Sistem Perwakilan dalam Pilkada 2020 di Era Covid-19

1
47

BincangSyariah.Com – Beberapa bulan terakhir ini adalah hari-hari berat bagi pemerintah Indonesia. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, pemerintah diuji dan dituntut untuk mampu mengatasi dua krisis yang maha dahsyat, krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Untuk menyudahi dan mengatasi dua krisis ini tidak semudah dan sesederhana rebahan di rumah. Terbukti, hingga saat ini pemerintah masih belum mampu menyudahinya sehingga kita masih dihantui oleh bayang-bayang Corona.

Di tengah penanganan Corona yang masih belum tuntas, pemerintah harus sibuk lagi dengan ‘pesta’ yang disebut dengan Pilkada. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh juru bicara presiden, Fadjroel Rachman melalui akun twitternya bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap sesuai jadwal alias tidak diundur.

Pengambilan keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam keteterangan tertulis, jubir dengan jumlah 1 juta followers tersebut menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena demi menjaga hak konstitusi rakyat, yaitu hak dipilih dan hak memilih.

Dalam keterangan yang lain Mahfud MD juga menyampaikan bahwa salah satu hal yang juga melatari keputusan tersebut adalah ketidakjelasan kapan pandemi ini akan berakhir.

Meski pihak pemerintah telah menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk tetap melaksanakan Pilkada sesuai jadwal melalui berbagai media, tetap saja ada yang tidak setuju dan meminta pemerintah untuk berpikir ulang tentang keputusannya itu.

Namun apa daya, nasi sudah terlanjur jadi bubur. Keputusan pemerintah sudah terlanjur bulat dan teramat susah untuk diralat. Berharap pada pemerintah untuk mengundur kembali pelaksanaan Pilkada adalah ibarat mengharap purnama muncul di kutub utara, sulit terjadi.

Lantas, apa yang masih tersisa untuk diusahakan? Jawabannya adaalah menyiasati teknis pelakasanaan Pilkadanya. Sebisa mungkin, pelaksanaan Pilkada yang rencananya akan digelar pada 9 Desember tidak menjadi menjadi penyebab terciptanya kluster baru bagi penyebaran Covid-19.

Terkait teknis pelaksanaan Pilkada dalam situasi seperti ini, saya rasa menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Refly Harun dalam sebuah forum diskusi di ILC (Indonesia Lawyers Club) beberapa hari lalu. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini (Covid-19), Indonesia bisa memilih skenario untuk melaksanakan pemilihan tidak langsung.

Baca Juga :  Doa-Doa Pilihan yang Relevan Diperbanyak Saat Pandemi

Hal ini menjadi lebih menarik lagi ketika dikaitkan dengan pendapat Imam Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah tatkala membahas perihal siapa saja yang memiliki hak memilih dan menentukan seseorang untuk naik menjadi pemimpin.

Dalam kitab karangannya tersebut Imam Mawardi menjelaskan, bahwa tidak semua orang memiliki hak untuk memilih. Hak memilih hanya bagi mereka yang sudah masuk kategori ahlu al-ikhtiyar (layak memilih dan menentukan seseorang untuk naik menjadi pemimpin).

Bagi mereka yang masih belum masuk kategori ahlu al-ikhtiyar, maka hak suaranya bisa diwakilkan kepada mereka yang sudah masuk kategori ahlu al-ikhtiyar. Dalam konteks Indonesia, proses pemilihan seperti ini dikenal dengan istilah ‘pemilihan tidak langsung’.

Pertanyaannya, apa saja syarat yang harus dipenuhi agar seseorang masuk dalam kategori ahlu al-ikhtiyar?

Imam Mawardi, dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyah pada halaman 17 menyebutkan, sekurang-kurangnya ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar seseorang memiliki hak untuk memilih (ahlu al-ikhtiyar):

Pertama, ia harus memiliki sifat ‘adalah. Dalam pengertian yang umum ‘adalah adalah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya (wadh’u syai’ fi mahallihi).

Dengan demikian, orang yang memiliki sifat ‘adalah adalah mereka yang dapat dipercaya, yakni ketika ia diberi kepercayaan untuk memilih maka ia akan menggunakan hak pilihnya tersebut untuk memilih calon pemimpin yang baik atau setidaknya calon pemimpin yang nilai keburukannnya lebih sedikit dibandingkan dengan calon yang lainnya.

Sementara Syekh al-Jurjani dalam kitabnya yang berjudul al-Ta’rifat memberikan definisi yang berbeda mengenai ‘adalah dengan definisi yang telah penulis paparkan sebelumnya. Menurutnya, ‘adalah adalah menjauhi dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil (lihat ; Ali bin Muhammad al-Jurjani, al-Ta’rifat, hal 145; al-Haromain).

Jika mengacu pada definisi yang ditawarkan Syekh al-Jurjani, maka orang-orang yang memiliki hak untuk memilih hanya terbatas pada mereka yang wara’ dan saleh. Orang yang mungkin masuk dalam kategori ini adalah para ustaz dan kiai-kiai di pesantren, juga para pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat. Bukan sembarang orang!

Baca Juga :  Memasukkan Jari Tangan ke Miss V Istri Saat Bercinta, Bolehkah?

Kedua, memiliki pengetahuan tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya. Pengetahuan tentang calon pemimpin yang dimaksud di sini meliputi berbagai aspek. Mulai dari rekam jejaknya, akhlaknya, dan latar belakang keluarganya.

Memiliki pengetahuan tentang sosok calon pemimpin yang akan kita pilih memang perlu dan bahkan memang harus sebagai bahan pertimbangan. Tujuannya, agar tidak menyesal di kemudian hari atas keputusan yang telah kita bubuhkan.

Di samping itu, pilihan yang didasarkan pada pengetahuan tentang calon pemimpin pada biasanya akan menumbuhkan rasa suka dan cinta di antara mereka. Dan pemimpin seperti inilah yang dahulu kala pernah disebut sebagai sebaik-baik pemimpin oleh Nabi Saw.

خِياَرُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ

Artinya : Sebaik-baik pemimpin adalah orang yang kamu cinta mereka dan mereka cinta kamu dan kamu mendo’akan mereka dan mereka mendo’akan kamu. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah orang-orang yang kamu benci mereka dan mereka benci kamu dan kamu melaknat mereka dan merekapun melaknat kamu. HR. Muslim (Shahih Muslim, Hal 24, Juz 6 ; Dar al-Afaq)

Ketiga, memiliki hikmah kebijaksanaan untuk menentukan pemimpin yang tepat. Sederhananya, ia memiliki kecerdasan dan kearifan untuk menentukan siapa yang layak untuk dijadikan pemimpin. Ia sudah memiliki keteguhan dan kemandirian dalam mengambil sebuah keputusan, apa yang sudah menjadi pilihannya tidak bisa dibeli dengan apapun.

Ketiga syarat bagi pemilih yang telah ditetapkan oleh Imam Mawardi tersebut teramat bagus dan solutif untuk memunculkan para pemimpin berkualitas. Namun, di antara jutaan warga negara Indonesia adakah yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Jawabannya tentu ada, namun hanya segelintir orang. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, orang-orang itu adalah para ustaz dan kiai-kiai di pesantren, juga para pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat.

Baca Juga :  Jika Anda Stabil dalam Empat Hal Ini, Pertanda Anda Sempurna di Mata Allah

Kenapa hanya segelintir orang yang memungkinkan untuk memenuhi tiga kriteria di atas? Sebab, kalau boleh jujur, mayoritas warga negara kita masih terdiri dari orang-orang awam, yakni tidak mengerti dan tidak memiliki banyak akses untuk mengetahui kualitas dan integritas yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon pemimpin yang maju menjadi kandidat. Sederhananya, buta pendidikan politik.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan kenapa banyak sekali orang yang sulit untuk memenuhi tiga kriteria itu. Tentu kita sama-sama tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih terdiri dari orang-orang miskin. Sehingga meskipun ia paham dan mengerti tentang kualitas dan integritas kandidat yang akan dipilihnya, tidak menutup kemungkinan ia akan mengabaikan pengetahuannya itu dan lebih memilih menyerahkan suaranya kepada siapapun yang bersedia membayarnnya.

The congclution, jika kita merujuk pada penjelasan Imam Mawardi maka sesungguhnya kita masih belum sepenuhnya siap untuk melakukan pemilihan langsung. Sebab, hidup berdemokrasi yang selama ini kita jalani masih belum beriringan dengan peningkatan pendidikan dan pengembangan ekonomi. Sehingga masih banyak di antara kita yang tergolong awam, pun juga miskin.

Kita harus berpikir ulang untuk melaksanakan Pilkada secara langsung, terlebih di saat-saat seperti ini, saat di mana pandemi Covid-19 merajalela dan sulit dihentikan. Alangkah baiknya seandainya pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 ini diselenggerakan secara tidak langsung. Suara rakyat yang begitu banyak cukup diwakilkan kepada mereka yang sudah memenuhi tiga kriteria di atas. hal ini juga untuk menghindari terjadinya kerumunan massa yang dapat menjadi penyebab terciptanya kluster baru bagi penyebaran Covid-19.

Sampai pada bagian ini, saya teringat ungkapan Gus Dur yang sering disampaikan putrinya, Alissa. Kata Gus Dur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here