Dalil Kebolehan Menggunakan Vaksin Covid-19 Menurut Dewan Fatwa Uni Emirat Arab

1
49

BincangSyariah.Com – Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk penduduk Indonesia. Ada 7 jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan, yaitu AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavac, Prizer/Biontech, Sinovac, dan satu vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Halalkah menggunakan vaksin covid-19?

Sementara itu, beberapa negara sudah memulai program vaksinasi Covid-19, salah satunya adalah negara Uni Emirat Arab (UEA). Program vaksinasi ini juga didukung oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa UEA yang dipimpin oleh Syekh Abdullah bin Bayyah tertanggal 12 Desember 2020 yang lalu.

Fatwa ini dikeluarkan sebagai respon atas pertanyaan dari Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri, Menteri Agama Malaysia, tentang hukum menggunakan vaksin Covid-19 dalam pandangan fikih.

Ada beberapa hal penting dalam fatwa tersebut. Pertama, Dewan Fatwa UEA menegaskan belum ada informasi yang terverifikasi valid bahwa vaksin-vaksin yang ada mengandung bahan-bahan haram atau najis, seperti khamr, gelatin babi, dan lainnya.

Kedua, meskipun misalnya ternyata vaksin tersebut mengandung bahan najis atau bahan yang non-halal, Dewan Fatwa UEA memilih memperbolehkan vaksin untuk digunakan oleh orang Islam.

Ini sebab bila komposisi suatu vaksin disusupi zat yang najis, namun secara keseluruhan materi najisnya sudah melebur bersama dengan bahan lainnya, maka vaksin tersebut berstatus suci (berdasarkan konsep istihalah yang akan dijelaskan nanti) dan boleh digunakan.

Ketiga, vaksinasi ini masuk dalam kategori obat-obatan pencegahan bagi setiap individu, terutama dalam kondisi pandemi ini, saat yang sehat rentan sekali terkena infeksi karena tingginya risiko penularan penyakit tersebut.

Dalil Kebolehan Menggunakan Vaksin Covid-19

Pengambilan keputusan fatwa akan kebolehan menggunakan vaksin Covid-19 meskipun terbuat dari bahan yang najis dan non-halal ini berlandasan atas hifdz an-nafs atau menjaga kelangsungan hidup manusia yang tak lain merupakan salah satu tujuan dari adanya syariat (maqashid asy-syari’ah), dan juga berdasarkan beberapa konsep serta kaidah fikih sebagaimana berikut:

Pertama, konsep istihalah. Konsep istihalah berarti perubahan material dan sifat-sifat suatu benda najis menjadi benda lain. Dengan kata lain, benda najis tersebut menjadi suci setelah mengalami perubahan zat dan sifatnya sehingga menjadi benda baru yang berbeda dengan sebelumnya, baik berubah secara alami maupun karena campur tangan manusia.

Kesucian benda najis karena istihalah ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi, juga dari pendapat kuat dalam mazhab Maliki, dan suatu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang diperkuat oleh Imam Ibn Taimiyah. Dalam konteks vaksin, bahan yang najis dan non-halal kemungkinan besar mengalami perubahan zat setelah diolah dan dicampur dengan bahan lainnya. Oleh karena itu vaksin tersebut menjadi suci dan boleh digunakan.

Kedua, adanya pendapat tentan bolehnya berobat dengan barang najis bila pengobatan yang lain tidak manjur. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi’i yang tidak mengenal konsep istihalah, namun memberikan kelonggaran untuk mengkonsumsi obat yang terbuat dari bahan najis dan non-halal bila memang berada dalam kondisi terdesak dan tidak menemukan alternatif lainnya. Sehingga hadits-hadits nabi yang secara eksplisit melarang obat yang terbuat dari benda nonhalal seperti:

فَتَدَاوُوْا وَلَا تَتَدَاوُوْا بِالمُحَرَّمِ

“Berobatlah! Dan jangan berobat dengan hal yang diharamkan”

إِنَّ اللهَ لمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِيْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku dalam benda yang diharamkan”

Menurut Imam Ibnu Ruslan ar-Ramli dalam kitab Syarh Sunan Abi Dawud (15/582), konteks hadits di atas adalah apabila tidak ada hajat yang mendesak dan masih ada alternatif obat lainnya.

Ketiga, adanya kaidah fikih:

الحَاجَةُ العَامَّةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ الخَاصَّةِ

“Hajat umum menduduki posisi dlarurat yang khusus”

Dalam konteks vaksin Covid-19, kita tahu bahwa virus Covid-19 tergolong virus yang cepat menyebar dan mewabah sehingga banyak sekali orang-orang kehilangan banyak harta dan  bahkan nyawa, pun banyak kegiatan manusia yang menjadi tersendat dan tak berjalan normal.

Jadi meskipun berobat dengan vaksin ini tidak tergolong hal yang mendesak (dlarurat) bagi setiap individu, tapi ia sudah menjadi kebutuhan (hajat) yang umum bagi semua manusia. Dengan demikian, vaksin Covid-19 yang menjadi kebutuhan umum tersebut posisinya menjadi hal mendesak yang khusus bagi setiap individu.

Keempat, kaidah fikih:

الأَصْلُ اعْتِبَارُ الغَالِبِ

“Hukum asalnya adalah mempertimbangkan sesuatu yang dominan”

Konteks kaidah ini berkaitan dengan efektif tidaknya suatu obat serta efek sampingnya. Suatu obat boleh dikonsumsi bila secara dominan efektif menyembuhkan penyakit.

Jadi bila vaksin tersebut dalam penelitian klinis teruji efektif secara umum dalam pencegahan Covid-19, maka vaksin tersebut boleh digunakan menurut kesepakatan ulama, baik ulama yang menggunakan dalil istihalah, maupun ulama Syafiiyah yang hanya memperbolehkan obat dari non-halal bila dalam keadaan terdesak.

Kebolehan ini dianalogikan dengan pendapat yang dinukil Imam Asy-Syaukani tentang bolehnya berobat dengan suatu jenis racun yang memiliki efek kesembuhan dan secara dominan tidak membunuh bila dengan dosis sedikit (lihat kitab Nail al-Authar, 9/67).

Di akhir fatwa tersebut, Dewan Fatwa UEA berpesan kepada kaum muslimin agar mendukung pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi, menghormati dan menjalankan protokol kesehatan, serta tak lupa berdoa berserah diri kepada Allah dan memperbanyak beristighfar agar ujian ini segera berlalu.

Wallahu a’lam.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here