Apakah Wakaf Tunai Diperbolehkan dalam Islam?

1
669

BincangSyariah.Com – Wakaf, secara etimologi memiliki pengertian sebagai berikut:

حبس مَال يُمكن الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه مَمْنُوع من التَّصَرُّف فِي عينه تصرف مَنَافِعه فِي الْبر تقرباً إِلَى الله تَعَالَى

“Menahan suatu aset yang bisa diambil manfaatnya bersamaan dengan tetapnya wujud fisik, disertai larangan menasharufkan fisik barang wakaf (sehingga fisik itu musnah). Penasarufan manfaat aset wakaf adalah untuk kebaikan semata karena bermaksud sebagai pendekatan kepada Allah Ta’ala” (Kifayatul Akhyar, Juz II, halaman 303-304).

Ada sebuah catatan menarik yang disampaikan oleh Syeikh Taqiyuddin al-Husny, sebagai berikut:

وَلَو قيل حبس مَا يُمكن الإنتفاع بِهِ إِلَى آخِره فَهُوَ أحسن ليشْمل الْكَلْب الْمعلم على وَجه وَالرَّاجِح أَنه لَا يَصح وَقفه وَقيل لَا يَصح قطعا لِأَنَّهُ لَا يملك وَهُوَ قربَة مَنْدُوب إِلَيْهَ

“Seandainya definisi wakaf secara syariat di atas disebutkan sebagai “menahan sesuatu yang memungkinkan untuk dimanfaatkan…. dan seterusnya sampai akhir definisi,” maka penyebutan ini adalah lebih “ahsan”. (Mengapa?) Karena dengan definisi ini, maka anjing yang terdidik pun menjadi masuk barang yang bisa diwakafkan, menurut salah satu pendapat (yang memandang aset manfaat bisa diwakafkan). Meskipun pendapat yang unggul (rajih) menyebut mewakafkan anjing adalah tidak sah. Dalam satu pendapat, wakaf anjing terdidik adalah tidak sah secara qath’iy, karena ia tidak bisa dimiliki, sementara wakaf merupakan kesunahan yang ditujukan sebagai sarana pendekatan kepada-Nya.” (Kifayatu al-Akhyar: Juz 2, halaman 304)

Jika mencermati dua definisi di atas, maka pada hakikatnya, obyek wakaf itu ada dua, yaitu: 1) wakaf fisik yang disertai manfaatnya, dan 2) wakaf manfaat saja dan fisiknya tidak. Namun untuk pendapat yang kedua ini, dinyatakan lemah. Secara kebetulan, hukum furu’ yang dicontohkan di atas, adalah pada kasus anjing yang secara fisik adalah barang najis. Wakaf berupa barang najis, meskipun mengandung manfaat hukumnya tidak diperbolehkan menurut pendapat yang diunggulkan (rajih). Jadi, yang membolehkan wakaf anjing terdidik karena manfaat yang diberikannya, adalah pendapat tidak unggul. Tidak unggul ini, ada kemungkinan masuk unsur hukum syak, atau bahkan mungkin juga wahm. Yang jelas, bukan hukum bathil. (Baca: Hukum Menggadaikan Barang Wakaf)

Namun, ada sebuah kaidah yang menyatakan bahwa:

أن الذي يصح وقفه ما جاز بيعه

“Sesungguhnya perkara yang sah diwakafkan adalah terdiri dari barang yang sah pula bila dijualbelikan” (Abdu al-Rahman ibn Qudamah, Al-Syarh al-Kabir, Juz 6, halaman 188)

Nah, masalahnya kemudian, apakah anjing terdidik (al-kalbu al-mu’allam) termasuk barang yang bisa dijualbelikan? Kalangan Madzhab Syafii dan Madzhab Hanbali, menyatakan ada dua pendapat yang sama-sama kuat. Pendapat pertama menyatakan sah karena unsur manfaatnya. Dasar yang dipergunakan adalah:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:”نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهرإلا الكلب المعلَّم”

“Dari sahabat Jabir ibn Abdillah radliyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang harga anjing dan kucing, kecuali anjing yang terdidik.” HR. Imam Ahmad

Alasan penggunaan dalil ini adalah, bahwa hukum asal dari jual beli anjing dan kucing adalah haram, akan tetapi Nabi memberikan pengecualian untuk anjing yang terdidik karena unsur manfaat yang dimilikinya. Padahal berlaku, bahwa setiap barang yang bisa diambil manfaatnya, maka boleh diambil harga, yang berarti juga boleh dijualbelikan. Pendapat kedua menyatakan, bahwa menyatakan haram dijualbelikan, melainkan boleh alih kepemilikan / penguasaan (naqlu al-yad) atau disewakan (di-ijarah-kan) karena arah manfaatnya.

Dari kedua pendapat di atas, berimbas pada hukum cabangnya yaitu bila obyek wakaf berupa manfaatnya anjing terdidik tersebut yang diwakafkan bukan pada fisiknya. Untuk pendapat yang membolehkan aset manfaat dijualbelikan, meski secara fisiknya terdiri dari najis, maka boleh juga ia diwakafkan (Lihat: Al-Syarh al-Kabir, Juz 6, halaman 188!). Padahal berlaku kaidah yang lain juga, bahwa: setiap barang yang sah dijualbelikan, maka sah pula disewakan.

ما جاز بيعه صح أن يجعل إجارة

“Setiap barang yang bisa dijualbelikan, maka sah pula disewakan”

Adapun pihak yang menyatakan dilarangnya jual beli barang najis (ain al-najasah) meski bermanfaat, ia menyatakan hukumnya juga tidak boleh diwakafkan.

Nah, meski kutipan di atas, penulis ambil dari Al-Syarah al-Kabirnya Ibnu Qudamah yang notabene adalah bermadzhab Hanbali, namun, untuk ulama yang menyatakan bahwa jual beli barang najis karena arah fisik manfaaat-nya itu juga berasal dari Madzhab Syafii, maka dalam konteks ini, pernyataan bolehnya wakaf berupa fisik manfaatnya barang, adalah masuk kategori satu pendapat dari kalangan Syafiiyah dengan jalur pendapat sebagaimana diuraikan di atas.

Lantas bagaimana dengan wakaf nuqudiyah (wakaf tunai)?

Jika mengikuti definisi di awal, bahwa sesungguhnya wakaf itu harus menjaga fisik barangnya, maka dalam konteks wakaf tunai, fisik barang yang dijaga dalam kasus wakaf tunai itu berupa apa? Apakah berupa fisik hartanya, yang berarti mata uang rupiah, ataukah berupa ain manfaat-nya yang berarti nilai.

Jika kita mengacu pada fisik uangnya, maka dengan mengikuti alur pemikiran (thariqah) bahwa fisik uang bisa musnah disebabkan karena tasharruf (pengelolaan atau pembelanjaan), maka kita langsung bisa memutuskan bahwa wakaf tunai hukumnya adalah tidak boleh, disebabkan karena tidak masuk kategori baqai ainihi (tetap terjaganya wujud fisik). Akan tetapi, apabila kita melihat bahwa obyek wakafnya adalah berupa “ain manfaat” dari uang, maka suatu “aset manfaat”, sampai kapanpun tidak bisa musnah tanpa disertai ain fisiknya. Jika ain fisik dari aset manfaat adalah berupa manafi’u al-nuqudiyah (manfaat tunai dari uang), maka itu berarti ain fisik berupa manfaat nuqudiyah juga tidak bisa musnah.

Sebagai ilustrasinya, mewakafkan satu juta uang rupiah, yang terdiri dari 10 lembar uang 100 ribuan, maka ain fisik berupa 10 lembar ini bisa musnah seiring pembelanjaannya. Akan tetapi, lain halnya jika yang diwakafkan adalah “aset fisik manfaat” dari 1 juta rupiah, sampai kapan pun aset fisik manfaat ini tidak akan bisa musnah, sebab ia senantiasa tercatat dalam rekening atau laporan keuangan. Sampai di sini, kita dituntut untuk mencermatinya!

Walhasil, tentang wakaf tunai, dalam hemat penulis, hukumnya ada dua:

Pertama, Boleh menurut kalangan yang menganggap bahwa aset fisik tunai itu adalah terdiri dari aset fisik manfaat dari uang tunai.

Kedua, Adapun menurut kalangan yang menganggap bahwa aset fisik tunai itu adalah fisik uang, maka jelas hal itu adalah tidak diperbolehkan.

Baca Juga :  Perbedaan Wakaf Uang dengan Shadaqah

Kunci utama dari memahami dialektika ini, adalah mengikuti dialektika aset manfaat sebagaimana yang dicontohkan dalam kasus “sah atau tidaknya” jual beli anjing yang terdidik. Mengapa? Karena setiap barang yang bisa dijualbelikan, berarti bisa diwakafkan, dan sekaligus bisa diijarahkan. Tidak sahnya jual beli anjing terdidik, karena memandang aset fisik anjing. Sahnya jual beli anjing yang terdidik, karena memandang aset manfaat dari anjing. Wallahu a’lam bi al-shawab

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here