Proyeksi Indonesia Keluar dari Jerat Resesi Dampak Pandemi Covid-19

0
318

BincangSyariah.Com – Hingga saat ini, angka persebaran Covid-19 di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 15 September 2020, jumlah kasus aktif covid-19 sebanyak 55.000 kasus atau 24,4%, penambahan kasus positif baru 3.507 kasus, jumlah kasus sembuh 161.065 kasus atau 71,6% dan meninggal 8.965 kasus atau 4,0%.

Angka-angka ini menunjukkan rata-rata yang sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia, yang mana kasus aktif 24,57% dan kasus sembuh 72,2%. Adapun untuk kasus kematian, rata-rata kematian akibat terindikas covid-19 di Indonesia masih lebih tinggi dibanding rata-rata dunia (3,16%). Kabar yang membahagiakan dan mengundang optimisme bagi Indonesia adalah rasio kesembuhan Pasien Covid-19 menunjukkan trend peningkatan mingguan (14.1%) secara nasional.

Sementara itu dilihat dari sisi zona yang menopang paling  besar GDP secara nasional, 5 provinsi yang terdapat di Jawa menunjukkan kecenderungan penurunan zona dari zona merah ke zona oranye.

Secara tidak langsung, perkembangan data ini dapat membawa pada semakin tumbuhnya kepercayaan pelaku ekonomi kepada pemerintah untuk memulai kinerja lama atau sama sekali baru dalam kerja ekonomi mereka. Indikator nasional bahwa telah terjadi kerja ekonomi adalah bila terdapat pergerakan pada laju pertumbuhan kredit atau pembiayaan di perbankan. Adanya pergerakan, menandakan adanya ruang penyaluran modal usaha ke dunia investasi dan kerja.

Berdasar laporan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilansir per-16 September 2020, tercatat jumlah laju pertambahan kredit pada perbankan secara keseluruhan adalah tumbuh sebesar 1,53% pada Juli 2020. Bank Pembangunan Daerah (BPD) mendominasi penyaluran kredit pada periode ini sebesar 8,23%. Angka ini mengisyaratkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan di mulai dari daerah.

Sementara itu, laju pertumbuhan kredit pada bank plat merah (bank milik negara), terjadi sebesar 3.36% per juli 2020, dengan wilayah realisasi kredit terdiri dari kredit modal kerja yang mengalami kontraksi sebesar 0,8%. Untuk kredit wilayah investasi, terjadi perbaikan kenaikan sebesar 5,9%. Sebaliknya, kredit yang diserap oleh sektor perdagangan, terkontraksi sebesar 5,4%.

Baca Juga :  Rahasia di Balik Angka Tujuh yang Mungkin Jarang Kamu Tahu

Kredit di sektor transportasi, komunikasi, dan pergudangan tumbuh sebesar 11,9%. Kredit sektor pertambangan naik sebesar 11,3%.

Kredit untuk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta korporasi masing-masing tumbuh 15% dan 3,78%. Namun, semua peningkatan ini belum mampu mengangkat pertumbuhan kredit secara nasional yang masih berkisar di angka 1,53% di Bulan Juli 2020.

Jika melihat masa munculnya data-data di  atas, yang diperoleh pada Bulan Juli 2020, mengindikasikan faktor lemahnya pertumbuhan kredit di atas, tidak lepas dari kebijakan PSBB Jilid I (April s.d. Juni 2020) sehingga para pengusaha memutuskan untuk menunda permintaan penambahan modal ke perbankan.

Apakah lemahnya laju pertumbuhan kredit ini dipengaruhi oleh Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan? Nampaknya, hal ini bukan disebabkan oleh faktor CAR perbankan, melainkan murni karena faktor kebijakan dan ketidapastian iklim usaha di tengah Pandemi Covid-19. Secara umum, kebijakan penyaluran kredit (liquiditas) oleh perbankan masih terbilang longgar hingga Agustus 2020.

Adanya kebijakan restrukturisasi kredit pada perbankan hingga Maret 2021, secara tidak langsung menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi lambannya pertumbuhan kredit. Pemangkasan bunga dan margin pembiayaan lewat  kredit juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Setidaknya, ini merupakan bentuk optimisme pemerintah guna menstimuli kinerja sektor ekonomi di lapangan.

Hingga 10 Agustus 2020, Implementasi restrukturisasi kredit bank telah disalurkan mencapai Rp 837,64 triliun ke 7,18 juta debitur. Angka ini naik dari bulan sebelumnya yakni Juli 2020, yang mencapai Rp 784,36 triliun dengan penyaluran ke 6,73 juta debitur. Terhadap UMKM, restrukturisasi kredit telah dilakukan sebesar Rp 353,17 triliun. Sementara itu untuk non UMKM, restrukturisasi telah dilakukan sebesar RP 484,47 triliun.

Baca Juga :  Tafsir Al-Baqarah Ayat 188: Ayat Al-Qur'an Tentang Larangan Korupsi

Angka-angka ini terbilang naik bila dibandingkan dengan realiasi yang terjadi di bulan Juli 2020, yang menabulasikan angka sebesar Rp 330,27 triliun di sektor UMKM dan Rp 454,09 triliun di sektor non UMKM.

Beberapa catatan lain yang  disampaikan oleh OJK, bahwa beberapa daerah menunjukkan laju pertumbuhan kredit yang signifikan, termasuk DKI Jakarta yang merupakan penopang utama dari pertumbuhan kredit nasional, yaitu sebesar 49,36%.

Apabila laju restrukturisasi ini tidak diiringi dengan kebijakan PSBB jilid II yang berdampak pada macetnya sektor ekonomi sebagaimana yang terjadi pada PSBB Jilid I, maka besar kemungkinan diperkirakan bahwa pada akhir tahun 2020, akan terjadi pertumbuhan ekonomi setidaknya pada kisaran 1-3% yang konkruen dengan laju pertumbuhan kredit hingga mencapai 3% dan penurunan NPL nasional di Kwartal Pertama 2021.

Apakah ini sudah cukup untuk menumbuhkan rasa optimisme keluar dari jerat resesi? Jika menilik dari turunnya zona merah ke zona oranye beberapa daerah dan provinsi di Indonesia, nampaknya sah-sah saja jika kita patut untuk optimis. Kendati DKI Jakarta masih memberlakukan kebijakan yang berkebalikan dengan langkah PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Namun, langkah itu patut kita apresiasi secara positif, mengingat Pemerintah Pusat juga ikut cawe-cawe dalam PSBB Total DKI dengan penyiapan sarana untuk isolasi terkendali bagi warga yang terindikasi Covid-19. Semoga Allah SWT memudahkan langkah pemerintah dalam  menerapkan kebijakan PEN sehingga warga negara Indonesia dapat turut segera merasakan pulihnya kondisi perekonomian nasional.

Wallahu a’lam bi al-shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here