Telaah: Mengkompromikan Bidah-Sunah dalam Tradisi Islam

0
569

BincangSyariah.Com – Salah satu fenomena keagamaan dalam realitas masyarakat Muslim yang “menyejarah” adalah spekulasi mengenai konsep sunah yang dipertentangkan (dikompromikan?) dengan bidah. Bahkan, tak jarang spekulasi yang mempertentangkan sunah-bidah lebih banyak dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan politik dibanding mencoba membangun argumen sahih atas masing-masing konsepsinya.

Munculnya beragam “sekte” dalam perdebatan dogmatisme Islam paling awal, barangkali memperoleh sumbangan terbesar dari prinsip sunah-bidah yang secara spekulatif dipertentangkan para teolog Muslim ini. Itulah sebabnya, perkembangan terhadap apa yang kemudian diformulasikan ke dalam syariat Islam senantiasa terbuka, kontekstual, dan bahkan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sunah dalam definisi yang paling “otentik” tentu saja adalah “perilaku” (as-sirah), baik maupun buruk (lihat misalnya, Ibnu al-Manzur: Lisan al-‘Arab). Dengan demikian, sunah terkait erat dengan kebiasaan, adat, tradisi, dan nilai-nilai yang diikuti dalam suatu masyarakat yang dalam beberapa hal kemudian berpengaruh terhadap pembentukan dasar pendapat moralitas dan legalitas. Dalam “The Origin and Development of Moral Ideas”, Edward Westermack misalnya menulis, “dalam masyarakat primitif, adat kebiasaan berarti hukum dan bahkan dalam masyarakat yang organisasi sosialnya telah mengalami kemajuan sekalipun, adat kebiasaan itu mungkin masih tetap merupakan ketentuan tunggal untuk tingkah laku”.

Ketika sunah dalam pengertian paling otentiknya kemudian bersentuhan dengan aspek legal-formal yang kemudian lebih dikenal dengan istilah “syariat”, maka masuk di dalamnya segala kebiasaan, tradisi, adat, dan perilaku bangsa Arab yang secara definitif berarti “segala hal yang diperintah, dilarang dan didiamkan Nabi Muhammad Saw., baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau segala yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran”. Sunah dengan demikian, menunjukkan arti penting dalam hal adat kebiasaan sebagai standar legalitas dan semua ketentuan etis dan juga yuridis dalam Islam, yang dalam perkembangannya selalu terjadi kompromi-kompromi—dalam aspek hukum—dengan realitas tradisi masyarakatnya yang heterogen.

Jika bidah dianggap segala hal yang “bertentangan” dengan sunah, maka Nabi Muhammad dengan demikian sangat dimengerti ketika melakukan pertentangan secara terbuka dengan penduduk Mekah melalui serangkaian khutbahnya yang menyerang dengan membangkitkan suatu kesadaran etik tentang surga, neraka, dan hari kiamat yang relatif tidak dikenal dalam ide bangsa Arab.

Apa yang diistilahkan oleh Ignaz Goldziher tentang “dzikr muhdats” yang dibawa oleh Nabi Muhammad ternyata mendapatkan penentangan dari masyarakat Mekkah, sebab apa yang ditunjukkan oleh ide nubuwah tentu saja memberangus segala tradisi “sakral” yang selama ini dijalankan turun-temurun oleh penduduk kota Mekkah (tentang “dzikr muhdats” dapat dilihat dalam Alquran 21:2; 26:5).

Baca Juga :  Pengajian Ihya' Gus Ulil: Mengajarkan Anak Kesederhanaan dan Sikap Berbagi

Lalu, apakah Nabi Muhammad dalam serangkaian aktivitasnya selama di Mekkah benar-benar mempertentangkan secara langsung praktik sunah bangsa Arab? Ataukah memang terjadi semacam kompromi-kompromi halus yang dilakukan agar risalah yang beliau sampaikan benar-benar diterima bangsa Arab? Dengan merujuk pada Alquran, terutama membaca serangkaian ayat-ayatnya yang turun lebih awal di Mekkah (Makkiyah), sisi paling menonjol dalam kurun kronologi Mekkah—menurut Richard Bell—tentu saja bagaimana Alquran menyerukan agar manusia mengakui kemurahan Allah dalam alam semesta, bukan penggambaran yang menakutkan tentang kebengisan siksa neraka.

Tekanan atas diksi “kemurahan Allah” tentu saja mengasumsikan, bahwa Nabi Muhammad sekalipun mempertentangkan praktik-praktik sunah masyarakat Mekah, namun beliau masih dapat melakukan kompromi dengan berbagai kebiasaan masyarakat Arab yang paganis. Oleh karena itu, penekanan atas monoteisme agar bangsa Arab menyembah “Tuhan Rumah ini” (rabba hadza al-bait), yaitu Ka’bah di Mekkah seolah mengasumsikan “hanya ada satu Tuhan di antara tuhan-tuhan lainnya yang sudah terlebih dahulu hadir di sekitar Ka’bah”.

Bangsa Arab tidak asing dengan istilah “Allah”, sebab di antara orang-orang Arab pada zaman Nabi Muhammad telah banyak yang percaya bahwa di atas dewa-dewa yang diwakili oleh berhala-berhala itu ada satu “Tuhan besar” atau dewa agung, yaitu Allah (lihat misalnya Alquran, surat 29: 61, 63, dan 65).

Maka, sudah menjadi hal lazim dalam perkembangan Islam selanjutnya, di mana diktum sunah yang mengakar dalam aspek legal-formal syariat, mengharuskan kompromi-kompromi ketika bersinggungan dengan aspek sosiologis dan psikologis masyarakat Muslim yang sedemikian heterogen. Akan sangat tidak mungkin, ketika konsep sunah menjadi suatu “representative emotion” yang secara kaku merujuk pada sunah Nabi, para sahabat, atau generasi Muslim paling awal, di tengah keniscayaan atas penerimaan atau resepsi berbagai anteseden atau pengaruh asing yang harus diasimilasikan dan dicerna sebagai konsekuensi penciptaan generasi Islami.

Bidah yang awalnya dipandang sebagai segala hal yang bertentangan dengan kebiasaan lama (sunah) mau tidak mau harus mampu “kompromistik” demi tujuan keberlangsungan masyarakat Islam. Suatu asumsi keagamaan yang pada akhirnya dapat mengkompromikan antara sunah-bidah atau paling tidak menjadi penyeimbang di antara keduanya adalah penerimaan atas ijma’ (konsensus ulama).

Baca Juga :  Setiap Selasa Jam 12.00-12.30, Live Streaming Pengajian Bulughul Marom

Konsepsi teoritis yang dipopulerkan Imam Syafi’i itu tentu saja membongkar “kebekuan dogmatik” di antara para ulama yang secara tajam memandang dikotomis sunah-bidah yang selanjutnya berdampak langsung terhadap realitas sosial-politik. Menariknya, sekalipun Imam Malik yang pada awalnya “ketat” dalam hal praktik sunah—dengan keteguhannya atas praktik masyarakat Madinah dalam acuan metodologi hukum Islam. Namun belakangan, beliau tetap berhasil melakukan kompromi dengan beragam aspek sosio-psikologis dalam masyarakat tertentu sebagaimana komentar az-Zarqani (w.1710) terhadap karyanya yang monumental, “al-Muwatha”.

Kenyataannya, sulit dipungkiri, bahwa realitas sejarah gerakan Islam—bahkan hingga saat ini—tak lebih dari rangkaian dialektika antara sunah dan bidah yang terus-menerus, yang puncaknya sangat terasa di periode awal abad ke sembilan belas melalui apa yang diinisiasikan sebagian pengamat sejarah Islam sebagai gerakan puritanisme dan modernisme.

Para penganut sunah “keras” tentu saja berasal dari kalangan “Hanbaliyah” yang secara konsekuen mengutuk segala bidah, baik dalam hal teologis, ibadah, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Prototipe paling nyata kemudian ditemukan dalam semangat “wahabisme” yang tidak saja mengambil penggalan-penggalan pendapat Ibnu Taimiyah yang paling keras, namun didukung oleh suatu kekuatan politik yang cukup kuat.

Memang, kemenangan kalangan Sunni secara politik yang sukses mendamaikan sunah-bidah dalam arti yang paling praktis diterima oleh sebagian besar kalangan dunia Islam, namun semangat gerakan Wahabi tampaknya tak pernah surut untuk terus mempertentangkannya. Banyak di antara ulama Sunni yang menganggap bahwa “sekte” Wahabi memang paling menunjukkan semangatnya terhadap praktik sunah yang merujuk kepada semangat awal Islam sebagaimana dibangun Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Namun, ketaatan mereka terhadap sunah sekaligus penolakan mereka yang sedemikian keras terhadap segala hal yang telah menjadi ijma’ ulama, terutama yang telah diabsahkan dalam empat ritus ortodoks.

Konsep bidah seakan bergeser, dari yang tadinya segala hal yang bertentangan dengan sunah, namun saat ini lebih kepada segala hal yang bertentangan secara langsung dengan ijma’. Ketika kita kembalikan ke masa-masa awal, tampak jelas bahwa Nabi Muhammad dalam merespons soal “bidah” yang dianggap sebagai “sunah” tidaklah dihadapi dengan memberangus hingga ke akar-akarnya. Namun, sebisa mungkin dilakukan proses asimilasi, resepsi, dialektika, sehingga yang dihancurkan tentu saja seluruh praktik “bidah” yang secara langsung permisif dalam aspek paganis. “Man sanna fil islaam sunnatan hasanatan fa’umila biha ba’dahu kutiba lahu mitslu ajri man ‘amila biha” (siapa yang mentradisikan dalam Islam, perilaku yang baik, maka orang-orang yang mengikutinya mendapatkan pahala sebagaimana orang yang pertama kali melakukannya).

Baca Juga :  Menghafalkan Alquran atau Memperdalam Fikih, Mana yang Didahulukan?

Kenyataan konsensus (ijma’ ulama) sejauh ini, mampu menjembatani bahkan dalam banyak hal mengkompromikan “tradisi baik” menjadi suatu “sunah” (kebiasaan, prilaku) baik yang berdampak terhadap realitas Muslim sebagaimana digambarkan dalam pembangunan awal sesuai risalah yang disampaikan Nabi Muhammad di awal periode Mekkah. Jika dahulu, masyarakat Mekkah menerima Islam akibat berbagai tekanan sosial-politik penguasa yang semakin menjauhkan mereka dari nilai-nilai moral dan spiritual, maka perkembangan berikutnya terdapat suatu dorongan yang amat kuat yang kurang lebih sama: menjaga nilai-nilai moral yang penting seraya membungkusnya dengan semangat spiritual Islam yang relatif lebih besar.

Tidak semua orang Islam harus “saleh” sebagaimana orang-orang Islam di periode awal, sebab banyak di antara mereka yang pada akhirnya meminta perantara “orang-orang saleh” dalam hal pendekatannya secara spiritual kepada Tuhan. Bagi sebagian besar kalangan Islam di berbagai belahan dunia, praktik “perantara orang-orang saleh”—para wali—adalah hal lazim, sebab adanya gap yang terlampau jauh antara para ulama dan orang awam.

Sekalipun praktik ini sering dikritik sebagai bentuk kultus yang melanggar sunah, namun kenyataannya juga dibiarkan oleh ortodoksi yang didukung oleh penguasa-penguasa politik Muslim. Namun yang pasti, memahami sunah sebagai suatu “tradisi”, “kebiasaan masyarakat”, atau “prilaku”, tentu dianggap baik sejauh tidak bertentangan dengan moral Islami—nilai yang diterima secara umum dalam masyarakat (makruf).

Bukankah Nabi Muhammad juga menegaskan bahwa agama yang paling baik di sisi Allah adalah yang “hanifiyyah” (cenderung kepada kebenaran) dan “as-samhah” (berlapang dada/toleransi)? Jika menggunakan cara pandang seperti ini, maka “sunah” dapat dipandang buruk—sesuai makna leksikalnya—ketika bertentangan dengan kecenderungan atas “kebenaran” dan tidak toleransi terhadap tradisi dan kebiasaan masyarakatnya.

Begitu pun bidah, yang dalam beberapa hal, justru dianggap baik (bid’ah hasanah) seperti yang dipraktikkan Umar bin Khatab dalam praktik salat tarawih berjamaah. Sunah dan bidah sudah semestinya tidak dipandang secara dikotomis, namun bagaimana keduanya “dikompromikan” agar selaras dengan semangat kebenaran secara umum sekaligus menunjukkan semangat toleransinya terhadap nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Prinsip “kompromistik” inilah barangkali yang sukses memberikan citra positif terhadap Nabi Muhammad terhadap apa yang dikenal belakangan sebagai “rahmatan lil ‘alamin”.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here