Standar Kategori Mampu Harta dalam Ibadah Haji

0
184

BincangSyariah.Com – Haji merupakan rukun Islam kelima. Ia merupakan penyempurna daripada rukun Islam lainnya. Hukum melaksanakan ibadah haji ini wajib bagi setiap orang Islam dengan kewajiban sekali dalam seumur hidup.

Berbeda dengan ibadah lainnya, haji mensyaratkan adanya istitha’ah (mampu) bagi orang yang hendak menjalankan ibadah haji. Kemampuan tersebut meliputi dua hal, yakni kemampuan secara fisik dan kemampuan secara harta.

Islam memberikan persyaratan semacam ini tentunya karena tidak menginginkan adanya kesukaran bagi umat Islam. Mengingat ibadah haji, khususnya bagi umat muslim di Indonesia, merupakan ibadah yang membutuhkan persiapan fisik yang cukup kuat dan kemampuan finansial yang memadai untuk menunjang kelancaran beribadah. Jangan sampai di satu sisi seseorang memaksakan diri dalam berhaji, dan di sisi yang lain tetap santai tidak segera mendaftar haji meski sebenarnya sudah mampu.

Dalam persoalan mampu harta dalam ibadah haji, hal ini dibutuhkan mengingat perjalanan haji membutuhkan bekal berupa ongkos perjalanan, ongkos tempat tinggal, makan, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, di Indonesia ini telah diatur dengan menggunakan sistem ONH (Ongkos Naik Haji).

Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana batasan mampu harta dalam ibadah haji ini?

Ulama bersepakat bahwa standar mampu harta dalam ibadah haji ini ialah ketika seseorang sudah mampu membayar ONH, kemudian ada harta yang dia tinggalkan untuk nafkah orang-orang yang dia tinggalkan di tanah air, maka ia dikatakan sudah mampu berhaji dan wajib untuk ikut daftar ONH, meskipun kewajiban ini sifatnya ialah kewajiban at-taraakhi (kewajiban yang tidak mesti disegerakan).

Lantas bagaimana jika ternyata secara perhitungan harta yang ia miliki ternyata hanya cukup untuk kedua hal itu dan sesudahnya tidak ada lagi harta yang tersisa untuk kelanjutan kehidupan sesudah ia berangkat haji.

Baca Juga :  Tata-cara Pelaksanaan Akikah Sesuai Tuntunan Nabi Saw.

Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab (j. 5 h. 60) memberikan penjelasan mengenai hal ini dan membagi jawaban permasalahan atas dua pendapat:

(أَحَدُهُمَا) لَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ وَالشَّاشِيُّ … (وَالثَّانِي) وَهُوَ الصَّحِيحُ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَهُمَا الرُّكْنُ الْمُهِمُّ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ

“(Pendapat pertama) tidak wajib. Ini adalah pendapat Ibnu Suraij, yang disahihkan oleh al-Qadli Abu Thayib, al-Rawyani dan al-Syasyi… (Pendapat Kedua) ini adalah pendapat sahih, wajib haji karena ia dianggap telah memiliki bekal dan kendaraan, dimana keduanya merupakan rukun yang penting dalam kewajiban haji”.

Dari pemaparan Imam Nawawi diatas, kita bisa fahami bahwa ada ulama yang berpendapat tidak wajib mendaftar haji jika ternyata harta yang ia miliki hanya cukup untuk membayar ONH dan nafkah orang yang ditinggalkan saat haji dan sesudahnya tidak ada sisa harta lagi yang ia miliki. Sementara pendapat kedua, dimana pendapat ini lebih sahih, menyebutkan bahwa ia tetap wajib daftar haji.

Dari kedua pendapat diatas, tentu saja kita boleh memilih salah satu diantaranya, namun sebaiknya memang kita berpegang pada pendapat kedua yang dinyatakan lebih sahih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here