Perbedaan Akad dalam Pernikahan dan Jual Beli

2
2058

BincangSyariah.Com – Jika dibandingkan dengan mazhab lain, mazhab Maliki cenderung lebih memperhatikan inti atau hakikat tujuan syariat, hal ini wajar mengingat mazhab Maliki merupakan madzhab yang paling mengadopsi Maqashid Syariah dalam produk fikihnya. Selain itu karena dipakainya dasar fikih istislahi dalam mazhab Maliki, instrumen tersebut sekaligus menjadi pendukung bagi kelangsungan kajian Maqashid Syariah yang begitu pesat dikalangan negara berpenduduk mayoritas Maliki, yakni negara negara maghrib, Afrika Barat, terutama Maroko dan Tunisia. Sehingga Maliki menjadi mazhab yang sangat mempertimbangkan nilai kemashlatan dalam setiap produk hukumnya.

Dasar kemaslahatan misalnya, juga dipraktikan dengan nyata dalam hukum keluarga modern. Satu contoh penerapan konsep ini adalah suami apalagi istri tidak mempunyai hak sama sekali untuk membubarkan pernikahan kecuali melalui hakim (Qadhi) – dalam konteks Indonesia dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam menentukan status cerai.

Hal ini demi (kemaslahatan) terjaganya keberlangsungan keluarga dan pencegahan (Dar’u al-Mafaasid) terhadap praktik cerai yang sewenang wenang oleh suami terutama era modern seperti sekarang ini (Jamil Fakhri Muhammad, at-Tadabir asy-Syari’ah lil Had min at-Talaq at-Ta’assufi fi al-Fiqhi wa al-Qanun).

Terlihat dalam tema hukum keluarga atau fikih munakahat (pernikahan) misalnya, Syaikh Khalil Bin Ishaq mengatakan dalam kitab at-Taudih fi Syarh al-Mukhtashar li Ibn Hajib, bahwa Imam Malik merupakan penggagas pertama kaidah yang berbunyi “an-Nikah mabniyyun ‘ala al-Mukaramah” (pernikahan didirikan atas nilai saling menghormati/memuliakan).

Kaidah ini tidak dikenal (kalau tidak dikatakan asing) dalam madzhab lain. Kaidah yang sangat luar biasa ini, bisa dijadikan semacam pondasi pergaulan suami istri dalam fikih munakahat Madzhab Maliki. Menjadi dasar bagi hakikat nilai nilai pernikahan seutuhnya, yakni kesalingan suami istri.

Para ulama setelah Imam Malik lalu memperluas unsur unsur kaidah itu, berkembang dengan penambahan penambahan nilai didalamnya. Imam Syatibi misalnya, dalam Al Muwafaqat menambahkan nilai saling toleransi (musamahah). Syekh Maulud As Saririy dalam Syarh Miftah al-Wushul menambahkan nilai saling memberi hadiyah (tahadiy) dan nilai saling mempermudah urusan (musahalah). Syekh Yusuf bin Dunas dalam Tahdzib al-Masalik menambahkaan nilai persatuan atau persaudaraan (washlah) dan nilai yang mendorong dipraktikannya akhlaq yang baik (khits ala makarim alakhlaq).

Baca Juga :  Tujuh Syarat Hak Asuh Anak Menurut Islam

Beberapa contoh yang terkait kaidah ini, konsep mahar tidak bisa dikatakan sebagai ganti (iwadh) atau alat tukar kebolehan bersenang senang (istimta’), tapi murni merupakan pemberian (athiyyah) seorang suami pada istrinya. Begitu juga penamaan harta yang diberikan pada calon istri disebut dengan istilah seserahan pernikahan (tafwidh nikah), bukan iwadh (Ad Dubyan dalam al-Mu’amalah al-Maliyah Ashalah wa Mu’asharah ). Selain itu, berdasar kaidah ini pula, seorang wali boleh menikahkan anaknya dengan mahar dibawah standar kepantasan rata-rata, selagi hal itu bertujuan untuk kebaikan, pendapat ini berbeda dengan kebanyakan ulama yang melarang wali menikahkan seorang anak dengan mahar dibawah kepantasan rata-rata (At Tunisi dalam Raudhah al-Mustabin fi Syarh Kitab at-Talqin). Melalui kaidah ini pernikahan dimaknai sebagai relasi kesalingan yang melahirkan konsep hak dan kewajiban yang bersifat kesalingan (tabaduliy) pula. Bedanya, kesalingan dalam akad nikah terjadi dalam versi yang terbatas, sementara akad jual beli semuanya merupakan pekerjaan kesalingan (Dr. Mokhtar bin Tayeb dalam al-Multaqa al-Fiqhi Fiqhweb.com)

Dalam Madzhab Maliki, diam dalam pernikahan diperbolehkan, sedangkan diam dalam akad jual beli tidak diperbolehkan. Artinya pernikahan tetap bisa berlangsung (sah) walaupun pihak gadis diam atau belum menjawab tawaran pernikahan orang tua atau walinya (terjadi dalam kasus pernikahan perawan atau bikr), tetap sah walaupun pihak pria atau wanita belum menyetujui pernikahanya (terjadi dalam kasus pernikahan anak atau child marriage). Sedangkan dalam jual beli, hal tersebut tidak berlaku. Artinya jika pembeli atau penjual bersikap diam, baik pihak penjual diam tidak menawarkan atau pihak pembeli bersikap diam tidak mengiyakan, lalu kemudian jual beli tetap dilangsungkan, maka jual beli semacam itu dihukumi rusak atau tidak sah (Ibn Arabi dalam al-Mahsul fi Ushul al-Fiqh).

Baca Juga :  Ini Tiga Kesalahan yang Diampuni Allah

Dalam pernikahan berlaku kebebasan memilih (khiyar) secara terbatas hanya dalam cacat tertentu, sedangkan dalam jual beli berlaku kebebasan memilih (khiyar) secara mutlak. Ketika seseorang mendapati setelah pernikahan ternyata pasanganya adalah orang yang sangat rakus makan, aib semacam itu ditoleransi (musamahah) dalam arti tidak membubarkan status pernikahan (As Shawi dalam Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik). Bahkan sebaliknya ia harus mendidik pasanganya itu agar menyedikitkan makan (secukupnya) dalam rangka pengamalan nilai bahwa tujuan adanya pernikahan adalah agar mendorong dipraktikannya ahlak yang baik. Hal tersebut berbeda dengan jual beli, jika ada aib atau cacat sedikit saja, maka status akad jual beli bisa langsung (auto) batal atau mengharuskan terjadi adanya penukaran barang (retur), selagi syarat khiyar terpenuhi tentunya. Selain itu, dalam jual beli memberitahukan sifat barang yang tidak disukai pembeli hukumnya adalah wajib (Al Khurasyi dalam Syarh Mukhtashar Khalil).

Ketika ditemukan dalam pasangan pernikahan penyakit judzam (kusta), maka hal itu tidak mengakibatkan bolehnya mengembalikan pasangan kepada walinya, selagi judzam atau cacat tidak menghalangi istimta’ atau jima’. Hal ini berbeda dengan jual beli, ketika kambing yang dijual ditemukan judzam walaupun jumlahnya satu (dalam arti sedikit) maka berlaku kebolehan mengembalikan kambing atau barang jualan tersebut (Al Adawi dalam Hasyiah al-Adawi). Ketika pernikahan dilangsungkan dengan tidak disertai syarat selamat dari cacatnya calon mempelai, maka ketika ditemukan cacat setelah akad pernikahan dilangsungkan, pernikahan tetap berjalan dan statusnya tidak bubar (faskh). Berbeda dengan jual beli, disyaratkan atau tidak disyaratkan bersih dari cacat, ketika pembeli menemukan cacat maka berlaku khiyar atau menukarnya dengan yang tanpa cacat (Fatawi Syubkah al-Islamiyah).

Pernikahan dibangun atas nilai persatuan dua insan bahkan dua keluarga (washlah), saling toleransi (musamahah), saling memuliakan dan menghormati (mukaramah), mendorong pada dipraktikanya akhlak yang mulia (hits alamakarim alakhlaq) seperti pergaulan suami istri yang baik (muasyarah zaujiyah bi al ma’ruf), saling memberi hadiah (tahadi), dan bersekutu bekerjasama saling mempermudah urusan-urusan/saling membantu (musahalah). Nilai nilai dasar pernikahan tersebut berbeda dengan jual beli. Akad jual beli dijalankan atas dasar nilai saling mengikat perjanjian kontrak (musyarathah), saling tawar menawar (mughabanah), saling menyaksikan takaran atau timbangan (mukayasah), saling mencari untung (mukasabah), saling tega (musyahahah) seperti istilah ada uang ada barang.

2 KOMENTAR

  1. Jika ingin masuk kalangan masyarakat maka d selingi cerita viktif di gabungkan dgn hukum itu….agar tidak monoton pembicaraan x agar menarik yg meliaht x dan bisa d cerna karna langsung inti pembicaraan x
    ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here