Sudan Hapus Pemberlakuan Syariat Islam

0
70

BincangSyariah.Com – Negara Sudan sedang berusaha bangkit dari isolasi internasional. Isolasi internasional dimulai setelah Omar al-Bashir berhasil merebut kekuasaan di Sudan pada tahun 1989. Ia menerapkan interpretasi garis keras terhadap hukum Islam dan berusaha menjadikan bangsa Sudan sebagai apa yang ia sebut sebagai “pelopor dunia Islam”.

Penerapan hukum Islam yang keras pada 1980-an di Sudan adalah faktor kunci yang menyebabkan perang saudara. Perang tersebut berlangsung lama dan mengarah pada kemerdekaan Sudan Selatan, di mana mayoritas penduduk di sana adalah orang beragama Kristen atau orang-orang yang masih mengikuti agama tradisional.

Pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan yakni kelompok pemberontak Utara Abdel-Aziz al-Hilu dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok telah menandatangani deklarasi di Addis Ababa pada hari Kamis, 3 September 2020.

Pemerintah transisi Sudan telah setuju untuk memisahkan agama dari negara dan mengakhiri 30 tahun pemerintahan Islam yang telah mengakar-menguat di negara tersebut. Pemberlakuan syariat Islam oleh Omar al-Bashir memunculkan beberapa polemik seperti aturan bahwa siapa pun berpindah agama meninggalkan Islam, atau murtad, akan menghadapi hukuman mati.

Kasus paling terkenal adalah kasus seorang perempuan bernama Meriam Yehya Ibrahim Ishag yang hamil dan dijatuhi hukuman gantung setelah menikah dengan seorang laki-laki beragama Kristen pada 2014. Meriam berhasil melarikan diri dari Sudan, tapi hukum kemurtadan yang menargetkan mereka yang dianggap telah meninggalkan Islam tetap ada dalam buku undang-undang, bahkan sampai sekarang.

Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Sudan menjadi negara demokratis di mana hak-hak semua warga negara diabadikan, konstitusi harus didasarkan pada prinsip pemisahan agama dan negara yang mana hak untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati.

Deklarasi terjadi kurang dari seminggu setelah pemerintah Sudan menandatangani perjanjian damai dengan pasukan pemberontak. Harapan berakhirnya kekerasan yang telah melumpuhkan wilayah Darfur dan bagian lain Sudan di bawah presiden terguling Omar al-Bashir terus meningkat.

Baca Juga :  Innalillahi, Gus Sholah Wafat

Kini, setelah lebih dari 30 tahun ada di bawah Pemerintahan Islam, Sudan telah mengadopsi reformasi skala besar yang mengubah penggunaan hukum syariah. Di bawah hukum baru tersebut, warga non-Muslim Sudan sudah diizinkan untuk minum alkohol dan hukuman cambuk publik tidak lagi digunakan.

“Kami (akan) membatalkan semua hukum yang melanggar hak asasi manusia di Sudan,” kata Menteri Kehakiman Sudan, Nasredeen Abdulbari.

Sementara itu, rancangan undang-undang baru Sudan telah disahkan pekan lalu.

Reformasi di Sudan terjadi setelah penguasa lama Omar al-Bashir berhasil digulingkan tahun lalu, kemudian menyusul protes jalanan besar-besaran. Pemerintah yang menjabat di Sudan saat ini adalah campuran tidak mudah dari kelompok-kelompok yang menggulingkan Bashir dan mantan sekutunya di militer, yang akhirnya melakukan kudeta terhadapnya.

Di bawah undang-undang baru Sudan, para perempuan tidak lagi memerlukan izin dari kerabat laki-laki untuk bepergian dengan anak-anak mereka. Sebelumnya, para perempuan mesti meminta izin sebab Sudah menerapkan syariat Islam dengan disiplin.

Saat ini, warga non-Muslim juga sudah diizinkan untuk mengonsumsi alkohol secara pribadi, tapi larangan minum-minuman beralkohol bagi Muslim tetap ada, kata Abdulbari kepada TV pemerintah Sudan. Warga non-Muslim juga masih bisa dihukum jika mereka ketahuan minum dengan Muslim.

Abdulbari menjelaskan bahwa pemerintah hanya berusaha untuk melindungi hak-hak non-Muslim di Sudan yang telah membentuk sekitar 3% dari total populasi. Warga non-muslim tersebut telah diizinkan untuk minum, mengimpor, dan menjual alkohol.

“Kami ingin menghancurkan segala bentuk diskriminasi yang diberlakukan oleh rezim lama dan untuk bergerak menuju kesetaraan kewarganegaraan dan transformasi demokratis” Ujar Abdulbari pada BBC News.

Deklarasi seseorang yang murtad dianggap sebagai ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat. Di bawah Pemerintahan Bashir, polisi moralitas sering melakukan cambuk di depan umum untuk berbagai pelanggaran ringan. Abdulbari menyatakan bahwa hukuman tersebut telah dihapuskan.

Baca Juga :  Benarkah Tasawuf bukan Bagian dari Syariat Islam?

Perubahan terbaru datang setelah undang-undang ketertiban umum yang membatasi bagaimana perempuan bertindak dan berpakaian di depan umum pun telah dicabut pada bulan November 2019.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here