Setelah Bayar Zakat Masihkah Wajib Membayar Pajak?

0
3327

BincangSyariah.Com – Pertanyaan di atas dapat dibalik, apakah setelah bayar pajak kita masih diwajibkan bayar pajak? Kedua pertanyaan ini sering kali terlewat dalam benak kita. Bahkan mungkin sebagian sudah bertanya-tanya tentang hal ini.

Sebelum kita menjawab lebih detail soal tersebut. Di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang zakat dan pajak. Zakat adalah kewajiban agama yang merupakan bagian dari rukun Islam. Setiap orang yang telah memenuhi syarat dan rukun zakat maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Ada zakat harta, zakat perdagangan, zakat penghasilan, zakat hewan ternak, dan zakat barang tambang. Zakat adalah ibadah mâliyah ijtimâiyyah, artinya ibadah harta sosial.

Sedangkan pajak adalah kewajiban yang diberikan oleh negara. Tujuan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara, walau sumber keuangan negara tentunya tidak hanya pajak, tapi ada juga dari usaha-usaha negara. Kedua adalah sebagai pengatur. Misal pajak yang tinggi terhadap barang mewah, agar masyarakat tidak boros dalam membeli barang mewah.

Dalam sejarah hukum Islam dikenal tiga sistem pemungutan pajak. Pertama, jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang hidup di bawah kekuasaan Islam (kâfir zimmi). Kedua, kharaj, yaitu pajak bumi. Tanah hasil peperangan yang dikelola oleh pemilik tanah awal, pemanfaatan kembali tanah tersebut diharuskan untuk membayar pajak, yang disebut kharaj. Ketiga, ‘usyur (sepersepuluh), yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). Keempat, khums (seperlima), yaitu pajak atas hasil sumber daya alam.

Dari fakta sejarah tersebut di atas, pajak telah diterapkan oleh ulil amri saat itu. Pajak bukanlah hal yang diharamkan dalam Islam. Pajak menjadi tambahan pendapat negara untuk menjalankan roda pemerintahan.

Antara pajak dan zakat memiliki persamaan. Keduanya mengandung unsur paksaan, dikelola oleh suatu lembaga tertentu, tidak ada imbalan yang langsung diterima secara nyata, dan keduanya memiliki semangat perekonomian umat yang sama.

Baca Juga :  FOZ Genjot Pemberdayaan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan Hingga Mitigasi Bencana Alam

Perlu kita ingat bahwa zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Yûsuf al-Qaradhawi, secara umum terdapat dua tujuan dan ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.

Lantas setelah membayar zakat apakah kita masih membayar pajak? Begitu juga sebaliknya apakah setelah membayar pajak kita masih membayar zakat? Jawabannya adalah iya. Zakat adalah kewajiban agama yang dapat diberikan langsung kepada yang berhak atau melalui amil zakat. Sedangkan pajak adalah kewajiban dari negara yang juga bagian dari syariat Islam.

Lantas apakah itu tidak memberatkan umat Islam? Dulu memang pembayaran zakat terkesan menjadikan kewajiban masyarakat muslim menjadi double. Membayar zakat sekaligus juga membayar pajak. Namun setelah adanya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat Pasal 22 mengatur bahwa “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”

Sebelumnya UU No 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Misal, Udin berpenghasilan Rp 20 juta per bulan. Ia berzakat 2,5 persen dari gajinya, yaitu senilai Rp. 500.000, maka pajak akan dikenakan dari nominal bruto sebesar Rp 20 juta dikurangi Rp 500.000. Jadi, objek yang akan dikenai pajak adalah Rp 19.500.000. Jika pajak yang dikenakan sebesar 5 persen dari Rp29,25 juta itu, maka jumlah pajak yang dibayarkan Rp1.462.500.

Baca Juga :  Pandangan Islam Terhadap Pungutan Liar

Namun tidak semua zakat yang kita keluarkan dapat dijadikan alasan untuk pengurang pajak. Kita musti membayarkan zakat ke lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang diakui pemerintah.

Badan pengelola zakat yang dapat diklaim sebagai pengurang pajak adalah: Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, adalah LAZ Rumah Zakat, Nurul Hayat, Inisiatif Zakat Indonesia, Baitul Maal Hidayatullah, Lembaga Manajemen Infaq, Yatim Mandiri Surabaya, Dompet Dhuafa Republika, Al-Azhar, LAZIS NU, Baitul Maal, Daarut Tauhid, YDSF, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, LAZIS Muhammadiyah, Global Zakat, PERSIS, Inisiatif Zakat Indonesia, Lembaga Manajemen Infak, Dana Sosial Al Falah.

Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi, adalah LAZ Solo Peduli b. LAZ Forum Komunikasi Aktifis Masjid, LAZ Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas d. LAZ Dana Peduli Ummat, LAZ Dompet Sosial Madani, LAZ Sinergi Foundation, LAZ Harapan Dhuafa.

Bukti pembayaran zakat yang kita dapatkan dari lembaga-lembaga tersebut kita jadikan sebagai bukti pengurang pajak.

Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here