Beda Ijarah dan Jualah dalam Sistem Pengongkosan Jasa dan Penggajian

0
14

BincangSyariah.Com – Umumnya kita mengenal akad ijarah adalah sebagai akad sewa jasa begitu saja. Istilah lain dari jasa adalah manfaatnya barang. Pihak yang disewa (ajir) berhak atas upah akibat pekerjaan (amal) yang dilakukan terhadap penyewa (musta’jir). Hal yang sama juga berlaku apabila pihak penyewa menyewakan sebuah aset fisik (ain al-musta’jarah), maka dia berlaku sebagai pihak yang menyewakan (muajjir). Baginya juga berhak atas upah dari manfaat barang sewaan tersebut dari musta’jir (penyewa).

Alhasil, padanan dari musta’jir adalah penyewa, pihak yang memberi upah, atau pihak yang mencari barang sewaan / jasa untuk diupah. Sementara pihak yang disewa, dikenal dengan istilah ajir, sementara muajjir merujuk pada pengertian pihak yang menyewakan. Ajir dan muajjir menduduki tingkat yang sama.

Tiga Macam Akad Kontrak dalam Ijarah

Karena ijarah merupakan cabang dari jual beli (bai’) dengan objek khusus berupa manfaatnya barang, atau kegunaannya barang, kerjanya hewan atau kerjanya orang, maka untuk menandai bahwa manfaat tersebut agar sama dengan barang yang bisa dijualbelikan, maka berlaku yang namanya akad kontrak.

Ada tiga batasan mengenai kontrak sewa, yaitu: 1) dibatasi oleh waktu, 2) dibatasi oleh pekerjaan, dan 3) dibatasi oleh waktu dan pekerjaan. Alhasil, ada 3 kemungkinan model dari akad kontrak itu.

Pertama, Kontrak Sewa berbatas Waktu. Jenis kontrak ini seumpama ada orang yang berbicara  kepada orang lain: “Saya sewa motormu selama 1 hari 1 malam dengan upah sebesar 20 ribu rupiah.”  Akad seperti umumnya disebut sebagai akad sewa gitu saja.

Risiko dari penggunaan akad ini adalah, jika sewa motor itu berlangsung selama 1 hari 1 malam, maka ongkos sewa yang berlaku adalah 20 ribu rupiah. Adapun jika sewanya berlangsung lebih dari 1 hari, maka ongkosnya menjadi semakin naik.

 Kedua, kontrak sewa berbatas pekerjaan. Jenis kontrak ini berlaku seumpama orang ada penyewa yang mengatakan kepada orang lain: “Ini ada pupuk yang  harus kamu angkut ke ladang. Upah mengangkut hingga selesai adalah sebesar 500 ribu.”

Akad seperti ini sering dikenal dengan istilah akad borongan. Risiko dari akad ini adalah baik cepat atau lambat penyelesaian pekerjaan, maka ongkos sewa adalah berlaku tetap, yaitu sebesar 500 ribu. Tidak peduli, apakah pekerjaan itu diselesaikan selama 1 hari, atau bahkan 1 minggu. Ongkos yang berlaku adalah sama.

Ketiga, kontrak sewa berbatas waktu dan pekerjaan. Jenis kontrak seperti ini adalah berlaku seumpama ada orang yang mengatakan: “Kalau kamu kerja denganku, maka selama 1 bulan, kamu saya gaji sebesar 1,5 juta rupiah per bulan.”

Risiko dari pemakaian akad ini adalah jika dalam bulan berikutnya, ternyata ia masih dipekerjakan oleh pihak yang menyuruuh, maka ia tetap mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut.

Alhasil, setiap akad memiliki risiko masing-masing  terhadap pekerjaan, ongkos, gaji dan upah / biaya. Besarnya ongkos, gaji dan upah / biaya yang sudah ditentukan secara reguler, berbasis dengan pekerjaan (amal) dan waktu (muddah) reguler (rutinitas) adalah contoh dari akad ijarah.

Demikian halnya dengan suatu aktivitas dengan target selesai (ghayah) yang bersifat ditentukan, dengan besaran upah yang sudah dipatok (musamma), maka pekerjaan semacam ini juga memenuhi akad ijarah. Misalnya seperti contoh kasus kedua.

Perbedaan Dua Akad Ini dalam Ekonomi Islam

Sekilas yang dapat kita simpulkan adalah bahwa akad ijarah itu adalah akad  yang memiliki target (ghayah) kontrak berakhir. Misalnya, kontrak 1 bulan, 1 tahun, 6 tahun. Selama ia masih ada dalam bingkai  kontrak  tersebut, maka ia berhak mendapatkan  gaji atau upah (ujrah) yang dijanjikan.

Adapun akad Jualah, dalam kitab-kitab fikih, sering digambarkan dengan adanya contoh kasus seperti: “Barang siapa bisa mengembalikan barangku yang hilang, maka dia berhak mendapat hadiah dariku sebesar 100 ribu rupiah.”

Alhasil, bila ada pihak yang ternyata bisa mendapatkan barang pihak yang mengeluarkan woro-woro yang hilang tersebut, maka baginya hak atas hadiah. Hadiah ini dikenal dengan istilah ju’lu.

Hal yang identik dengan pola semacam adalah barang siapa bisa melakukan penjualan barang sebanyak 2 unit pada periode bulan ini, maka dia berhak mendapat bonus sebesar 200 ribu rupiah dari perusahaan.

Di dalam akad utang piutang, juga ada sebuah contoh dari akad sayembara, misalnya ungkapan  yang mirip dengan ungkapannya Syekh Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni: “Carikan aku hutangan sebesar 100 ribu rupiah, maka bagimu berhak hadiah dariku sebesar 10 persennya secara Jualah.”

Pengertian secara jualah ini secara tidak langsung juga berpengertian bahwa apabila pihak mustaqridll (pihak yang menyuruh mencarikan utangan) tidak membatasi total hutangan yang dibutuhkan, maka setiap kelipatan dari 100 ribu rupiah, atau minimal 100 ribu rupiah, dan total hutangan tidak ditentukan, ia harus menyisihkan uang sebesar 10% dari hutangan yang diperoleh diperuntukkan bagi pihak muqtaridl (pihak yang disuruh mencarikan hutangan).

Alhasil, beda antara ijarah dan jualah dalam konteks ini, adalah pihak yang memberikan pekerjaan tidak membatasi siapapun yang mau ikut dalam sayembaranya. Siapapun yang memenuhi kriteria sayembara, maka dia berhak atas ju’lu (hadiah / bonus).

Dua Perbedaan Penting Ijarah dan Jualah

Pada hakikatnya, antara ijarah dan jualah keduaanya adalah sama, yaitu upaya mendapatkan manfaat dari orang lain atas kerja yang ia lakukan. Namun, perbedaan yang paling urgen dari ijarah dan jualah, adalah:

Pertama, Akad ijarah berlaku  melalui hubungan yang bersifat khusus antara pihak penyewa dan yang  disewa. Orangnya bersifat tertentu, pekerjaannya juga bersifat  tertentu, upahnya juga ditentukan, dan terlebih lagi waktunya juga kadang bersifat terbatas sesuai kontrak.

Namun, seringkali akad ijarah ini juga dipraktekkan sebagai yang tidak berbatas waktu, melainkan kebutuhan akan sebuah pekerjaan (amal). Dengan demikian, kontrak akad ijarah menjadi berakhir seiring ada pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya pekerjaan.

Kedua, Adapun Akad Jualah, antara pihak yang menawarkan pekerjaan dan yang diperkerjakan kadang tidak memiliki relasi khusus. Siapa pun bisa mengikuti dan mendapat  bonus bila memenuhi kriteria. Kriteria pekerjaan juga bersifat terbatas pada jenis pekerjaan tertentu.

Alhasil, apabila pekerjaan direlasikan dengan menggunakan akad Jualah, maka pihak yang  memenuhi kriteria (berprestasi), baginya berhak mendapatkan ju’lu (bonus) sebagaimana yang dijanjikan oleh  pihak ja’il (pemberi pekerjaan). Imbas akhir dari akad Jualah ini adalah bonus (ju’lu) hanya berkorelasi dengan adanya prestasi kerja. Tanpa adanya prestasi, maka tidak ada bonus (ju’lu).

Dengan mencermati dua perbedaan ini, maka bila Anda dihadapkan pada konsepsi seperti berikut: “Setiap anda membeli barang berjumlah 2, maka anda mendapatkan 1 barang lagi.” Pertanyaannya: bonus dalam konteks ini termasuk akad ijarahkah, atau Jualah, atau tidak masuk kedua-duanya?” Beritahu kami di kolom komentar atas jawaban Anda! Wallahu a’lam bi al-shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here