Status Non-Muslim di Indonesia: Bukan Masalah Baru, Kenapa Diributkan?

0
730

BincangSyariah.Com – Status ‘kafir’ di Indonesia yang kini ramai dibicarakan pada dasarnya bukanlah merupakan hal baru. Jauh sebelumnya, Almarhum KH. Sahal Mahfuzh, Rais ‘Am PBNU 2010-2015 sudah terlebih dahulu menyatakannya dalam pengantar buku Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam; Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004). Dalam buku tersebut beliau mengatakan:

“Seandainya ada produk fiqih yang tidak bermuara pada terciptanya sebuah keadilan di masyarakat, maka harus ditinggalkan. Misalnya fiqih politik (fiqih siyasah) yang seringkali diktum-diktumnya tidak sejalan dengan gagasan demokrasi yang mensyaratkan keadilan dan persamaan hak manusia di depan hukum. Rumusan fiqih siyasah klasik biasanya menempatkan kelompok kafir sebagai “kelas dua”, bukan entitas yang sederajat dengan kaum Muslim. Saya rasa pandangan demikian harus mulai dirubah. Sebab pandangan ini selain bertabrakan dengan gagasan demokrasi modern juga bertentangan dengan ide negara bangsa (nation-state) seperti Indonesia. Profesionalisme, kemampuan dan kapabilitas mestinya yang menjadi pilihan utama, bukan Muslim atau tidak, bukan laki-laki atau perempuan”.

Faktanya, pengelompokan kelas sosial “Muslim” dan “kafir” bukan saja bertabrakan dengan ide demokrasi dan negara-bangsa, akan tetapi juga menjadi muara untuk dijadikan sebagai alat diskriminasi dan menjadikan non-Muslim sebagai masyarakat kelas dua dengan pembatasan-pembatasan dalam keagamaan, peran publik dan aktivitas sosial lainnya. Seperti dilarang menduduki jabatan-jabatan publik, dilarang membuka lahan mati (ihya al-mawat) dalam teritorial Islam, dilarang memiliki fasilitas rumah atau kendaraan yang mewah, dilarang mengekspresikan kepercayaannya secara vulgar, dll. sebagaimana tergambar dalam teks-teks kitab kuning masa silam.

Status non-Muslim, jauh sebelum KH. Sahal Mahfuzh menyatakannya dalam pengantar di atas dan sebelum keputusan Munas NU yang baru-baru ini diselengarakan di Banjar, status non-Muslim Indonesiapada dasarnya juga sudah pernah dirumuskan oleh ulama’ timur tengah. Akan tetapi, rumusan-rumusan tersebut  masih mengacu pada cara pandang konvensional, sebagaimana rumusan perihal status non-Muslim Indonesia yang terdapat dalam kitab Qurrah al-‘Ain Bi Fatawi Isma’il Zain karya Isma’il Utsman al-Yamany, dan Qurrah al-‘Ain bi Fatawi Ulama` al-Haramain karya Muhammad Sulaiman al-Kurdy. Kedua ulama’ besar tersebut masih menggunakan istilah-istilah konvensional; sebuah istilah yang problematis kala digunakan pada masa sekarang, sepertikafir harbi, dzimmi dan sebagainya dalam menjustifikasi non-Muslim Indonesia.

Baca Juga :  Ribut Netizen Soal Film The Santri dan Livi Zheng yang Kurang Nyantri

Isma’il Utsman al-Yamany menyatakan:

Ketahuilah, bahwa orang-orang kafir yang berada di negarakalian dan di negara-negara umat Islam lainnya sepertiPakistan, India, Syuriah, Irak, Sudan, Maroko dan lainnya,bukanlah kafir dzimmi, mu’ahad maupun musta’man,melainkan mereka semua murni kafir harbi…. Akan tetapi, untuk bersikap memusuhi merka secara terang-terangan seperti yang kalian sebutkan dalam pertanyaan, perlu memperhatikan kaidah: “menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan”, yang harus diprioritaskan menolak kerusakan daipada menarik kemaslahatan. Lebih-lebih bagi individu-individu masyarakat Islam, faktanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertindak seperti itu”.

Berbeda dengan Syekh Ismail Zain, Syekh Sulaiman al-Kurdy menyatakan:

Pemimpin-pemimpin di Jawa sudah biasa membiarkan orang-orang kafir yang bukan Ahli Kitab dan Majusi, berdomisili di daerah mereka dengan menarik upeti berupa dirham atau biji-bijian setiap tahun. Orang-orang kafir itu mematuhi aturan dan undang-undang serta kebijakan-kebijakan para pemimpin di sana….. Apakah mereka termasuk kafir harbi, karena mereka bukan ahli dzimmah….? Jawab:……Pertanyaan penanya, “apakah mereka termasuk kafir harbi?”, apabila yang dimaksud adalah boleh membunuh dan mengganggu mereka karena mereka bukan ahli dzimmah, maka jawabannya adalah tidak demikian, tetapi mereka adalah non-Muslim yang berada dalam tanggungan keamanan pemimpin”.

Rumusan demikian, kendati melarang perlakuan sewenang-wenang terhadap non-Muslim yang berada di negara berpenduduk mayoritas Muslim, akan tetapi dalam praktiknya rumusan tersebut tidak menjadi solusi dan tetap menyisakan problem ketika dibawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang.

Di satu sisi, pengelompokan status sosial berdasarkan agama menjadi problematis karena hal tersebut merupakan produk masa silam yang dibentuk atas desakan kondisi peperangan antar agama. Dalam masa peperangan tersebut berkembanglah teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang membicarakan perihal relasi antara masyarakat Muslim dan masyarakat-masyarakat lainnya, kemudian pemikiran ini terus tetap dilanjutkan oleh sebagian orang, tanpa melihat bahwa pemikiran ini terkait dengan situasi dan kondisi yang mendesak kala itu. Tentu, kondisi demikian berbeda dengan sekarang yang lebih mengedepankan kedamaian dalam menjalankan kehidupan bersama.

Baca Juga :  Allah Berjanji Menjadikan Umat Islam Penguasa Dunia Lagi? (2-Habis)

Di sisi lain, pengelompokan status sosial berdasarkan agama banyak menuai tindakan-tindakan diskriminatif. Rumusan demikian, setidaknya menjadikan kelompok non-Muslim sebagai masyarakat “kelas dua”, bukan entitas yang sederajat dengan kaum Muslim, sehingga masyarakat liyan cenderung diabaikan dalam peran publik atau aktifitas sosial.

Dan lebih dari itu, pengelompokan dengan berdasarkan agama menyebabkan tumbuh suburnya gerakan-gerakanradikalisme. Kebanyakan gerakan radikalisme justru bermula dari pengelompokan atas kafir dan Muslim ini. Sebagai legalitas penyerangan, mereka yang terpapar paham radikalisme terlebih dahulu akan melontarkan klaim kafir pada seseorang atau suatu kelompok.

Oleh sebab itu, sangat tepat mengenai apa yang dinyatakan oleh KH. Sahal Mahfuzh dan keputusan Munas NU di atas perihal status non-Muslim di Indonesia yang tidak lagi dibedakan dengan masyarakat Muslim, sebagai gantinya disebut muwathinun (citizen, warganegara). Hal itu bisa jadi  langkah solusi untuk menuju perdamaian dunia.

Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang,mengapa baru kali ini isu perihal status non-Muslim Indonesia menjadi ramai dibicarakan dan cenderung dianggap sebagai keputusan yang sarat dengan kontroversi? Bukankah telah lama KH. Sahal Mahfuzh memiliki pendapat itu?

Jawaban yang paling rasional terkait hal ini, adalah tahun politik yang menjadi faktor utama isu tersebut menjadi kian ramai. Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar yang dianut oleh mayoritas umat Muslim di Indonesia tentu memiliki pengaruh besar dan prestise di mata orang-orang Indonesia. Pengaruh tersebut akan menjadi senjata yang ‘mematikan’ bagi kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan ormas tersebut bila terus dibiarkan. Oleh sebab itu, pengaruh besar itu hendak ‘dipadamkan’ dengan cara-cara yang dapat merusak marwa Nahdlatul Ulama’, sehingga dibuatlah isu-isu ‘klise’ yang banal.

Cara-cara demikian kerap dipakai dalam dunia perpolitikan. Orang-orang atau kelompok yang berpengaruh akan dibungkam lewat cara-cara kotor seperti itu. Pada periode Dinasti Seljuk (Abad ke 10-14 M) misalnya, popularitas yang dimiliki oleh orang-orang sufi pada waktu itu menimbulkan rasa cemburu dan permusuhan di kalangan lembaga fuqaha, sehingga para sufi kerap dituduh dan dibungkam demi menjatuhkan popularitas mereka. Wallahu A’lam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here