Wakaf Tanah Tanpa Ikrar, Bolehkah Ahli Waris Menarik Tanah Tersebut?

0
20

BincangSyariah.Com – Wakaf, merupakan salah satu bentuk praktek ibadah hartawi berupa penyerahan harta kepada  pihak lain dengan harapan terjaganya fisik harta tersebut selamanya, sehingga bisa dikelola oleh pihak yang menerima wakaf (mauquf ‘alaih) dalam kebajikan, dengan niat semata melakukan pendekatan kepada Allah SWT.

Penjelasan ini merupakan  yang  disampaikan oleh Syeikh Taqiyuddin al-Hishny di dalam kitabnya Kifayatu al-Akhyar, Juz 1, halaman 303-304.

Yang perlu ditegaskan adalah, bahwa di dalam akad wakaf, sifat kepemilikan harta milik personal menjadi hilang, berganti menjadi milik Allah SWT dengan “hak pemanfaatan aset wakaf”  beralih ke pihak yang menerima dan mengelola wakaf.

Karena adanya sifat perpindahan kepemilikan itu, maka pada dasarnya, akad wakaf ini merupakan akad tamlik (akad penguasaan). (Baca: Empat Syarat Pengelola Wakaf)

Menurut paradigma berfikir Madzhab Syafii, setiap akad yang meniscayakan terjadinya perpindahan hak milik, maka disyaratkan harus adanya shighah akad.

Kecuali, bila penguasaan itu hanya melibatkan hal-hal yang jumlahnya sedikit (yasir), maka boleh untuk melakukan transaksi tanpa akad, sehingga dikenal dengan istilah transaksi mu’athah.

Nah, di dalam wakaf, obyek barang yang diakadkan umumnya adalah bernilai besar. Untuk itu, meniscayakan adanya shighah akad.

Dan karena barang tersebut meniscayakan hilangnya sifat kuasa pemilik asal dan secara otomatis hak kuasa ahli waris juga hilang, maka berlaku yang namanya iqrar wakaf yang harus dilakukan di hadapan nadhir al-waqfi dan saksi. Di sinilah letak nilai penting dari iqrar wakaf tersebut, dan keberadaan saksi.

Lantas, bagaimana bila terjadi kasus sengketa tanah wakaf dengan ahli waris?

Misalnya kasus ini terjadi bahwa pihak orang tua pernah mengatakan bahwa suatu tanah yang menjadi miliknya, telah diwakafkan kepada masjid atau lembaga tertentu. Namun, sayangnya hal itu tidak disertai dengan menyatakan ikrar di hadapan nadhir dan saksi. Saat pewakif meninggal, pihak ahli waris merasa tidak diberitahu mengenai pewakafan tanah itu oleh pewakif. Selanjutnya, ahli waris meminta kembali wakaf tanah tanpa ikrar itu untuk diwarisi. Apakah perbuatan ahli waris tersebut dibolehkan oleh syara’?

Baca Juga :  Berharap Lawan Politik Kalah, Apakah Termasuk Dengki?

Di sini pihak yang berlaku mendakwa tidak adanya ikrar wakaf adalah ahli waris. Sementara pihak yang  menerima aset wakaf tersebut, berperan selaku yang didakwa.

Dalam konteks semacam ini berlaku ketentuan solusi yang disampaikan oleh syariat, yaitu: pihak yang mendakwa harus menyatakan sumpah dan sekaligus menghadirkan bukti, sementara pihak yang didakwa harus melakukan sumpah. Di dalam sebuah hadits dengan sanad sahabat Ibnu Abbas radliyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لاَدّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ

“Andaikata manusia dibiarkan dengan segala dakwaannya, maka pastilah mereka akan mendakwa juga kehormatan milik pihak lain dan harta bendanya. Namun, (syara’ menetapkan) bahwa sumpah merupakan hak atas orang yang didakwa.” HR. Bukhari-Muslim

Di dalam keterangan lain yang senada disampaikan:

البينة على المدعي، واليمين على من أنكر

“Saksi dan bukti wajib dihadirkan oleh pendakwa, sementara sumpah wajib dilakukan atas orang yang menolak dakwaan.”

Dari kedua hadits itu, yang menjadi persoalan adalah: bagaimana bila kedua pihak sama-sama dapat menghadirkan bukti dan saksi, serta pihak yang didakwa juga berani bersumpah? Apakah hak aset yang disengketakan itu kembali ke pihak asal (yaitu ahli waris) ataukah tetap berlaku penguasaannya oleh pihak penerima wakaf?

Dalam menjawab permasalahan ini, maka para ulama menetapkan rumusan bahwa setiap perpindahan hak milik pada prinsipnya adalah dikembalikan pada wajib adanya shighah akad.

Jika shigah akad ini secara hukum tidak mampu menjadi solusi disebabkan kekurangan bukti dan saksi, maka keputusan hukum dikembalikan pada adat yang berlaku di kalangan masyarakat. Bila adat wakaf yang  berlaku adalah berupa wajib adanya ikrar di hadapan nadhir dan saksi, maka secara  otomatis hukum yang berlaku adalah mengikuti adat yang ada. Sebab:

Baca Juga :  Wakaf Tanah dari Non-Muslim untuk Masjid, Boleh Diterima?

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“Sesuatu yang diakui sebagai ketetapan secara urf (hukum positif), adalah menempati derajat yang sama dengan ketetapan (tsubut) berdasar nash.”

Alhasil, dengan mengikut kaidah ini, maka pihak ahli waris bisa mencabut kembali hak penguasaan atas aset wakaf tanah tanpa ikrar tersebut. Alasannya, adalah sebab dakwaan adanya shighah akad, namun tanpa disertai adanya ikrar wakaf di hadapan nadhir, menempati derajat yang lemah secara ‘urf, dibanding pengakuan ahli waris pewakaf.

Sifat kelemahan ini tidak bisa dikuatkan, disebabkan justru menimbulkan kekhawatiran pada terjatuh dalam perkara memakan atau menguasai harta orang lain secara batil dan tidak sah. Pun kendati ada saksi bahwa pihak wakif memang pernah menyatakan shighah wakaf.

Selain karena alasan ini, alasan lain  yang menguatkan posisi ahli waris dalam hal ini, adalah pihak ahli waris juga berhak membatalkan penasarufan harta yang melebihi ⅓ harta tirkah mayit, bilamana penasarufan itu tanpa didahului oleh adanya idzin dari ahli waris. Wallahu a’lam bi  al-shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here