oleh panitia. Alhasil, tanpa keberadaan mauquf ‘alaih, suatu uang yang diserahkan kepada suatu lembaga donasi,  maka uang itu tidak dimaknai sebagai wakaf, melainkan hibah, pemberian, shadaqah nadzar, atau bahkan zakat. Sebab, tidak jelas peruntukannya itu mau digunakan sebagai apa. Namun, bila ada mauquf ‘alaih, maka uang itu menjadi aset wakaf setelah disalurkan dalam bentuk pembelanjaannya.

Jadi, benar bahwa sebenarnya wakaf uang itu tidak dikenal dalam syariat, khususnya Madzhab Syafii. Tapi, istilah itu juga tidak salah bila yang dimaksudkan sebagai wakaf uang adalah istilah wakaf melalui uang untuk suatu mauquf alaih. Sesuai dengan qaidah:

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

“Suatu istilah harus dilihat berdasar kekhususan sebab, dan tidak berdasar keumuman lafadh.”

Wallahu a’lam bi al-shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here