Resesi Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah

2
982

BincangSyariah.Com – Resesi merupakan kondisi ekonomi makro yang mengalami penurunan secara signifikan akibat penurunan kegiatan ekonomi sehingga berbuntut penurunan pendapatan kotor (Gross Domestic Product = GDP) yang mampu diserap dan dibukukan oleh negara.

Secara statistik, dulu, indikator dari resesi sebuah negara adalah ditandai dengan catatan penurunan GDP negara yang negatif selama dua kuartal, secara berturut-turut. Satu kuartal adalah sama dengan 3 bulan. Jadi, dua kuartal adalah sama dengan enam bulan, atau setengah tahun. (Baca: Peran Penting “Nama” dalam Ekonomi Syariah)

Resesi, awalnya ditandai dengan indikator rekaman pendapatan negara selama 6 bulan itu, yang dilaporkan berdasarkan rekaman per triwulannya. Jika pada kuartal I dan kuartal II, ternyata sebuah negara terekam memiliki pendapatan negatif secara berturut-turut, maka ia dianggap mengalami resesi. Dan jika kondisi negatif itu terus berlanjut selama 2 tahun berturut-turut, maka suatu negara dianggap mengalami “depresi ekonomi.”

Yang hendak kita sampaikan dalam tulisan ini, adalah mengapa ada resesi? Dan bagaimana resesi itu terbentuk? Selanjutnya, apa yang hendaknya kita lakukan? Kita akan mencoba meninjaunya dari sudut pandang maqashid syariah-nya.

Secara maqashid syariah, kebutuhan dasar (the basic needs) manusia itu ada 3, yang terangkum sebagai kebutuhan dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Kita umumnya mengenalnya sebagai kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Kebutuhan yang bersifat dlaruriyah ini, merupakan kebutuhan yang memuat kulliyatu al-khams (universalitas 5 kebutuhan dasar), yaitu meliputi: hifdh al-din (penjagaan agama), hifdh al-nafs (penjagaan jiwa), hifdh al-‘aql (penjagaan akal), hifdh al-nasl (penjagaan keturunan) dan hifdh al-mal (penjagaan harta benda). Sesuai dengan makna terminologinya, kebutuhan dlaruriyah merupakan kebutuhan yang memiliki korelasi langsung dengan status dlarurat.

Dalam istilah Syeikh Wahbah al-Zuhaily, suatu kondisi dapat dinyatakan sebagai dlarurat, bilamana kondisi itu dapat berpotensi pada timbulnya kondisi halak, yaitu kerusakan yang besar sehingga mengancam jiwa atau harta benda. Selanjutnya, upaya menghindari terjadinya halak tersebut merupakan tindakan yang disebut sebagai maslahah.

Jadi, dalam bingkai maqashid al-syariah, suatu kebijakan itu disebut maslahah, manakala tindakan itu tidak hanya memperhatikan aspek duniawi saja. Akan tetapi, sebuah kebijakan itu bisa masuk kedalam rumpun maslahah, manakala tindakan itu juga memperhatikan aspek keselamatan ukhrawi (al-din) dari seorang hamba. Maslahah yang semacam ini dikenal dengan istilah maslahah mu’tabarah, sehingga dasar pertimbangannya adalah nushush al-syari’ah.

Dengan memperhatikan konsepsi ini, maka status dlarurat-nya penjagaan agama (hifdh al-din), dalam bingkai maslahah dlaruriyah, adalah manakala ada musuh (kaum kuffar) yang mengancam kehidupan beragama di suatu negara sehingga membuat eksistensi pengamalan agama menjadi hilang. Untuk langkah penanganannya, nushush al-syari’ah memerintahkan adanya jihad melalui angkat senjata.

Baca Juga :  Ayat Ahkam: Seputar Penegakan Hukum Qishash (Al-Baqarah [2]: 179)

Adapun dlarurah yang berkaitan dengan hifdh al-nafs (penjagaan jiwa), adalah manakala ada sesuatu hal yang mengancam pada hilangnya nyawa atau terancamnya nyawa. Tindakan maslahah yang berkaitan dengan aspek penjagaannya, sudah pasti adalah berkaitan dengan upaya menjaga nyawa tersebut dari keterancamannya sehingga berpotensi halak.

Bila eksistensi ancaman itu berkaitan dengan aspek kehidupan berbangsa dan negara, maka potensi terjadinya halak pada nyawa, adalah bilamana ada serangan yang mengganggu penduduk suatu negara sehingga mewajibkan penduduk negara tersebut untuk melakukan bela negara.

Jika sifat gangguan itu berupa ekonomi, maka hal yang berkaitan dengan aspek halak pada nyawa sehingga mengharuskan tindakan hifdh al-nafs, adalah bilamana terjadi pemboikotan ekonomi, yang dalam konteks makroekonominya umumnya terjadi akibat eskalasi politik ekonomi suatu negara sehingga menyebabkan kerugian yang besar pada sebuah negera lainnya, seperti eksploitasi, imperialisme, kolonialisme, dan sejenisnya.

Tindakan maslahah mu’tabarah dalam aspek ini yang sesuai dengan nushush al-syariah adalah sudah pasti melakukan jihad ekonomi, yang sudah barang tentu berkonsentrasi untuk melawan tindakan pemboikotan, monopoli, eksploitasi, kolonialisme, imperialisme, atau hal-hal lain yang bersifat merugikan itu.

Jika kerugian ekonomi yang mengancam nyawa warga negara itu diakibatkan oleh penyakit atau wabah, maka tindakan yang paling maslahah adalah berupaya mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat wabah itu. Dalam tarikh Islam, hal yang paling urgen mengatasi kerugian ekonomi akibat wabah ini sudah pernah diteladankan oleh Baginda Nabi saw. dan para sahabatnya, seperti melokalisasi penyakit, tidak keluar dari wilayah endemik penyakit sehingga berakibat bisa menularkan kepada orang lain, atau bergerak memasuki wilayah yang dinyatakan berpotensi penularan. Inilah contoh daripada tindakan maslahah dlaruriyah yang mu’tabar dan ada dalam nushush al-syariah.

Sudah barang tentu, konsepsi-konsepsi penjagaan akal, keturunan dan harta, adalah menyesuaikan pada sifat dlaruratnya masing-masing obyek penjagaan yang memiliki batasan (dlabith) pada terminologi timbulnya halak (kerusakan yang mengancam nyawa). Tanpa keberadaan konsepsi halak sebagai batasan ini, maka kebutuhan penjagaan tersebut tidak bisa disebut sebagai maslahah dlaruriyah. Lantas, disebut sebagai apa? Bisa jadi masuk rumpun maslahah hajiyah (sekunder) atau maslahah tahsiniyah (tersier).

Baca Juga :  Perjalanan Panjang Belajar Langsung kepada Syaikhul Maqashid Ahmad Al-Raysuny

Nah, apakah resesi ekonomi yang ditandai oleh penurunan GDP pada kegiatan ekonomi negara sudah masuk kategori halak? Kita bisa menilik dari belum disepakatinya mengenai batasan istilah resesi itu sendiri yang masih dipertentangkan oleh para pakar ekonomi. Para pakar sebelumnya menyatakan bahwa bila penurunan itu terjadi minus selama dua kuartal (2 triwulanan) berturut-turut, maka itu tanda-tanda terjadinya resesi.

Namun, berdasarkan hasil kajian terbaru dengan dasar dari indikator resesi yang di-publish oleh Bursa Ekonomi Amerika, bahwa penurunan GDP dua kuartal berturut-turut itu belum menjadi indikator resesi, sebab dalam resesi, defisit APBN itu berlangsung akut disebabkan mandegnya mayoritas elemen kegiatan produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Indonesia, dinyatakan sebagai Pandemi Covid-19, sehingga disinyalir banyak aktifitas produksi yang mandeg, adalah terjadi pada bulan Maret 2020. Aktifitas ekonomi itu meliputi sektor transportasi, industri, pendidikan dan sejumlah aktivitas perdagangan. Namun, mandeg dalam kondisi ini, bagi Indonesia, tidaklah mandeg secara total.

Sebagai buktinya, masih banyak aktifitas ekonomi yang masih berjalan terus, seperti sektor pertanian dan industri pertanian. Sektor UMKM, juga disinyalir masih berjalan, meskipun tidak sepenuhnya normal. Ada penurunan omzet pendapatan yang dipublish sebagai 50%.

Padahal, Indonesia, baru dinyatakan melakukan PSBB (lockdown) pada kisaran akhir Maret 2020. Artinya, Maret masih terhitung sebagai kegiatan normal dalam ekonomi. Sehingga bulan aktif adanya penurunan adalah dihitung semenjak April. Dengan demikian, Kuartal Pertama, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh Pandemi  adalah mulai April-Juni. Adapun Kuartal Kedua, adalah dimulai dari Juli-September 2020. Jika Kuartal Pertama, melibatkan bulan Maret, maka akhir dari Kuartal Kedua, adalah bulan Agustus.

Sejauh ini, di masyarakat kelas bawah (grass root), Indonesia, masih terlihat ekonominya baik-baik saja. Masyarakat yang banyak terdampak justru masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan dan tinggal di sekitar pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti kampus, pabrik, terminal dan pasar. Mereka tidak memiliki sumber pendapatan lain selain dari aktifitas berdagang yang selama ini menjadi mata pencahariannya. Namun, mereka masih ada yang memiliki sumber pendapatan sekunder, seperti menyewakan rumah tinggal, atau aktifitas bisnis lainnya, yang besar atau kecilnya tetap memiliki omzet/pemasukan.

Baca Juga :  Permasalahan Resesi dan Kemaslahatan Ekonomi Indonesia

Artinya, resesi yang terjadi pada APBN negara tidak banyak berpengaruh terhadap kehidupan kaum grass root ini, sehingga status ancaman resesi itu belum bisa dikategorikan sebagai darurat yang berpotensi pada halak dalam skala besar. Jika menyimak, intensitas penanganan Covid -19 oleh pemerintah dan BNPB, ada kemungkinan alokasi negara yang terbesar sehingga menyebabkan defisit APBN adalah adanya wilayah penyaluran yang baru, yaitu kasus penanganan dan tindakan kuratif terhadap pasien Covid. Alokasi ini menyebabkan terjadinya ketidakstabilan pada neraca pendapatan dan belanja.

Dan jika menilik dari pemberlakuan kebijakan new normal, yang berakibat pada mulai terdongkraknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain, mengindikasikan bahwa resesi yang ditengarai pada defisit GDP negara, adalah tidak berpotensi bahaya, sebab banyak sektor ekonomi sudah mulai berjalan kembali, sehingga GDP juga berpotensi terdongkrak di akhir Agustus ini. Jika yang terjadi adalah sebagaimana hal ini, maka Indonesia belum masuk status darurat dalam bidang ekonomi, sehingga perlu jihad dalam bidang ekonomi. Wallahu a’lam bi al-shawab

2 KOMENTAR

  1. […] BincangSyariah.Com – Kemaslahatan yang sifatnya pasti sehingga mutlak mendapatkan konsentrasi penanganan pokok dan utama secara syariat adalah bila timbul status darurat pada aspek universalitas penjagaan  lima hal (maqashid syariah), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima aspek penjagaan ini dikenal dengan istilah kulliyyatu al-khams. (Baca: Resesi Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here