Wajibnya Sertifikasi Tanah Wakaf

0
15

BincangSyariah.Com – Data tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2019 sebagaimana dilaporkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama ialah berada di 390.632 lokasi, seluas 52.306,37 Hektar, dan baru 60,52 % yang bersertifikat. Setiap tahun, jumlah tersebut akan terus meningkat. Sayangnya, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mewakafkan tanah tidak sebanding dengan komitmen dari pihak pengelola (nadzir) untuk mendaftarkan tanahnya kepada pihak yang berwenang dan membuat sertifikatnya.

Kecerobohan nadzir yang tidak segera membuat sertifikat wakaf seringkali menimbulkan terjadinya sengketa di kemudian hari yang bisa saja terjadi antara nadzir dengan keluarga waqif (orang yang memberikan wakaf), atau bisa juga terjadi antara sesama nadzir. Sebenarnya bagaimana sudut pandang fikih terkait sertifikasi tanah wakaf ini?

Pembaca yang budiman, secara umum, wakaf merupakan sebuah akad yang kedudukannya hamper sama seperti akad-akad lainnya dalam Islam. Dalam setiap akad tersebut, Allah telah menganjurkan agar melakukan pencatatan dan persaksian, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ

Yā ayyuhallażīna āmanū iżā tadāyantum bidainin ilā ajalim musamman faktubụh, walyaktub bainakum kātibum bil-‘adli

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Meskipun yang dibahas pada ayat diatas ialah akad hutang piutang, namun sesungguhnya penunjukannya berlaku semua akad yang dilakukan.

Secara spesifik, anjuran untuk melakukan pencatatan akad wakaf bisa kita lihat dalam penjelasan Sayyid Ahmad bin Umar as-Syathiry dalam kitab Syarah Yaqut an-Nafis,

وقال بعضهم: ان سيدتنا فاطمة عليها السلام وقفت وامرت بكتابة الوقف

Baca Juga :  Habib Ahmad bin Jindan: Mencaci Maki Pemimpin Bukan Bagian dari Jihad

“Sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya Sayyidah Fathimah ‘alaihâ as-salâm pernah berwakaf. Beliau menyuruh untuk mencatatkan wakaf itu.”

Dari dalil-dalil yang telah tersebutkan diatas, bisa kita katakana bahwa hukum melakukan pencatatan akad wakaf dalam bentuk sertifikat hukumnya adalah sunnah. Namun mesti diingat bahwa kualitas manusia pada saat ayat Al-Quran diturunkan atau pada masa hidup Sayyidah Fathimah radhiyallahu ‘anhaa adalah manusia yang adil dan dapat dipercaya. Beda dengan masyarakat sekarang yang sifat amanahnya rendah.

Atas pertimbangan tersebut, Sayyid Muhammad masih dalam kitab yang sama memberikan komentar tentang hukum mensertifikatkan tanah wakaf di masa sekarang ini,

والحكم في تسجيل الشهادة وكتابتها الندب إلا إذا خيف أو ترتب عليها ضياع حق المحجور أو وقف فيجب كتابة المحضر والإشهاد عليه

“Hukum mencatatkan sertifikat adalah sunnah kecuali dikhawatirkan menimbulkan harta orang mahjûr (orang yang tidak boleh bertransaksi menurut kriteria agama) atau pun harta wakaf yang akan menjadi tidak terawat (terbengkalai), maka hukum mensertifikatkan adalah wajib.”

Dengan pertimbangan sebagaimana dijelaskan Sayyid Muhammad diatas, bisa kita katakan di zaman sekarang hukumnya wajib mensertifikatkan tanah wakaf. Alasannya adalah  tingginya kemungkinan akan terjadinya hal-hal buruk dikemudian hari ketika sertifikat tersebut tidak diterbitkan. Misalnya, terjadinya sengketa tanah wakaf, khawatir akan diurus oleh nadzir yang tidak kompeten, atau menjadi terbengkalai. Semoga bermanfaat. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here