Prof. Dr. Mahfud MD: Kita Mesti Bersyukur Hidup di Indonesia

0
1925

BincangSyariah.Com – Kita mesti bersyukur hidup di Indonesia, karena kita berarti telah mengikuti jalan fitrah. Jalan fitrah itu artinya suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, yaitu hidup bernegara. Tidak ada satu pun manusia di dunia ini yang hidup di luar negara, siapa pun.

Oleh sebab itu, setiap manusia itu pasti hidup di sebuah negara. Ini bukan soal wajib atau tidak wajib, tetapi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, Islam mengatakan bahwa bernegara itu fitrah, dan keharusan. Apa dasarnya?

Dasarnya ialah bahwa untuk melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya kita harus mempunyai negara, pemerintahan, sistem pemerintahan. Ada sebuah dalil dalam Usul Fikih, Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib, yang bermakna: ‘jika sesuatu kewajiban tidak bisa dilaksanakan tanpa ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib’.

Jika kewajiban melaksanakan perintah Allah, seperti beribadah dan berbuat baik kepada manusia tidak bisa dilaksanakan kalau Anda tidak punya negara, maka mempunyai negara itu wajib hukumnya.

Itu sebabnya para ulama kita dahulu berijtihad mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para ulama itu mengatakan, “Kita tidak boleh dijajah oleh suatu kekuatan asing, oleh sebab itu marilah kita dirikan sebuah negara.” Apa negara yang didirikan? Disepakatilah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, satu hal yang pasti bahwa bernegara adalah fitrah yang tidak bisa dihindari.

Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya ‘Ulumiddin mengatakan, ad-din wa al-sulthan tauamani ‘Memperjuangkan kebaikan agama atau berjuang untuk melaksanakan perintah agama dan mempunyai kekuasaan, negara, pemerintahan itu dua saudara kembar’. Anda memperjuangkan agama, Anda harus punya pemerintahan.

Tidak mungkin Anda memperjuangkan agama kalau tidak punya negara dan pemerintahan tapi juga Anda bisa zalim dalam bernegara kalau tidak berdasar kebaikan agama. Selain itu, Imam al-Ghazali juga menyebutkan, ad-din ashlun wa al-shulthan harisun. Artinya memperjuangkan agama itu asas yang pokok sedangkan mempunyai kekuasaan itu pengawal.

Mempunyai negara itu pengawal untuk berjuang, wa maa laa harisa lahu fa hadmuhu laazim ‘jika negara tidak dikawal maka kegagalannya menjadi pasti’. Oleh karena itu, memiliki negara itu wajib agar kita bisa berbuat baik.

Nah, sekarang apa bentuk negara itu? Kalau di dalam bahasa Arab sering dikatakan negara adalah ad-daulah, bilad, al-mulk. Sedangkan bentuk pemerintahannya atau sistemnya itu disebut khilafah. Jadi, mempunyai negara itu wajib dan fitrah agar kita bisa berbuat baik menggunakan organisasi negara. Tapi bentuk pemerintahannya adalah pilihan.

Baca Juga :  Apakah Pancasila Bertentangan dengan Ajaran Islam?

Mempunyai negara dan membangun khilafah dalam arti sistem pemerintahan itu wajib atau fitrah, karena itu merupakan syarat untuk bisa melaksanakan perintah agama dengan baik. Oleh karena itu, di dalam perjalanan umat Islam sejak zaman Nabi hingga sekarang, umat Islam punya negara. Kalau tidak punya negara, maka berjuang untuk punya negara seperti Palestina. Hanya saja bentuk negara atau pemerintahan yang dibentuk umat Islam bermacam-macam. Kenapa? Ini karena di dalam Al-Qur’an dan Hadis, bentuk atau sistem pemerintahan tidak diajarkan.

Islam hanya mengajarkan kewajiban mendirikan negara yang adil, pemimpin yang lurus, anti korupsi, menjaga kemaslahatan. Soal bentuk negara itu boleh republik, kerajaan, parlementer, presidensil.

Ada 57 negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam), itu semua negara kaum muslimin. Tapi bentuk negaranya berbeda-beda. Ada Indonesia yang republik, ada Arab Saudi yang kerajaan, dan sebagainya.

Kalau ditanya mana yang benar sebagai sistem pemerintahan? Semuanya itu benar. Kenapa? Ini karena Alquran dan Hadis tidak mengajarkan sistemnya seperti apa. Karena itu, kita boleh mendirikan negara seperti apa saja.

Bentuk negara itu disesuaikan dengan kebutuhan waktu dan kebutuhan tempat. Oleh karena itu bentuk pemerintahan Indonesia berbeda dengan Arab Saudi. Di sisi lain, Arab Saudi juga berbeda dengan Uni Emirat Arab, berbeda dengan Malaysia, dengan Brunei. Semua benar sebagai produk ijtihad.

Ijtihad itu istifraghul wus’i li naili hukmin syar’iyin bi thariqin istinbat minal kitabi wa sunnah, artinya mencurahkan pikiran untuk menggali ketentuan-ketentuan hukum syariat yang digali dari Al-Qur’an dan Sunah. Alquran sendiri tidak mengatur secara jelas bagaimana bentuk negara yang harus dibuat. Yang mengatur sistem itu ya manusia. Itu namanya ijtihad. Apakah ijtihad itu penting? Penting. Tapi karena ijtihad itu produk pemikiran maka ijtihad itu hasilnya bisa berbeda-beda

Oleh sebab itu, Anda jangan ragu, dan mengatakan, “Wah, saya ini Muslim, tapi kok tidak hidup di negara yang berdasar khilafah.” Pemikiran seperti itu tidak benar. Khilafah itu artinya pemerintahan. Pancasila itu merupakan produk ijtihad ulama kita, K.H. Hasyim Asy’ari, Bung Karno, Ahmad Dahlan, Bagus Hadikusumo dan semua ulama.

Baca Juga :  Negara Islam Menurut Habib Munzir al-Musawa

Dengan demikian, kalau ada yang bertanya mana sistem khilafah yang benar? Ini semuanya benar karena berdasarkan hasil penafsiran manusia untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kita hidup di Indonesia sudah memilih cara menafsirkan mendirikan negara, membentuk pemerintahan untuk keperluan Indonesia. Kita sudah memilih namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila.

Para ulama Indonesia mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdasar Pancasila. Pemikiran ini sudah islami dan tidak usah dipikirkan untuk diganti dengan bentuk lain. Kalau mau diganti sebagai pemikiran silakan, tapi apa pun hasilnya jangan katakan bahwa yang ada sekarang sudah tidak sesuai dengan Islam.

Dengan demikian, mari kita bernyaman-nyaman menjadi orang Islam di Indonesia yang berdasarkan Pancasila karena di sinilah kita bisa beramal baik sebagai orang Islam, menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin yang nyaman bagi kita dan nyaman bagi orang lain, sehingga Islam itu tidak mengancam siapa pun.

Saya tidak mengatakan bahwa negara Islam tidak punya sistem. Negara Islam memang punya sistem, tapi sistemnya macam-macam dan boleh dipilih. Namun, yang terpenting itu kita berprinsip bahwa punya negara itu fitrah. Punya negara itu wajib. Khilafah itu wajib, cuma bentuk khilafahnya itu bisa berijtihad sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, saya menyimpulkan beberapa hal. Pertama, khilafah itu wajib dalam arti fitrah tidak bisa dihindari. Kedua, bentuk pemerintahan sebagai perwujudan khilafah itu sistemnya tidak diatur secara baku dalam Alquran dan Hadis, sehingga setiap umat Islam bisa membuat sendiri-sendiri. Kita di Indonesia sudah membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di awal saya sudah mengatakan bahwa khilafah, sistem bernegara, pemerintahan itu adalah fitrah. Fitrah itu lebih tinggi dari wajib karena kalau wajib iu Anda bisa mengingkari tapi berdosa. Namun, fitrah itu jika Anda mengingkari sekali pun maka fitrah itu akan tetap terjadi. Apa bisa Anda tidak bernegara? Apa bisa Anda tidak suka kepada negara Indonesia, lalu Anda akan pergi? Itu juga kalau Anda pergi ke negara lain, namanya juga negara.

Di dalam ilmu politik atau ilmu agama, bernegara itu fitrah. Tetapi tadi saya katakan bernegara dan punya khilafah itu wajib tetapi bentuk pemerintahan yang wajib itu tidak ada standar yang baku, sehingga kita membuatnya sendiri-sendiri.

Mempunyai negara itu ada dalil naqlinya. Sementara memiliki sistem dalam bernegara itu menggunakan dalil akli. Dalil naqli itu berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Sementara, dalil akli itu adalah ijtihad, di mana akal manusia menafsirkan. Ketika menafsirkan, maka hasilnya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan tempat dan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :  Unduh Gratis Buku Saku Fikih Nasionalisme

Dalam kaidah Usul Fikih terdapat dalil la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan wal awaid. Tidak bisa diingkari bahwa hukum itu dapat berubah, termasuk hukum tata negara. Perubahan itu sesuai dengan perubahan waktu. Tata negara zaman dahulu berbeda dengan sekarang, di Indonesia sekalipun. Kemudian tempat tata negara di Indonesia, Arab, Turki, semua berbeda. Awaid yang dimaksud adalah budaya. Hukum yang bersesuaian dengan budaya.

Oleh sebab itu, dalil naqli tentang khilafah itu ada, yaitu khilafah itu wajib, tetapi bentuk khilafahnya itu adalah pilihan dan ijtihad masing-masing. Pokoknya kalau bisa melaksanakan ajaran agama yang dilindungi oleh negara itu sudah cukup sebagai negara produk ijtihad yang sah. Dan itulah yang dahulu dikatakan atau dibentuk oleh pendiri negara kita ketika mendirikan negara pada tahun 1945.

Mereka berdebat, ada yang ingin negara sekuler, kerajaan, republik, dan negara Islam. Mereka terus berdebat sampai akhirnya sampai pada produk ijtihadnya mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila. Jadi ini sudah Islami karena kalau ditanya mana negara Islam yang paling benar dan sesuai dalam Islam? Tidak ada yang paling benar dan salah, semuanya benar. Mesir benar, Malaysia benar, Libya benar, Tunisia benar, Pakistan benar.

Kenapa demikian? Ini karena memang Al-Qur’an tidak mengatur sistem yang baku, hanya mengatakan berkhilafah itu adalah keniscayaan sedangkan sistemnya silakan memilih ijtihad. Jadi, kita tidak usah ribut. Semua benar karena ada dalilnya, idza ijtahadal hakim fa ashaba falahu ajrani fa in akhtha’a falahu ajrun wahidun ‘jika ada ulama atau hakim yang berijtihad, maka kalau benar itu pahalanya dua, dan jika salah dalam berijtihad, maka masih tetap dapat pahala satu.

Oleh karena itu, mari kita bernyaman-nyaman hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, menikmati anugerah Allah, dan beribadah dengan sebaik-baiknya tanpa merasa takut dan tersiksa karena kita sudah hidup di negara yang sesuai dengan ajaran Islam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here