Permasalahan Resesi dan Kemaslahatan Ekonomi Indonesia

1
612

BincangSyariah.Com – Kemaslahatan yang sifatnya pasti sehingga mutlak mendapatkan konsentrasi penanganan pokok dan utama secara syariat adalah bila timbul status darurat pada aspek universalitas penjagaan  lima hal (maqashid syariah), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima aspek penjagaan ini dikenal dengan istilah kulliyyatu al-khams. (Baca: Resesi Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah)

Menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili, batasan dari ditetapkan suatu perkara sebagai darurat pada sektor ini adalah bila ada indikasi terjadinya halak dan fasad (kebinasaan dan akut). Alhasil, penanganan darurat yang menerpa sektor kulliyatu al-khams, merupakan penanganan guna menghindari terjadinya halak.

Sementara itu Indonesia, saat ini disebut sebagai terancam resesi. Namun, keberadaannya masih belum bisa dimasukkan sebagai kategori terancam halak (keterpurukan), sehingga berhak ditetapkan sebagai status darurat.

Mengapa? Sebab resesi banyak diprediksi adalah terjadi sebagai buah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Triwulan Pertama pasca ditetapkannya Status Darurat Nasional terhadap Covid-19 (Maret 2020).

Di Triwulan pertama ini, banyak terjadi mandegnya sektor ekonomi warga. Namun, efek kebijakan New Normal belum mengalami titik akhir prediksi di Triwulan II, yang sedianya record itu disampaikan di akhir Agustus ini. Status resesi atau tidak bagi Indonesia, adalah bergantung pada angka prediktor Triwulan II, atau Kuartal II.

Andaikata pun terjadi resesi, Indonesia saat ini juga belum bisa ditetapkan sebagai status darurat sehingga perlu dilakukan kebijakan darurat terhadap kulliyatu al-khams.

Lebih pasnya, resesi pasca penetapan GDP kuartal kedua nanti (jika tidak ada keajaiban di Bulan Agustus), adalah indonesia mengalami krisis di bidang pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai imbas penurunan langsung pendapatan (income) masyarakat pasca PSBB dan New Normal.

Oleh karena itu, langkah penanganannya sudah barang pasti berbeda dengan penanganan sektor dlaruriyat kulliyatu al-khams. Kendati, sektor hajat pada dasarnya juga bisa menempati sektor dlarurat, sebagaimana kaidah:

Baca Juga :  Bolehkah Pelihara Anjing?

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

“Kebutuhan itu menempati derajat darurat.”

Namun, konteks daruratnya kebutuhan, adalah senantiasa menghendaki penyesuaian pada  tolok ukur. Sebagaimana kaidah:

ما أبيح للضرورة تقدر بقدرها

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, harus bisa ditetapkan kadar ukurannya.”

Pertanyaannya adalah, bagaimana aplikasi dari sektor hajiyah ini dalam situasi resesi ekonomi di tengah kebijakan new normal wabah Pandemi Covid-19?

Kita tahu, bahwa 1) aspek dlarury yang mutlak dipertahankan oleh pemerintah dan harus tetap berusaha untuk dijaga oleh pemerintah serta disuarakan olehnya adalah kondisi bahaya dari wabah covid.

Sementara itu, 2) industri yang diperbolehkan dibuka adalah juga masih sebagiannya saja, dengan 3) karakteristik pekerja yang dilibatkan juga masih setengah normal. Artinya, hanya separuh tenaga dan sumber daya saja yang bisa dilibatkan.

Separuh yang lain, masih terhalang oleh jadwal shift pekerja yang musti diterapkan akibat social distancing dan pemenuhan protokol kesehatan.

4) Karena segalanya masih belum sepenuhnya normal, maka sektor bahan baku dan hasil produksi juga pasti berlaku setengah normal, sehingga omzet pendapatan juga (minimal) setengahnya saja.

Karena hanya separuh sumberdaya yang masih bisa terlibat, maka negara menjadi memiliki kewajiban untuk hadir dalam menjaga nilai equilibrum (kesetimbangan / normal) antara output proses produksi dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Karena kebutuhan dasar masyarakat adalah berkaitan dengan aspek pemenuhan pangan, maka sektor industri yang mustinya diberikan jalan lebar guna menjalankan aktifitas produksinya adalah sektor pangan dan jasa.

Sebab, kedua sektor ini menempati derajat sektor dlaruriyat al-hajiyah. Untuk itulah, maka dibutuhkan kelancaran distribusinya.

Adapun untuk  sektor tahsiniyah, seperti ketersediaan barang lain yang sifatnya tidak berkaitan langsung dengan hajat kebutuhan dasar manusia (basic needs), adalah tetap boleh dibuka, namun intensitasnya tidak boleh melebihi sektor hajiyah.

Pembukaan sektor produksi barang tersier (tahsiniyah) melebihi sektor pangan dan jasa (hajiyah), justru dapat membuka kesempatan bagi terancamnya masyarakat, disebabkan watak dasar masyarakat adalah inginnya berlaku bebas tanpa kendali.

Baca Juga :  Tafsir Ayat Mubahalah; Utusan Nasrani Najran Tantang Rasulullah Bermubahalah

Padahal, situasi yang ditetapkan oleh negara, dan secara resmi belum ditutup adalah kondisi new normal. Dengan demikian, masih ada yang harus dibatasi ruang geraknya.

Oleh karenanya, penerapan kebijakan yang berpotensi dan mengarah pada kondisi halak disebabkan Covid-19, adalah bukan termasuk tindakan yang maslahah.

Aktivitas produksi pangan, adalah sudah pasti dilakukan untuk tujuan menambah barang yang masuk rumpun bahan pangan ke pasaran sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Alhasil, bahan pangan itu mudah dicari dan diakses masyarakat.

Menurut Imam Ghazali, karena dalam ekonomi Islam itu, senantiasa ada relasi keterikatan antara aspek kegiatan produksi dan ibadah, maka produksi bahan pangan atau jasa, dan pendistribusiannya ke sejumlah ruang yang bisa diakses masyarakat ini, merupakan tindakan yang masuk kewajiban yang bersifat kifa-i  (fardlu kifayah).

Artinya, jika sudah ada yang bertindak dan berkecimpung dalam memproduksi pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan kapasitas produksi yang mencukupi bagi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat adalah sudah terpenuhi.

Dan bila tidak ada seorang pun yang bertindak selaku pemroduksi, sehingga stok pangan dan jasa di pasaran tidak mencukupi kebutuhan, maka semua orang akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat.

Pokok permasalahannya adalah, negara harus bertanggung jawab dalam menjamin bahwa barang-barang kebutuhan pokok masyarakat itu, tetap diproduksi dengan jumlah yang cukup.

Alasan yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali adalah, ketidakseimbangan antara stok bahan pokok dengan kebutuhan, dapat berakibat pada timbulnya kerusakan (halak) pada masyarakat. Kondisi tidak seimbang ini, jika sekarang, mungkin tepatnya adalah dibaca sebagai resesi ekonomi, atau parahnya adalah depresi ekonomi.

Masih menurut pemikiran Imam Al-Ghazali, ada satu nilai penting yang tidak boleh diabaikan dalam aspek produksi kebutuhan pokok masyarakat ini. Aspek tersebut adalah keberadaan negara dalam mempertimbangkan beberapa faktor yang mendukung proses produksi tersebut, antara lain: 1) tanah dengan segala potensinya, 2) tenaga kerja, sebab kualitas dan kuantitas  produksi ditentukan oleh tenaga kera, 3) modal/ capital, 4) manajemen produksi, untuk mendapatkan stok barang terbaik guna mencukupi kebutuhan masyarakat, 5) teknologi dan alat-alat produksi, dan 6) bahan baku atau material pendukung produksi, seperti pertanian, peternakan dan pertambangan.

Baca Juga :  El-Bukhari Institute Mengadakan Roadshow Pelatihan Ilmu Hadis di Jombang

Keenam hal inilah yang mutlak dijadikan bahan pertimbangan selama terjadinya resesi ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 dan kebijakan normal baru. Konsentrasinya adalah mewujudkan maslahah hajjiyah.

Jika hal ini terpenuhi, maka posisi equilibrum pada GDP setidaknya tidak akan mengalami minus dalam jumlah besar sehingga mengakibatkan resesi. Paling banter, pertumbuhan GDP adalah berada pada kisaran 0%.

Hanya saja, mengadopsi pemikiran yang disampaikan oleh al-Ghazali di atas, memang membutuhkan banyak pengejawantahan ke dalam sektor rielnya di era modern sekarang ini.

Sebab, listrik, telekomunikasi, jasa transportasi, dan jasa penghantaran barang, adalah sudah dikelompokkan sebagai bagian dari sektor hajjiyah, dan bukan lagi barang mewah sehingga masuk dalam ranah tahsiniyyah. Buktinya apa? Buktinya adalah, ketiadaan pesawat handphone sejam bagi anda, adalah seperti berada di dunia tak bertuan selama 1 tahun. Iya, kan?

Wallahu a’lam bi al-shawab

 

1 KOMENTAR

  1. […] Ekonomi mulai melambat dan berangsur mengalami defisit penurunan adalah Pasca ditetapkannya Coronavirus deaseas sebagai wabah nasional. Itupun,tidak semua sektor ekonomi mengalami penutupan dan mandeg. Dengan demikian, seharusnya income / pemasukan bagi kas negara juga masih tetap harus ada yang mengalir kendati tidak sebesar normalnya. Alhasil, ada faktor X yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan macetnya aliran tersebut. (Baca: Permasalahan Resesi dan Kemaslahatan Ekonomi Indonesia) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here