Tuti Tursilawati dan Penerapan Pidana Islam yang Keliru

1
938

BincangSyariah.com – Pertama, kami mengucapkan belasungkawa atas wafatnya Ibu Tuti Tursilawati, muslimah Indonesia yang telah berjuang demi kebaikan keluarganya. Ia dieksekusi pada 29 Oktober 2018 karena kasus tindak pidana had ghilah. Eksekusi ini menuai protes sebab pemerintah Indonesia tidak diberitahu sebelumnya. Kejadian seperti ini bukan kali pertama, sebelumnya juga pernah terjadi. Pemerintah Indonesia perlu membahas ini secara serius. Sekalipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap, terpidana masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara.

Tuti dihukum mati atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap ayah dari majikannya, Suud Mulhaq al-Utaibi. Tuti melakukan pembunuhan tersebut pada 11 Mei 2011 karena ia seringkali mengalami pelecehan seksual.

Setelah itu, ia melarikan diri ke Mekkah dengan membawa perhiasan. Perhiasan dibawa kabur oleh Tuti karena ia sudah enam bulan tidak digaji oleh majikannya. Selama perjalanan kabur, Tuti diperkosa dan dirampok oleh sembilan pemuda. Kesembilan pemuda tersebut telah diputus bersalah dan dihukum.

Pantaskah Dihukum Mati?

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa Tuti tidak dapat mengajukan permohonan maaf dari keluarga, karena Tuti melakukan tindak pidana dalam kategori had ghilah, sebagaimana dikutip kumparan.com. Pertanyaannya adalah apa itu had ghilah dan bagaimana kasus di atas jika dilihat dari perspektif pidana Islam?

Dalam pembahasan hukum pidana Islam, tindak pidana dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: hudud, qishash dan ta’zir. Hudud adalah tindak pidana yang unsur-unsur pidana dan sanksinya telah ditentukan oleh Allah dan tidak ada hak memaafkan bagi keluarga atau korban. Qishash adalah tindakan pelukaan terhadap badan atau al-jarrah yang menyebabkan kematian atau tidak. Pelaku qishash dihukum sebagaimana tindakan yang diperbuat namun korban atau keluarga memiliki hak untuk memaafkan pelaku. Ketika pelaku dimaafkan, maka sanksinya berubah menjadi diyat. Yang terakhir adalah ta’zir, tindak pidana yang tidak termasuk pada hudud dan qishash, sanksinya ditentukan oleh hakim atau negara.

Jika dilihat dari kronologi di atas, pada dasarnya kasus Tuti masuk ke dalam kategori tindak pidana qishah. Dia melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja atau disebut dengan qathl al-‘amd. Pelaku tindak pidana jenis ini oleh hukum Islam dihukum mati, kecuali keluarga korban memberikan maaf, maka hukumannya berubah menjadi diyat. Namun kenyataannya, tindak pidana yang dijatuhkan pada Tuti bukan qishash tapi had ghilah.

Had ghilah berbeda dengan qathl al-‘amd. Syaikh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian qathl al-ghilah dalam bukunya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan mengambil barang, baik dilakukan di tempat terbuka atau di tempat tersembunyi.

Baca Juga :  Apakah Seks Anal (Melalui Dubur) Termasuk Zina?

Adapun qathl al-‘amd adalah pembunuhan dengan sengaja dengan alat yang dapat membunuh, tanpa motif di atas, sedangkan qathl ghilah adalah pembuhun yang dilakukan dengan motif harta dan/atau menutupi sesuatu. Kasus Tuti ini dimasukkan ke kategori qathl al-ghilah karena ia membawa uang sebesar SR 31.500.

Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya pandangan ulama terkait had ghilah ini? Ternyata ulama masih berbeda pendapat soal qathl al-ghilah. Mayoritas mengatakan bahwa qathl al-ghilah adalah jenis tindak pidana pembunuhan, itu artinya hukumannya harusnya qishash bukan hudud.

Namun mazhab Maliki berpendapat bahwa ini adalah bagian dari hirabah atau al-hirabah (menyamun atau merampok). Keluarga korban tidak memiliki hak untuk memafkan pelaku. Alasan mazhab Maliki memasukkan ini ke dalam hudud adalah karena dia mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Penulis melihat kasus Tuti berlebihan jika dimasukkan pada kategori al-hirabah. Karena motif dari pembunuhan tersebut bukanlah untuk tujuan merampok.

Di sisi lain, dalam konteks ghilah ulama berbeda pendapat apakah keluarga boleh memaafkan pelaku atau tidak. Sebagian mengatakan walinya tidak boleh memberikan maaf sebagaimana dijelaskan di atas, sebagian lainnya mengatakan keluarga/wali tetap boleh memaafkan. Hal ini berdasarkan pendapat Umar ibn Abdul Aziz,

Baca Juga :  Ahli Kaligrafi Indonesia Angkat Bicara Soal "Bendera Tauhid adalah Bendera Rasulullah"

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ: أَنَّ عُرْوَةَ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ، فَوَجَدُوهُ وَالْحَبْلُ فِي يَدِهِ، فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ: أَنْ ادْفَعُوهُ إلَى أَوْلِيَاءِ الصَّبِيِّ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ.

Pendapat ini disampaikan oleh Abdurrazzaq dari Simak ibn al-Fadh, bahwasanya ‘Urwah menyampaikan kepada Abdul Aziz tentang seorang laki-laki mencekik seorang anak di keramaian hingga tewas, dan orang-orang menangkapnya, di tangan laki-laki tersebut ada tali, dan dia mengakui perbuatan tersebut. Umar ibn Aziz menetapkan agar dikembalikan kepada Wali Anak tersebut, jika mereka ingin dibunuh maka dihukum mati laki-laki tersebut.

Itu artinya kasus ghilah masih diperdebatkan oleh ulama. Dalam konteks ini penjatuhan hukuman mati dalam kasus yang masih diperdebatkan hukumnya tidak boleh. Penjatuhan hudud hanya dapat dilakukan pada hal-hal yang sifatnya sudah disepakati oleh ulama. Dalam sebuah hadis dikatakan,

ادرؤوا الحدود بالشبهات

“Tinggalkan kalian hadudu jika masih ada syubhat.”

Hal lain yang perlu diperhatikan motif dibalik pembunuhan tersebut. Motif di sini akan mempengaruhi sanksi yang akan dijatuhkan. Motif atau alasan juga akan menjadi alasan apakah dia dimintai pertanggungjawaban atau mukallaf. Pertanggungjawaban tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa dan tidak dalam keadaan terpaksa. Jika melihat kasus Tuti maka hemat penulis tidak masuk kategori qishash yang dibunuh. Kekerasan seksual yang dialami Tuti menjadi alasan mengapa ia terpaksa melakukan pembunuhan tersebut.

Bagaimana dengan pencurian yang dilakukan Tuti? Pencurian masuk kategori hudud yang hukumannya adalah potong tangan, apabila memenuhi syarat yaitu cukup nishabnya dan ditempatkan di tempat yang telah aman.

Adapun pencurian yang dijatuhkan pada Tuti merupakan tindak pidana gabungan dengan pembunuhan, kasus ini disebut dengan tindak pidana gabungan. Ulama terbagi ke dalam tiga teori pemidanaan dalam hal penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana gabungan. Ketiga teori tersebut adalah gabungan, memilih yang paling berat, atau akumulasi. Teori gabungan dalam kasus pencurian disertai dengan pembunuhan, maka cukup diqishash karena qishash sudah mewakili potong tangan.

Baca Juga :  Akankah Raja Salman Mampu Singkirkan Wahabisme dari Arab Saudi?

Kedua teori memilih paling berat, maka kasus di atas sanksi yang dijatuhkan adalah dihukum mati karena antara potong tangan dan hukum mati yang paling berat adalah hukuman mati. Teori ketiga adalah akumulasi. Semua sanksi dijatuhkan dimulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dalam ini dipotong tangan terlebih dahulu baru diqishash.

Pencurian yang dituduhkan kepada Tuti menurut penulis belum memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh hukum pidana Islam. Pencurian dalam kasus yang ada hak pelakunya pada barang yang ia curi tidak masuk kategori hudud. Barang yang dicuri Tuti adalah bagian dari hak yang seharusnya dia terima. Dalam hal ini kalaupun ingin dimasukkan dalam kategori gabungan maka tidak terbukti untuk kasus pencurian.

Terkait dengan pelaksanaan eksekusi dalam kasus Tuti juga keliru. Keluarga pelaku harusnya mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu. Bisa jadi ada hal-hal yang terkait dengan kewajiban dunia yang belum dilakukan pelaku yang harus dilakukan oleh keluarga. Di samping itu juga harus diberitahukan kepada negara asal terpidana. Karena ini adalah bagian daripada hubungan antarnegara yang harus dihormati dalam Islam.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Ke depannya, pemerintah harus memberikan pendampingan hukum yang lebih serius. Sebab kasus seperti ini bukan satu-satunya, masih ada 13 WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.

Pemerintah harus mempersiapkan lawyer WNI yang paham pidana Islam dan sistem peradilan di Arab Saudi. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan lawyer lokal Arab Saudi dan pendekatan diplomasi, walau pendekatan ini tetap penting dilakukan. Pendekatan diplomasi dan pendekatan hukum Islam perlu diperkuat. Semoga tidak ada lagi nyawa WNI yang hilang di tangan algojo Arab Saudi.

Wallahu a’lam.

1 KOMENTAR

  1. Kebnyakan orang, semua mengatakan hukum Syar’iyah itu sebaik2 Hukum akan tetapi setelah koementator membaca tulisan tentang peristiwa Almh. Tuti diatas, komentator menyimpulkan bahwa Hukum apapun itu tetap berpedoman pada siapa Hakim (adil). Bila Hakim tdk ada azas Praduga Tak Bersalah, maka keyakinan hakim bernjak dari emosional dan cendrung terburu-buru serta tergesa memutuskan Sanksi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here