Status Hukum Pertukaran Bitcoin dengan Uang Fiat

1
13

BincangSyariah.Com – Pada pembahasan terdahulu, kita sudah mengetahui, bahwa Bitcoin (BTC) itu adalah ibarat sebuah platform. Apa itu platform?

Menurut KBBI, platform ini diartikan sebagai sautu program kerja/rencana kerja. Artinya, ketika Bitcoin disebut sebagai platform, maka ada misi yang dikehendaki dari diterbitkannya Bitcoin ini. Apa misinya?

Sebagaimana dalam tulisan sebelumnya sudah disampaikan, bahwa misi Bitcoin terhadap mata uang negara, adalah:

  1. Menyederhanakan alur pembayaran / transfer dari user satu ke user lainnya sehingga sifat ketergantungan terhadap bank menjadi menurun.
  2. Efisiensi biaya pentransferan dari negara satu ke negara lainnya, sebab Bitcoin ditransfer melalui jaringan peer to peer (P2P) yang terdesentralisasi tanpa perlu adanya peran pihak ketiga.
  3. Pengguna Bitcoin menjadi terbebas dari pajak, dan pungutan-pungutan jasa lainnya, sebab tidak lagi membutuhkan pihak ketiga.

Karena Bitcoin tidak melalui otoritas sebuah negara, maka satu hal yang perlu kita ingat, adalah: bahwa bitcoin itu adalah betul-betul merupakan koin mata uang yang berdiri sendiri (independen). Alhasil, ia beda dengan token yang masih berjamin aset, yaitu berupa uang yang  disimpan di bank atau diserahkan ke penerbit token oleh penggunanya untuk manfaat suatu utilitas tertentu.

Alhasil, pengelompokan Bitcoin sebagai maal duyun (harta utang), pada dasarnya juga tidak bisa dibenarkan dalam konteks ini disebabkan sifat independensi koin tersebut. Jadi, jika bitcoin itu dipergunakan dalam transaksi jual beli di “pasar terbuka”, maka penggunaan bitcoin itu sama kedudukannya dengan penggunaan memakai mata uang asli (resmi negara).

Bedanya dengan mata uang resmi negara, adalah soal otoritas yang mengatur keabsahan sebagai alat transaksi. Keabsahan mata uang resmi negara, adalah diatur oleh Bank Sentral di mana mata uang itu diedarkan. Jaminan aset yang dibalik mata uang, ditetapkan besarannya oleh negara dengan menimbang ketersediaan aset tertentu, atau entitas tertentu yang  dijamin negara.

Bagaimana dengan Bitcoin? Adakah otoritas penjaminnya? Sejauh ini, otoritas yang menjamin keabsahan Bitcoin sebagai alat tukar adalah Platform selaku pusat data dari Bitcoin (BTC) itu sendiri. Sebagai wujud penjaminan agar tidak terjadi BTC palsu, maka ada mekanisme pengabsahan yang dilakukan oleh shahibu platform, antara lain:

  1. BTC yang sah sebagai alat transaksi adalah BTC yang sudah mendapat tanda tangan kriptografi (hash) dari Platform. Berbekal tanda tangan ini, setiap BTC menjadi diketahui riwayat diproduksinya dan transaksinya.
  2. Jumlah BTC yang beredar diumumkan secara terbuka dan diketahui peredarannya lewat Blockchain. Alhasil, blockchain berfungsi sebagai layaknya pengendali jumlah BTC yang beredar, sehingga jumlahnya menjadi terbatas. Sifat keterbatasan inilah yang kelak mempengaruhi alur permintaan dan jumlah stock BTC menjadi bisa dikendalikan.
  3. Untuk menjaga keamanan transaksi, maka Transaksi BTC bersifat irreversible (tak dapat balik). Seseorang yang sudah mentransfer BTC ke anda, tidak bisa lagi BTC itu anda kembalikan lewat jalur yang sudah dilewati, melainkan harus lewat jalur baru.
  4. Karena BTC merupakan mata uang, maka untuk menjamin bahwa mata uang itu laku, maka berdiri pasar bursa Criptocurrency yang menghubungkannya dengan berbagai Altcoins (Alternatif Coin) yang lain, sehingga daya tukarnya terjaga.

Berbekal adanya pasar bursa cryptocurrency ini, tidak ada satupun  entitas palsu yang bisa mengaku sebagai cryptocurrency, jika koin tersebut tidak terdiri dari bahan kriptografi. Jadi, jika akhir-akhir ini banyak bermunculan aplikasi yang mengatasnamakan mata uang crypto, namun ternyata tidak ada aktfitas minning (penambangan) yang dilakukannya, melainkan hanya berbekal nonton video atau share iklan, maka jangan mimpi untuk masuk pasar yang satu ini. Mengapa? Sebab tidak memenuhi syarat selaku yang tersusun atas entitas kriptografi.

Pertukaran Bitcoin dengan Mata Uang Fiat

Sebagai sebuah koin “mata uang”, yang keberadaannya tidak berada di bawah  naungan resmi sebuah negara, maka pertukaran bitcoin dengan mata uang asli (uang fiat) adalah ibarat pertukaran suatu “komoditas” dengan “uang”. Alhasil, transaksinya adalah termasuk transaksi “jual beli” dan bukan transaksi “sharf”. Mengapa?

Ada 2 alasan untuk menjawabnya, yaitu:

  1. Sebab BTC tidak berjamin aset berupa emas atau perak, melainkan semata-mata merupakan mata uang asli yang “bahan bakunya” (kriptografi) tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa diterbitkan 2 kali.
  2. BTC tidak diakui sebagai alat tukar resmi negara, yang merupakan prasyarat mutlak sebuah alat tukar disebut sebagai “uang”.
  3. BTC merupakan entitas yang diakui oleh para pengusaha yang terjalin dalam simpul (node) blockchain. Pengakuan dan kepercayaan dari para pengusaha yang terhubung dalam bursa cryptocurrency inilah, yang menjadikan BTC memiliki harga.

Alhasil, jika terjadi pertukaran antara BTC dengan mata uang fiat, maka pertukaran itu seolah bermakna membeli BTC dengan uang Fiat dan bukan sharf, sehingga tidak berlaku sebagai komoditas ribawi. Wallahu a’lam bi al-shawab

1 KOMENTAR

  1. […] BincangSyariah.Com – Bitcoin (BTC) merupakan sebuah entitas produk mata uang berbasis pemecahan sandi kriptografi dan diterima sebagai alat tukar oleh sejumlah perusahaan. Penerimaan ini secara tidak langsung menjadikan BTC berperan sah untuk dijadikan sebagai koin wasilah perdagangan, layaknya mata uang fiat, khususnya di kalangan perusahaan yang menerimanya. (Baca: Status Hukum Pertukaran Bitcoin dengan Uang Fiat) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here