Peran BI-7-Days Reverse Repo Rate pada Kebijakan Fiskal Kontraktif

0
25

BincangSyariah.Com – BI-7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR), dalam praktiknya telah berevolusi menjadi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk perbankan konvensional dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk perbankan syariah. Keduanya dibedakan oleh basis sistemnya, yaitu sistem bunga untuk konvensional dan sistem ju’alah untuk perbankan syariah.

Meski demikian, keduanya juga disatukan oleh fungsi yang sama, yaitu sebagai “instrumen pengendalian moneter” (wasilah). Sebagai wasilah, keduanya pasti memiliki goal atau tujuan yang hendak dicapai yaitu mewujudkan maslahah dan menghindari kerusakan (mafsadah). (Baca: Kedudukan BI Rate dan BI-7 Days Reverse Repo Rate/BI7DRRR dalam Bingkai Fikih Mazhab)

Jika instrumen ini dikeluarkan oleh Bank Sentral, sudah pasti yang dimaksud dengan kerusakan dan kemaslahatan ini adalah berkaitan dengan urusan negara dan ada hubungannya dengan kebijakan fiskal.

Di Indonesia, semua kebijakan yang berkaitan dengan aspek moneter adalah dilakukan oleh dua pos utama, yaitu: 1) pos yang dipegang oleh Bank Indonesia, dan 2) pos yang dipegang oleh kementerian keuangan.

Pos yang dipegang oleh BI, adalah berfungsi memoderasi inflasi lewat instrumen moneter (SBI/SBIS). Inflasi umumnya ditandai oleh jatuhnya kurs rupiah terhadap mata uang negara lain yang biasanya diukur dengan standar rupiah terhadap dollar Amerika (IDR/US$). Terkadang inflasi juga ditandai oleh kenaikan harga-harga barang dan kebutuhan pokok masyarakat.

Sementara pos kementerian keuangan (pemerintah), berfungsi dalam melakukan intervensi terhadap perekonomian (al-tadakhul fi al-milkiyyati) melalui politik angggaran. Dua alat yang dipergunakan oleh pemerintah dalam mengintervensi perekonomian, yaitu 1) lewat sektor pajak dan cukai sebagai wakil dari pendapatan (income) dan 2) pengeluaran (ekspenditur).

Dengan dua instrumen ini, pemerintah mengelola dan mengendalikan perekonomian negara melalui pola kebijakan fiskal yang kontraktil. Suatu misal, untuk menahan laju masuknya barang-barang ekspor dari luar negeri, maka pemerintah bisa menaikkan pajak dan cukai. Kebijakan semacam ini umumnya dikenal sebagai kebijakan ekonomi yang ketat.

Baca Juga :  Apakah Penambahan Kode Unik ketika Transfer Termasuk Riba?

Di sisi lain, agar para investor asing mahu menanamkan investasinya ke dalam negeri, maka pemerintah dapat menurunkan pajak. Kebijakan semacam ini, dikenal dengan istilah kebijakan ekonomi yang longgar.

Di saat kebijakan ekonomi berlangsung ketat, ada beberapa efek yang terjadi di masyarkat dan menjadi ikut terpengaruh karenanya. Suatu misal, ketika pemerintah menaikkan sektor pajak, harga barang X menjadi melambung tinggi, sehingga permintaan terhadap barang itu menjadi berkurang.

Harga barang yang tinggi, dapat mengurangi kuota belanja masyarakat atas penghasilan yang dimilikinya. Akibatnya, uang menjadi lebih sedikit yang beredar di tangan masyarakat.

Kemana larinya uang?

Dengan sedikitnya uang yang beredar dan berada di tangan masyarakat, menjadikan uang itu menjdi terkumpul dan terkonsentrasi di bank-bank. Di sini kemudian BI memainkan peran melalui SBI atau SBIS.

Melalui instrumen SBI, BI melakukan politik keuangan dengan menaikkan suku bunga deposito yang tinggi kepada perbankan, sehingga perbankan mahu menitipkan uangnya  kepada BI. Akibatnya, jumlah uang yang beredar di perbankan juga menjadi berkurang. Uang secara tidak langsung menjadi diserap dan terkonsentrasi di BI.

Adapun melalui instrumen SBIS, BI seolah meminta tolong kepada perbankan syariah, agar dicarikan hutangan kepada pihak lain, yaitu masyarakat, untuk keperluan mengatasi krisis berupa harga-harga barang yang melonjak tinggi.

Melalui permintaan tolong ini, BI menawarkan upah melalui akad berbasis poin (akad ju’alah) bagi perbankan syariah, yang besarannya dihitung sama dengan besaran SBI. Jadi, SBI dan SBIS, keduanya dibedakan oleh akad.

Kondisi sebagaimana digambarkan di atas, biasanya dilakukan ketika harga-harga barang di pasaran melambung tinggi (inflasi) tak terkendali sehingga berpotensi mafsadah. Penyebabnya adalah terlalu banyakya uang yang beredar di masyarakat. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar itu, maka harga menjadi berangsur turun (deflasi).

Keterpengaruhan secara tidak langsung seperti ini dikenal dengan istilah kontraksi ekonomi. Alhasil, kedua pos kementerian dan BI, adalah memiliki bidang garap masing-masing yang saling komplemen (melengkapi) satu sama lain. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan kebijakan kontraksi dalam bidang fiskal.

Baca Juga :  Hukum dan Bacaan Khutbah Nikah

Kedudukan Instrumen Moneter SBI dan SBIS dalam Hukum Islam

Tidak diragukan lagi bahwa, keberadaan instrumen moneter berupa SBI dan SBIS merupakan yang urgen bagi perekonomian negara. Urgensi keduanya adalah berkaitan dengan aspek menolak mafsadah yaitu terjadinya inflasi (kenaikan yang tinggi) pada harga-harga barang dan kebutuhan di masyarakat.

Sebenarnya tidak hanya inflasi, deflasi yang ditandai terlalu murahnya harga-harga barang kebutuhan pokok juga dapat berakibat mafsadah, khususnya bagi produsen, seperti petani, UMKM atau bahkan para investor. Sebab, pendapatan mereka dapat turun dan secara jangka panjang dapat mempengaruhi sustainabilitas produksi mereka.

Dua faktor inflasi dan deflasi yang dapat berujung mafsadah semacam ini, memerlukan wasilah penanganan. Wasilah yang bisa mengantarkan pada tertanganinya petensi mafsadah semacam ini dikenal dengan istilah sadd al-dzari’ah atau fathu al-dzariah.

Dzariah sendiri menurut para pakar ilmu ushul fiqih dibedakan menjadi 4 berdasarkan intensitasnya, yaitu:

  1. Dzariah yang dapat  dipastikan akan membawa kerusakan.
  2. Dzariah yang sering membawa kerusakan.
  3. Dzari’ah yang diduga kuat berpotensi kerusakan.
  4. Dzariah yang jarang membawa kerusakan.

Berdasarkan pembagian dzari’ah ini, instrumen moneter berupa SBI/SBIS termasuk menempati dzari’ah yang diduga kuat berpotensi pada kerusakan. Penyebabnya, SBI/SBIS ditetapkan berdasar asumsi yang lahir dari aktifitas Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

Beda Aplikasi Saddu al-Dzariah dan Fathu al-Dzari’ah

Ada perbedaan antara saddu al-dzariah dengan fathu al-dzariah. Saddu-dzari’ah seringkali diartikan sebagai tindakan antisipatif terhadap kemungkinan lahirnya perkara haram. Jadi, orientasinya adalah aspek mafsadah masyarakat dari sisi ubudiyah dan muamalah yang dilarang oleh masyarakat. Kaidah ushuliyah yang sering digunakan untuk mendukung tindakan ini adalah:

الطريق إلى الحرام فهو حرام

 “Sesuatu yang bisa mengantar pada perkara haram, maka hukumnya adaalah haram.”

Baca Juga :  Bolehkah Menggunakan Paylater dalam Islam?

Adapun fahu al-dzariah, merupakan tindakan dalam membuka peluang bagi lahirnya kemaslahatan sehingga potensi mafsadah menjadi terkoeksi. Kaidah yang sering dijadikan landasan adalah:

ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu yang membuat tidak sempurna dalam melakukan kewajiban tanpanya, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib pula.”

Kaitannya dengan SBI/SBIS, yang merupakan hasil evolusi dari BI7DRRR, penerapan kedua instrumen moneter itu adalah berkaitan langsung dengan aspek menjaga kemaslahatan perekonomian suatu negara yang bisa mengalami guncangan stabilitasnya bila tidak ada intervensi oleh BI selaku pemegang hak ri’ayah dalam pos moneter.

Terlepas dari apakah instrumennya itu menggunakan sistem bunga atau tidak, atau mengikut pada akad syariah atau tidak, peran penetapan dan mengumumkan besaran SBI dan SBIS kepada masyarakat itu menjadi sebuah ikatan yang berlangsung luzumah bagi segenap jajaran BI. Dan peran penetapan itu merupakan mandat langsung dari peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, dasar landasan kebijakan untuk menetapkan hal di atas adalah selain berpedoman pada aspek saddu al-dzari’ah dan fathu al-dzari’ah stabilitas perekonomian negara, para jajaran karyawan BI juga berpedoman pada kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Ruang gerak pemimpin bagi rakyat yang dipimpinnya adalah senantiasa mengacu pada aspek mewujudkan maslahah.”

Akan tetapi, karena SBI masih menggunakan sistem bunga yang diduga kuat memakai sistem ribawi, namun keberadaannya SBI tersebut ditetapkan dengan mengacu pada cerminan Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang bisa dipertanggungjawabkan secara terukur, maka hukum penerapan instrumen pengendalian moneter lewat SBI tersebut adalah sekedar mengacu pada tindakan menolak mafsadah lebih didahulukan dibanding menarik kemaslahatan, selagi belum optimalnya sistem pengendalian berbasis akad syariah. Wallahu a’lam bi al-shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here